Ansor Sulteng dan Gagasan Manifesto Kebudayaan

Malam itu, saya memboyong sejumlah pengurus Wilayah GP Ansor bertemu Wali Kota Palu Hidayat. Ini momentum paling tepat di tengah pemerintah Kota Palu sedang semangatnya mempersiapan event besar “Palu Nomoni” 2016.

Di ruang rapat Dinas Pariwisata dan Industri Kreatif, sekaligus Sekretariat Palu Nomoni sudah ada Wali Kota, Pelaksana Tugas Sekretaris Kota Gunawan dan sejumlah kepala dinas serta panitia khususnya dari kalangan seniman dan budayawan. Meski lama menunggu, Pimpinan Wilayah Ansor akhirnya tetap mendapat ruang untuk mempresntasikan gagasan Manifesto Kebudayaan. Ya, Manifesto Kebudayaan.

Gagasan perlunya gerakan Manifesto Kebudayaan ini lahir dari semangat Wali Kota Palu yang ingin membumikan kebudayaan melalui kegiatan “Palu Nomoni”. Bahwa gagasan ini juga terinspirasi dari visi Pemerintah Kota Palu yakni Palu Kota Jasa, Berbudaya dan Beradat dilandasi Iman dan Takwa.

Di ruang rapat yang cukup besar itu, saya mewakili sahabat-sahabat PW Ansor menjelaskan Manifesto Kebudayaan. Jauh sebelum gagasan ini kami paparkan, saya sudah memastikan akan mendapat reaksi kurang baik karena ada kata Manifesto. Ini terkait dengan istilah yang pernah populer di era kejayaan Partai Komunis Indonesia, meski substansi manifesto itu sendiri adalah pernyataan terbuka di hadapan publik. Sehingga saya menyebut Manifesto Kebudayaan itu adalah pernyataan ikrar tentang kebudayaan.

Manifesto kebudayaan sendiri adalah nama besar kegiatannya. Di dalamnya terdapat beberapa sub kegiatan seperti apel budaya nusantara, workshop kebudayaan dan ikrar kebudayaan dan penandatangan prasasti kebudayaan oleh Presiden Joko Widodo. Pesertanya utusan tokoh adat, budayawan dari Nusantara yang didampingi Pimpinan Wilayah Ansor dari seluruh Indonesia.

Setelah gagasan ini menggelinding di tengah pemerintah Kota Palu, melebar hingga ke tim pendamping pembangunan pemerintah Kota Palu dan sejumlah seniman dan pegiat budaya, reaksi pun kemudian muncul. Ansor menjadi diskursus bahwa organisasi badan otonom NU gagasannya ini ingin membangkitkan kembali istilah-istilahh yang pernah jaya di era PKI.

Mereka kuatir, penggunaan istilah ini bisa berdampak terhadap perjalanan pemerintahan Hidayat dan Sigit Purnomo Said. Apalagi dengan rencana mendatangkan Presiden Joko Widodo di tengah kegiatan itu. Ini bisa berdampak ke mana-mana. Bahaya.

Bahkan muncul pandangan ekstrim bahwa dengan gagasan ini justru menjebak wali kota dalam pusaran konflik meski tidak sedikit pula yang menganggap gagasan ini penting dan strategis dalam rangka menjadikan Kota Palu sebagai episentrum implementasi nilai-nilai kebudayaan untuk Indonesia.

Bahkan lebih celakanya, ada pula yang membendung ide ini dengan menuduh Ketua Ansor dan pengurus Ansor, tidak pantas bicara soal kebudayaan karena pengurus Ansor itu bukanlah budayawan. Hal ini terlontar justru di tengah satu forum di ruang rapat pemerintah Kota Palu. Sederhana saya menjawab, bahwa kami memang bukan budayawan, tetapi kami peduli dengan masalah kebudayaan.

Kuatnya arus yang menantang penggunaan istilah manifesto semakin kencang karena ada kekuatiran bahwa Wali Kota Palu benar-benar ingin mewujudkan kegiatan ini karena di dalamnya terdapat agenda strategis dengan menghadirkan perwakilan tokoh adat dan budayawan dari seluruh Indonesia bahkan Presiden. Wali Kota Palu ingin mewujudkan bahwa Kota Palu memang pantas disebut mutiara di khatuliswa salah satunya di bidang kebudayaan.

Lalu apa respons Wali Kota? Hidayat justru mengapresiasi gagasan ini. Malam itu Pak Wali Kota yang diusung PKB dan PAN ini tidak mempersoalkan sedikitpun tentang kata Manifesto dari kegiatan itu. Justru beliau meminta agar kegiatan besar ini diagendakan pada Palu Nomoni 2017 karena tidak mungkin dilaksanakan 2016 dengan waktu yang sangat mepet. Manifesto Kebudayaan ketika itu hendak digagas sebagai bagian dari kegiatan Palu Nomoni.

