Menakar Kemampuan Sulteng Menyambut Tahun Swasembada Daging

Oleh Adha Nadjemuddin

Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menargetkan tahun 2014 mendatang akan menjadi daerah swasembada daging. Secara nasional program ini sebetulnya sudah ditarget keberhasilannya tahun 2009, bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Kabinet Indonesia Bersatu I. Tapi beberapa bulan sebelum berakhirnya periode kabinet Indonesia bersatu, Menteri Pertanian ketika itu dijabat Anton Apriantono, mengatakan, target swasembada daging diundur ke tahun 2014 dengan alasan luas lahan peternakan di Indonesia tidak seluas Australia dan Brazil.

Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono dengan dukungan Kabinet Indonesia Bersatu II, kembali melanjutkan program nasional tersebut dengan harapan Indonesia sukses menjadi negara swasembada daging 2014. Jelaslah, bahwa target swasembada daging merupakan program nasional, dengan menempatkan provinsi di seluruh Indonesia sebagai pilar pendukunng dari upaya tersebut.

Sulteng sebagai bagian dari program nasional itu juga menargetkan akan menjadi provinsi swasembada daging.  Daerah yang selama ini dikenal sebagai penghasil kakao, ingin menggeser dirinya di posisi produsen daging.

Mampukah?

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sulteng, mengestimasi bahwa untuk mencapai target swasembada daging di Sulteng, maka populasi sapi harus ditingkatkan paling sedikit 240 ribu ekor pada 2014.

“Populasi sapi di Sulteng saat ini sudah 203 ribu ekor lebih, dan diharapkan pada 2014 target swasembada daging bisa dicapai,” kata Kepala Bidang Budidaya Ternak Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sulteng, Sahlan.

Mengacu dari data tersebut, Sahlan mengatakan, Sulteng masih harus mencari ketambahan lagi 40 ribu ekor sapi. Jumlah tersebut hampir setara dengan perkiraan jumlah sapi potong untuk konsumsi lokal dan diantarpulaukan yang setiap tahunnya juga berkisar 40 ribu ekor pertahun.

Itu artinya, untuk sampai 2014, setiap tahun Sulteng harus mengadakan sapi 20 ribu ekor. Jika dikonversi dalam bentuk rupiah dengan rata-rata Rp7 juta perekor, setidaknya butuh anggaran Rp 140 miliar pertahun. Jumlah yang tidak sedikit untuk sebuah provinsi dengan besaran APBD hanya Rp 1 triliun lebih.

Agar target swasembada daging bisa dicapai, menurut Sahlan, pemerintah akan menempuh berbagai upaya antara lain penambahan populasi dengan cara menambah bibit sapi betina produktif serta mengurangi kematian ternak dengan meningkatkan pemeliharaan kesehatan.

“Usaha lain adalah memberikan bantuan ke masyarakat melalui dana bantuan langsung,” katanya.

Program bantuan langsung tersebut disalurkan melalui lembaga mandiri yang mengakar di masyarakat (LM3) seperti pesantren, panti asuhan, dan organisasi gereja. Tahun 2009, Sulteng mendapat jatah empat LM3, masing-masing di Morowali dua pesantren, Banggai satu pesantren, dan Palu satu pesantren.

Program lain yang ditempuh pemerintah adalah menggelontorkan bantuan langsung ke sarjana membangun desa (SMD). Pada 2008 lalgu, terdapat enam SMD yang mendapat bantuan,  yakni dua di Kabupaten Donggala, dan masing-masing satu di Tolitoli, Parigi Moutong, Morowali dan Banggai.

“Pada 2009 kita dapat lagi untuk delapan SMD,” katanya.

Jauh Dibawah Standar

Salah satu tolok ukur bahwa masih jauhnya capaian swasembada daging tersebut, konsumsi daging rata-rata perkapita masyarakat Sulteng baru empat gram perhari atau masih kurang enam gram dari standar nasional yakni 10 gram perkapita perhari.

“Kebutuhan daging di Sulteng saat ini masih jauh di bawah standar. Sulteng baru mampu terlayani empat gram perhari. Masih kurang enam gram perkapita perhari,” kata Sahlan.

Target populasi sapi sebesar 240 ribu pada 2014 jika dikonversi dalam bentuk daging, rata-rata perekor 70 kilogram, maka sama dengan 16,8 juta ton. Jumlah tersebut hanya dapat memenuhi tiga bulan kebutuhan daging bagi masyarakat Sulteng yang jumlahnya kini lebih dari dua juta jiwa.

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sulteng, memperkirkan setiap tahunnya jumlah sapi dipotong, diantarpulaukan dan mati sia-sia karena penyakit sekitar 40 ribu ekor, 11 ribu hingga 12 ribu ekor diantaranya diantarpulaukan dengan sasaran pasar domestik di Kalimantan Timur. Selebihnya dijual dalam daerah dan dipotong untuk kegiatan pesta perkawinan, hajatan dan hari raya kurban.

“Sementara hewan yang mati karena penyakit di daerah kita masih sekitar dua persen,” katanya.

