Warung Kopi

Demokrasi dari Warung Kopi

”Kalau kita pergi ke Manggar, jangan lupa singgah ke pasar.
Minum kopi sambil kelakar. Mata ngantuk jadi segar.
Kopi manggar luar biasa. Tak percaya, tuanlah coba…”

Penggalan lirik ”Kopi Manggar” yang dinyanyikan Sidik itu mengalun riang dari VCD player di sebuah warung kopi. Bangunan warung itu semipermanen, mirip beranda rumah terbuka. Meja dan kursi kayu ditata berjejer sekenanya. Ilham Khoiri & Lusiana Indriasari

Puluhan warung serupa berderet memenuhi pasar Manggar, kota kecil di pusat Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Di warung, orang-orang duduk santai sambil sesekali menyeruput segelas kopi.

”Ada 60-an warung kopi di sini. Warung-warung itu jadi pusat pergaulan masyarakat,” kata Hiu Yudi Pangestu alias Ayung (46), Sekretaris Asosiasi Kopi Manggar, saat berbincang di warung pada suatu malam, pertengahan Februari lalu.

Bisa dibilang, denyut kehidupan warga Belitung Timur memusat di warung kopi. Mereka terbiasa nongkrong di warung, entah pada pagi, siang, sore, malam, bahkan dini hari. Sambil menyeruput segelas kopi seharga Rp 3.000-an, mereka bersantai, bertemu kawan, berbagi informasi, bahkan bertransaksi ekonomi.

Yang menarik, saat masuk warung, mereka semua berbaur tanpa batasan suku, agama, dan sekat-sekat lainnya.

”Di warung kopi inilah kami menyelesaikan bermacam masalah dan membangun kebersamaan,” kata Asin Medan (40), salah satu pemilik warung kopi.

Masyarakat Belitung Timur, seperti halnya kawasan lain di Kepulauan Bangka Belitung, terdiri dari berbagai suku: Melayu, China, Jawa, Batak, Bugis, Minang, Sunda, dan Suku Laut. Beragam agama tumbuh, terutama Islam, Kristen, Katolik, Konghucu, Buddha, dan Hindu. Hubungan sosial di antara mereka cukup harmonis.

Ketika terjadi kerusuhan sosial di Jakarta dan kota-kota besar lain di Indonesia tahun 1998, banyak warga China dari Jakarta dan kota lain menyelamatkan diri ke Pulau Bangka Belitung. Kawasan itu dianggap aman dan punya tenggang rasa terhadap perbedaan. Kondisi itu bertahan hingga sekarang.

”Kami semua ingin menjaga kedamaian ini, dan itu kami pupuk lewat warung kopi,” kata Santo (30), warga Manggar.

Kualitas

Warung kopi di Manggar juga menjadi sarana menyemai demokrasi. Dalam pilkada Bupati Belitung Timur tahun 2005, misalnya, masyarakat memilih pasangan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Khairul Efendi. Padahal, Ahok adalah pengusaha keturunan China dan beragama Kristen. Sementara mayoritas masyarakatnya Melayu-Muslim.

Tak jadi soal juga bahwa pasangan itu diusung dua partai kecil, yaitu PNBK dan PIB. Padahal, selama ini kawasan itu merupakan basis kuat PBB. Maklum, Manggar merupakan kampung halaman mantan Ketua Umum DPP PBB Yusril Ihza Mahendra.

Kemenangan Ahok itu menandai sejarah demokrasi baru di Indonesia. Calon dari kelompok minoritas ternyata dipilih menjadi pemimpin oleh masyarakat mayoritas. Kenapa itu terjadi?

”Masyarakat memilih pemimpin karena kualitas sosoknya. Pemilih Ahok tak hanya kelompok China, tetapi juga Melayu Muslim,” kata Marwansyah, Ketua KPU Belitung Timur saat itu.