Maka sebagai pengganti kegiatan ini dilakukanlah dialog dan parade budaya. Dialog kebudayaan digelar empat hari menjelang upacara puncak HUT Kota Palu 2016 sementara parade Budaya dilaksanakan pada opening seremoni upacara peringatan HUT Kota Palu. Ansor berperan di tengah kegiatan ini.

Dalam perjalanannya menuju persiapan Palu Nomoni 2017, sejumlah masukan pun mengalir ke Wali Kota. Sehingga ada ide mengganti Manifesto dengan istilah restorasi kebudayaan. Istilah ini tidak bertahan, kemudian diganti dengan istilah lain hingga akhirnya digunakanlah istilah rembuk kebudayaan yang di dalamnya terdapat workshop kebudayaan.

Kembali ke manifesto. Sepengetahuan saya, manifesto kebudayaan itu lahir dari gagasan para budayawan yang karya-karya mereka masih original, tidak terpengaruh dengan politisasi kebudayaan khususnya sastra untuk kepentingan politik PKI ketika itu. Maka atas kesadaran sejumlah budayawan menggagaslah Manifesto Kebudayaan, sehingga karya-karya budayawan khususnya sastra tetap original dan tidak terpengaruh dengan ide-ide perjuangan PKI.

Karena kuatnya pengaruh Manifesto Kebudayaan itu, maka PKI kemudian mempelintir menjadi manikebu kebudayaan. Inilah yang membuat saya berkeyakinan kuat perlunya kembali digagas Manifesto Kebudayaan itu untuk mengingatkan peristiwa bersejarah dalam dunia kebudayaan kita.

Bahwa dari sini pula kita ingin menguatkan kebudayaan nusantara sebagai kearifan lokal sekaligus sebagai upaya menghadang lajunya pemikiran global yang cenderung mencabut akar-akar tradisi masyarakat Indonesia yang bermuara pada menantang Pancasila sebagai ideologi negara. Begitulah kami membawa GP Ansor di Sulawesi Tengah, tidak sekadar melihat kegiatan dari aspek seremonial belaka, tetapi mengandung makna yang dalam dan jauh ke depan.

Manifesto kebudayaan mestinya tidak dilihat sekadar istilah dalam kegiatan belaka, tetapi mesti jauh lebih dalam dipahami dalam kerangka penguatan budaya Indonesia untuk menghalau derasnya budaya global yang kini tengah merasuki jauh ke dalam tulang sum-sum anak bangsa.***

Rusdi Mastura Pantas Jadi Guru Politik

Sehari sebelum Longki Djanggola dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara, 16 Juni 2016, menjadi gubernur dan wakil gubernur periode 2016-2021, sy menelpon mantan calon gubernur Rusdi Mastura. Sy ingin meminta respons saingan politik Longki/Sudarto pada pilkada serentak 2015 itu. Ini menarik, karena pertarungan keduanya pada pilkada serentak pertama di Indonesia cukup menarik perhatian publik Sulawesi Tengah. Pertarungan dua sahabat dekat ini, menarik karena memang hanya dua pasangan calon. Tidak ada pilihan lain.

Denyut politik pertarungan keduanya, menembus sekat politik yang selama ini dianggap tidak tersentuh oleh politik praktis. Ulama tersohor di Sulawesi Tengah Habib Saggaf Aljufri bersama sebagian besar kekuatan Alkhairaat ikut bermain di pusaran politik dengan mendukung Rusdi Mastura. Jelas menganggetkan banyak kalangan yg selama ini tabu dengan politik ulama. Meski ada pula beranggapan hal itu wajar dlm pilihan politik. Baca lebih lanjut

Kedalaman Iman dan Warung Makan

Agak berat jemari sy menuangkan pikiran ini dalam tulisan. Apalagi sudah mau imsak. Otak mulai beku. Apalagi sudah banyak sekali pendapat berseliweran soal aktivitas kuliner di siang hari di bulan Ramadan. Bahkan kelompok ulama yg ilmunya sangat tinggi sudah mengeluarkan himbauan di sejumlah daerah. Tidak itu saja, larangan itu juga sudah di-backup dengan peraturan daerah.