Diragukan Keberhasilannya

Kalangan pebisnis sapi di Palu menilai, target pemerintah Provinsi Sulteng untuk bisa mencapai swasembada daging 2014 mendatang kemungkinan sulit dicapai. Salah satu alasan pedagang adalah makin sulitnya sapi diperoleh untuk diantarpulaukan maupun untuk kebutuhan lokal sehingga memicu naiknya harga daging.

Ahmad dan Hasan, dua pelaku bisnis sapi antarpulau mengatakan, sudah seluruh kabupaten di Sulteng dijajaki untuk mencari sapi. Namun kata mereka, untuk memperoleh sapi belakangan ini sudah susah. Sehingga para pelaku bisnis di Palu berharap pasokan sapi dari Provinsi Gorontalo dan Mamuju, Sulawesi Barat.

“Saya ragu dengan target pemerintah itu, sebab sekarang saja mencari sapi untuk dijual di Kalimantan sudah susah. Kalaupun dapat harganya makin mahal,” kata Ahmad.

Para pelaku bisnis memperkirakan jumlah sapi yang dipasok dari dua provinsi tetangga itu  mencapai 200 ekor perbulan. Sapi-sapi itu diangkut dengan mengunakan truk melalui darat. Satu truk mengangkut 10-12 ekor. Sementara truk yang beroperasi mencapai lima unit dengan intensitas setiap minggu sekali.

“Sebagian dipotong di Palu sebagian lagi ada yang beli untuk dijual ke Kalimantan,” kata Hasan.

Setiap bulan sapi dari Sulteng yang diantarpulaukan ke Kalimantan khususnya Samarinda dan Balikpapan, berkisar 1.000 ekor. Sapi tersebut diangkut dengan menggunakan kapal kayu dari Palu ke Kalimantan.

Setiap kapal mengangkut 100 hingga 120 ekor sapi. Sementara kapal yang beroperasi untuk melayani perdagangan sapi antarpulau tersebut sebanyak empat unit.

“Itu belum masuk kapal feri. Hampir setiap bulan juga ada kapal feri yang mengangkut sapi ke Balikpapan,” kata Hasan.

Menurut Hasan, penjualan sapi ke Kalimantan lebih menjanjikan dibanding pasar lokal. Terdapat selisih sekitar Rp10 ribu hingga Rp 15 ribu perkilogram. Namun kata dia, kualitas sapi dari Sulteng masih kalah dengan produk Atambua. Sapi dari Nusa Tenggara Timur tersebut sehat dan subur. Sementara di Sulteng lebih kurus dan kecil. Keuntungan Sulteng katanya, jarak tempuh ke Kalimantan hanya 12 jam dibanding Atambua tiga hari empat malam.

Keraguan lain yang muncul di tengah pelaku bisnis adalah makin mahalnya harga daging di pasar. Secara logika katanya, jika kebutuhan daging sudah mencukupi maka harga daging praktis tidak mengalami kenaikan. Saat ini harga daging di pasar lokal masih berkisar Rp60 ribu perkilogram.

Perketat Sapi Betina

Para pelaku bisnis menilai, salah satu kelemahan Sulteng dalam mengejar swasembada daging adalah masih lolosnya penjualan sapi betina ke luar daerah. Padahal, katanya jika pemerintah menekan penjualan sapi betina tersebut akan sangat membantu populasi ternak di daerah ini.

Setiap kali pengapalan sapi, Hasan dan Ahmad mengatakan masih terdapat sapi betina. Padahal pemerintah sudah mengeluarkan larangan antarpulau terhadap sapi betina.

“Ini terjadi karena pemerintah kita tidak tegas dalam memberlakukan pelarangan itu,” kata Ahmad.

Apapun alasannya, pemerintah jangan membiarkan sapi betina lolos untuk diantarpulaukan. Sebab nanti pedagang akan berlindung dibalik alasan itu. Ahmad mencontohkan, banyak sapi betina yang lolos karena alasan sapi yang bersangkutan mandul atau tidakproduktif lagi. Bisa saja kata dia, pedagang menjadikan itu alasan.

“Jadi apapun alasannya, jangan dikeluarkan sapi betina dari Sulteng,” katanya.

Dia mencontohkan, setiap kali pengiriman sapi dari Atambua ke Samarinda tidak ditemukan satupun sapi betina. Dia mengatakan, pemerintah di Atambua melarang keras pengiriman sapi betina dengan alasan apapun. Menurut pedagang, populasi sapi di Atambua berkembang pesat karena di sana pemerintahnya terlibat langsung dan memberlakukan aturan yang ketat.

“Ini yang kami lihat belum dilakukan pemerintah kita,” katanya.

Selain pengetatan sapi betina, pedagang juga menilai perlunya evaluasi ulang terhadap distribusi bantuan pengadaan sapi di sejumlah daerah di Sulteng. Mereka menduga masih ada sapi yang didistribusi bukan kepada peternak. Sehingga dengan enteng sapi yang mestinya untuk dikembangbiakkan, tapi justru dijual oleh mereka yang menerimah.

“Ini juga perlu diawasi. Jangan-jangan sapi yang diberikan pemerintah tidak tepat sasaran,” katanya.***

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s