Hanya satu setengah tahun jadi bupati, Ahok lantas maju berkompetisi dalam Pilkada Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Februari 2007. Kalah oleh pasangan Eko Maulana Ali-Syamsuddin Basari, pasangan Ahok berada di urutan kedua dengan perolehan suara terpaut tipis dari urutan pertama. Ahok lantas terpilih menjadi anggota DPR dari Partai Golkar pada pemilu April 2009.

”Saya optimistis, pemimpin yang baik akan tetap mengena di hati rakyat, tanpa dipersoalkan apa latar belakang etnis dan agamanya,” kata Ahok.

Kehidupan demokrasi tanpa sekat di Bangka Belitung semakin kuat. Dalam beberapa pilkada selanjutnya, calon pemimpin muncul dari beragam agama dan etnis. Sebagian anggota legislatif di DPRD kabupaten/kota dan di DPR terpilih juga berasal dari kalangan berbeda-beda.

Dijaga

Masyarakat Bangka Belitung berusaha menjaga hubungan penuh tenggang rasa itu dengan berbagai cara, seperti lewat kawin campur, gerak ekonomi, dan kegiatan seni-budaya. Kawin campur terjadi sejak berabad-abad lalu dan terus berlangsung sampai sekarang. Perempuan atau laki-laki dari kelompok China, Melayu, atau etnis lain bebas berpasangan dan membina rumah tangga satu sama lain. Sejauh ini, sistem perkawinan itu baik-baik saja, bahkan melahirkan generasi yang lebih cair lagi.

Dalam bidang ekonomi, masyarakat China tak membatasi diri hanya jadi pengusaha, tetapi juga menekuni beragam pekerjaan. Di kawasan Jebus, Sungailiat, atau Kota Pangkalpinang, kita mudah menemukan mereka menjadi tukang batu, pedagang loak, petani, sopir, nelayan, atau tukang ojek.

Jika menjadi pengusaha sukses, sebagian tetap mau membantu kelompok lain. Johan Ridwan, pengusaha etnis Tionghoa, contohnya, mendirikan Bangka Botanical Garden di daerah Ketapang, Pangkalpinang. Kebun itu menyediakan bibit tanaman dan ikan secara gratis untuk petani dan nelayan.

Ekspresi seni-budaya memperlihatkan peleburan lebih kental lagi. Banyak bentuk kesenian yang mempertemukan berbagai kelompok. Barongsai, tanjidor, atau tari campak biasa dimainkan oleh siapa saja, baik seniman China, Melayu, Jawa, Bugis, maupun etnis lain.

”Kolaborasi seni itu sudah berlangsung lama sekali,” kata Yan Megawandi, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kepulauan Bangka Belitung.

Perayaan Imlek, 14 Februari lalu, bisa memperlihatkan perbauran itu. Ribuan warga menonton pentas barongsai dan liong di Kelenteng Kwan Tie Miau di Kota Pangkalpinang. Tanpa batas apa pun, masyarakat berjubel menikmati tarian naga dan singa berwarna-warni di tengah malam yang dingin itu.

Rakyat mampu membangun hubungan harmonis secara mandiri. Mereka telah menumbuhkan kedamaian di tengah keberagaman, jauh sebelum kalangan elite negeri ini mewacanakan jargon-jargon gagah seperti pluralisme, multikulturalisme, atau toleransi. Pluralisme di wilayah ini tidak jatuh pada sesuatu yang sloganistik. Ia benar-benar dihayati dan dijalankan sejak berabad-abad silam….

Simak saja pantun lama sebagaimana dituturkan Mokhtar Adjemain, Ketua Dewan Kesenian Bangka Barat, ini: Anak China bermain silat. Anak Melayu bermain gasing/ Seni budaya di Bangka Barat. China-Melayu duduk bersanding.

(sumber : kompas.com.7 Maret 2010)

KNPI Warung Kopi

Tokoh muda yang pernah berkecimpung di KOmite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) pasti tidak setuju kalau KNPI dibilang sama saja seperti warung kopi. Komunitas warung kopi pasti kenal betul bagaimana suasana di warung kopi itu. Banyak isu yang menggelinding liar di sana. Isu soal KNPI dalam dua bulan terakhir juga menggelinding hebat di sana. Dulu saya menyebut karakteristik di warung kopi dengan Liberalisme Warung Kopi. Soal yang satu ini tidak perlu kita perdebatkan lagi.