Segala sudut pandang juga sdh disangkut pautkan. Mulai dari toleransi, hak asasi manusia, agama, tradisi daerah sampai pada kepentingan ekonomi. Ibarat hidangan makanan, menunya sudah sangat beragam. Selanjutnya terserah Anda, Baca lebih lanjut

Kerja Baru Dimulai

Kamis pagi sebelum ke Aula Wali Kota Palu mengikuti penyusunan Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sy mampir di ruang kerja Asisten II Ansyar Sutiadi di lantai III kantor wali kota. Di belakang saya menyusul beberapa sahabat jurnalis yang diberi tugas oleh redaksi meliput di kantor wali kota itu.

Baru beberapa detik pantat sy mendarat di kursi tipis di depan meja rapat, para sahabat jurnalis langsung melontarkan pertanyaan terkait sorotan DPRD Palu terhadap Tim Pendamping yang dibentuk Wali Kota Palu. Baca lebih lanjut

Songkok

Bicara songkok, saya terbayang dengan wajah para tokoh nasional seperti Soekarno. Banyak foto-foto proklamator itu beredar dengan ciri khasnya yakni songkok.

Saya juga terbanyang dengan wajah Bupati Donggala Kasman Lassa dengan songkoknya yang lancip. Bahkan dengan songkoknya yang menyerupai songkok Bung Tomo itu menjadi ciri khas yang jarang dimiliki para tokoh. Bupati sang fenomenal itu pun dikenal dengan songkok lancipnya. Baca lebih lanjut

Catatan Dari Bilik Kerja Wali Kota Palu

Sore itu saya hendak bertemu Wali Kota Palu Hidayat. Walaupun dua jam menunggu giliran karena banyak tamu, saya akhirnya diberi juga kesempatan oleh staf menemui wali kota yang baru dilantik 17 Februari 2016 itu.

Saya hendak memberi masukan tertulis terkait solusi jangka pendek terhadap sejumlah pengaduan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Para pelaku khususnya yang bergerak di industri rumahan itu beberapa kali mencurahkan berbagai keluh kesah mereka kepada saya, melalui perwakilan mereka. Baca lebih lanjut

Tailasu

Malam tadi sy nongkrong sejenak di kafe jepa, Kota Palu. Sy ingin sekali mencicipi makanan khas sejumlah suku di Sulawesi itu sebagai pengganti nasi. Makanan yang dipanggang di kuali tanah itu nikmat sekali apalagi didorong dengan teh panas.

Sy sengaja memilih meja di dekat sekumpulan anak remaja, sekadar ingin menguping trend pembicaraan mereka. Mana tahu ada yg menarik.

Namanya saja remaja, pembicaraannya melompat lompat. Tidak ada pembahasan yg sedikit fokus seperti kalau para dewasa atau orang tua kumpul di kafe. Baca lebih lanjut

Memelihara Krisis Listrik

Sudah lama rasanya saya tidak ngobrol dengan sahabat2 lewat tulisan. Sambil menunggu giliran pemadaman listrik, ayo kita ngobrol sejenak. Kita bicara penderitaan kolektif kita. Krisis Listrik.

Listrik di Palu dan sekitarnya belakangan ini jadi perbincangan seksi. Dimana-mana orang bicara ke’aib’an dan keajaiban listrik kita. Buruk. Sejak Sulteng jadi provinsi nol tahun sampai saat ini 53 tahun, kita masih saja disibukkan urusan listrik. Energi kita terkuras di sini. Listrik, listrik dan listrik lagi. Baca lebih lanjut

Catatan Dari Diskusi Perparkiran

Ini beberapa catatan penting dari diskusi perparpkiran yang dilaksanakan Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Sulawesi Tengah pada 29 Januari 2016 malam di @Cafe Depan Taman Budaya Palu.

Diskusi yang dihadiri sekitar 100 peserta tersebut juga dihadiri Walikota Palu terpilih Hidayat, Waki Walikota Palu terpilih Sigit Purnomo Said, Ketua DPRD Kota Palu M Ikbal Andi Magga, Masyarakat Transportasi Indonesia (Dr Taslim), perwakilan Dinas Perhubungan Kota Palu, sejumlah akademisi, tokoh masyarakat, mahasiswa, anggota DPRD provinsi dan masyarakat umum. Baca lebih lanjut

Ini Tawaran Konsep Strategis Membangun Teluk Palu

Oleh Adha Nadjemuddin

Ini pikiran saya tentang pengembangan dan pemanfaatan Teluk Palu. Ini konsep besarnya. Tentu saja butuh kajian dari berbagai aspek sehingga lebih detail. Sehingga lebih perspektif dan prospektif lagi.

Saya ingin membawa kita kita mem-branding image tentang pengelolaan kawasan teluk Palu yang komprehensif dan berkelanjutan. Saya menyebut kawasan itu sebagai Pusat Wisata Bahari dan Agro Ekonomi Teluk Palu. Baca lebih lanjut