Bagi mereka yang tidak setuju dengan sebutan “KNPI Warung Kopi”, itu Wajar, karena mungkin mereka telah dibesarkan oleh organisasi yang katanya laboratorium kader generasi muda itu. Tapi bagi saya, itu tidak penting. Mau dibilang seperti warung kopi ataupun tidak, toh KNPI sangat tergantung kepada siapa yang menahkodai, apa yang ia lakukan, dan untuk apa ia melakukan itu. Ini juga berlaku bagi KNPI di daerah paling timur atau barat Indonesia sekalipun.

Di Sulawesi Tengah, dua bulan terakhir nama KNPI ikut-ikutan terseret dalam kasus dugaan dana hibah rehab gedung KNPI Sulteng sebesar Rp900 juta. Dan kasus ini terus menggelinding liar di warung-warung kopi kota Palu. Bukan KNPI-nya yang jadi masalah sebetulnya, tapi orang-orang yang diduga berada di balik pencairan dana hibah itu. Siapa saja mereka? Adakah keterlibatan pejabat? Itu tidak penting, biarlah aparat penegak hukum yang mengurusnya. Saya percaya ko’ kasus ini bisa tuntas. Kecuali bagi Anda yang tidak punya keyakinan kasus ini tidak tuntas di tangan aparat penegak hukum, itu urusan lain lagi he he he.

Yang penting bagi bagi saya, bagaimana para aktivis KNPI dan pemuda bisa menyelamatkan nama KNPI. Ini penting, sebab KNPI dan pengurusnya bagai sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Kalau gara-gara kasus ini KNPI ikut rusak, kiamatlah KNPI. Kredibilitasnya yang selama ini disebut sebagai laboratorium kader bisa runtuh.

Tapi saya masih yakin, orang-orang tidak semudah itu mengkambinghitamkan KNPI sepanjang dugaan kasus dana hibah itu terang benderang, seperti kata Susilo Bambang Yudhoyono, kasus bank century harus dibuka agar terang benderang. Bukan berarti KNPI Sulteng, juga seperti centurygate. Kalaupun ada yang beranggapan seperti itu, ada juga benarnya. Kenapa? yah, karena dana hibah itu dikucurkan setelah proyeknya selesai dikerjakan. Ini untuk menyelamatkan dana pengusaha yang telah mengerjakan rehabilitasi gedung KNPI. Kira-kira begitu pendekatannya.

Kita sebaiknya mengambil sisi manfaat dari kasus ini. Pertama, pemerintah daerah harus selektif dan menguji benar asas kepantasan penerima dana hibah. Mungkin menurut pemerintah, KNPI memang pantas dapat dana hibah, tapi teliti prosedur pengucuran dan besaran dana yang dibutuhkan. Apakah KNPI itu sudah pantas dibantu agar tidak berdampak sistemik terhadap urusan kepemudaan atau tidak (he he seperti kasus century saja). Jika tidak, kan tidak ada salahnya dana itu dihibahkan ke masyarakat desa yang mungkin butuh sarana air bersih, alat-alat pertanian, atau untuk UMKM yang nasibnya kini sedang merana lantaran modal usaha mulai tergerus akibat persaingan usaha. Ini pasti lebih bermanfaat.

Kedua, jangan berani melakukan pengerjaan proyek pembangunan sebelum jelas sumber dananya. Sebab ini bisa menjadi polemik dikemudian hari. Kecuali itu dalam kondisi darurat seperti bencana alam. Jika dalam kondisi seperti itu wajar dilakukan tindakan emergency, bila perlu berkorban untuk keselamatan semua.

Ketiga, organisasi kepemudaan atau ormas tidak usah urus proyek, apalagi kalau dananya bersumber dari APBD/APBN atau dana hibah. Biarlah pemerintah yang menunjuk perusahaan yang kredibel mengerjakan itu. Pemuda fokus saja membangun sumber daya manusia generasi muda. SDM kita saat ini kan masih sangat ketinggalan sekali.

Keempat, bangunlah komitmen untuk saling mengingatkan atau kritik otokritik. Jika ada kawan pemuda yang dinilai keliru, kita ingatkan dia agar tidak melakukan perbuatan tercela. Hanya saja agak susah karena biasa ada orang yang tidak suka diingatkan apalagi dikritik. Malah kalau diingatkan kita dianggap musuhnya. Ini susah punya.

Kelima, bangkitkan kesadaran ber-KNPI. Ini manfaat utama dari kasus KNPI-gate Sulteng. Harus ada kesadaran ber-KNPI, termasuk saya. Dalam beberapa tahun terakhir saya mengamati semangat kita untuk ber-KNPI sudah memudar. Entah mungkin karena dianggap KNPI sudah macan ompong, tidak menjanjikan lagi sebagai batu loncatan menjadi pejabat, sehingga semangat ber-KNPi itu kian memudar.

Dulu waktu saya menjadi ketua Ikatan Putra Nahdlatul Ulama (IPNU), saya tidak merestui kader IPNU masuk di KNPI. Bukan berarti saya tidak mencintai KNPI, tapi saya ingin IPNU bermain di luar lingaran agar menjadi organisasi kritis terhadap KNPI. Posisi ini saya pilih sebagai penyeimbang kekuatan agar KNPI tidak terbuai dengan dukungan OKP semata. Tapi malah saya dianggap tidak pro KNPI. Ini juga susah punya, karena kita belum terbiasa melangkah bersama dalam perbedaan. Kenapa kita tidak berusaha seperti komunitas warung kopi, selalu berbeda pendapat, namun tetap satu tujuan minum kopi sama-sama di tempat yang sama. KNPI baiknya berkaca dari Liberalisme Warung Kopi itu.

Adha Nadjemuddin

Liberalisme Warung Kopi

Banyak yang bilang jika ingin banyak tahu tentang banyak hal datang saja ke warung kopi.  Konon di sana sudah jadi kantor “DPRD tingkat III”. Saya juga heran kenapa disebut DPRD tingkat III. Setelah saya selami, ada juga betulnya, sebab segala hal dibahas di sana. Saya menyebutnya sebagai komunitas liberal. Mau bicara apa saja, boleh. Tidak ada tata tertib diskusi. Diskusi sambil tertawa lebar boleh. Kecuali bikin kacau, Anda diangkat patroli keamanan. Itu pasti. Jangan kira di warung kopi tidak ada intelijen.

Di Palu banyak pilihan warung kopi. Tergantung selera. Mau agak elit, ber-AC juga ada. Mau merakyat, murah meriah juga ada. Biasanya di tempat ini paling ramai. Kebanyakan yang dibahas juga masalah rakyat. Masalah orang banyak.

Senin kemarin di warung kopi Depan Lapangan Walikota, sekitar dua jam saya larut dalam sebuah diskusi tentang iklim investasi pertanian di Sulteng. Malah lanjut malam, meski topiknya sudah berbeda. Sudah masuk ke ranah kajian tasauf. Asyik juga.

Masalah tasauf tidak perlu saya cerita di sini, sebab ini sudah menyangkut komunikasi transendental. Lagipula anak muda jarang yang suka topik seperti ini. Cukup saya tahu, betapa liberalnya komunikasi di Warung kopi.

Kita kembali ke iklim investasi perkebunan di Sulteng. Topik ini sebetulnya berkaitan dengan rencana Himpunan Pengusaha Muda (HIPMI) Sulteng untuk menggelar seminar perkebunan Januari 2010 mendatang. Menurut saya ini langkah maju, karena sudah ada kemauan dari HIPMI untuk mendialogkan masalah perkebunan, yang selama ini belum disentuh banyak oleh organisasi semacam HIPMI atau Kadin.

Tapi yang namanya gabungan pengusaha, pikirannya bukan perkebunan sekala kecil. Sukanya yang besar-besar. Dasar idenya sederhana, jika investasi besar yang masuk maka besar pula perputaran uangnya. Sebut saja investasi kelapa sawit, kelapa dalam, atau kebun tebuh dalam sekala besar. Modalnya besar sehingga perlu keterlibatan orang berduit banyak pula. Sepertinya HIPMI juga sudah tertular ekonomi kapitalis. Meski HIMPI menyadari tidak mau menjadi kelompok kapitalis.

Saya mengusulkan, kenapa HIPMI tidak fokus saja ke satu masalah. Misalnya, perkebunan kakao. Daripada kita berharap investasti besar tapi tak tau jalan keluarnya untuk menarik investor, kenapa tidak kita perkuat saja perkebunan rakyat. Komoditi kakao adalah komoditi rakyat, yang tidak memiliki dampak ekologi besar dibanding sawit. Tidak perlu kita khawatir apalagi kakao saat ini memegang posisi puncak ekspor di Sulteng.

Nilai ekspor di Sulteng Oktober lalu misalnya, mengalami kenaikan sebesar 0,67 persen dibanding bulan September. Kakao masih memegang peranan penting dengan nilai 26,34 juta USD atau sebesar 86,13 persen terhadap total nilai ekspor di Sulteng. Kalau perkebunan kakao Sulteng dirawat lagi, praktis nilai ekspor di sektor ini setiap tahunnya mengalami pertumbuhan nilai.

Itu alasan utama sehingga menurut saya, diperlukan forum fokus yang membahas masalah kakao ini. Tidak bisa kita serahkan saja ke Asosiasi Kakao Indonesia atau Gabungan Pengusaha Kakao dan pemerintah. Tidak ada salahnya HIPMI juga ambil bagian. Malah itu lebih baik. HIPMI bersama dengan asosiasi kakao lainnya, perlu berjuang bersama untuk menggolkan standarisasi mutu produksi kakao dalam negeri.

Alasan kedua, tahun 2009 Sulteng mendapat suplai anggaran sebesar Rp 82,9 miliar untuk proyek Gerakan Nasional (Gernas) Peningkatan Mutu Produksi Rehabilitasi Kakao. Dari jumlah itu, sekitar Rp 17,8 miliar dialokasikan khusus untuk bibit. Ini dana besar. Tidak kalah dengan biaya investasi sawit. Makanya perlu dikawal. Hitung-hitung sekaligus kita membantu negara dalam menyelamatkan uang negara, agar dana itu benar-benar termanfaatkan.

Tahun 2010 lebih besar lagi. Diperkirakan dana yang turun untuk Gernas sekitar Rp 140 miliar. Ini juga bukan dana sedikit. Sangat membantu petani kakao kita. Sekadar catatan, luas kebun kakao di Sulteng saat ini sebanyak 221.368 hektare. Masih ada sekitar 50.645 hektare lagi yang belum menghasilkan. Sementara masih ada 10.554 hektare lagi tanaman tua atau rusak. Ini perlu dicarikan solusi.

Alasan ketiga, masyarakat Sulteng yang hidup dan bertumpu dari kakao ini lebih dominan dan tersebar di 10 kabupaten. Jika satu rumah tangga saja memiliki lahan seluas satu hektare dan menghasilkan 100 kilogram per bulan, maka ada pemasukan Rp2 juta/bulan, Rp 24 juta/tahun (estimasi harga Rp20 ribu/kilogram). Jika total produksi kakao di Sulteng mencapai 100 ribu ton pertahun maka ada pemasukan ke petani sebesar Rp 2 triliun. Ini uang ril yang beredar di masyarakat. Anggap saja ini sumbangan HIPMI ke petani. Inilah liberalismenya pemikiran komunitas warung kopi. Bisa dapat uang Rp 2 triliun hanya dengan kopi satu gelas. Kalau diskusinya menarik bisa sampai tiga gelas.

Adha Nadjemuddin
Pemerhati Warung Kopi