Liberalisme Warung Kopi

Banyak yang bilang jika ingin banyak tahu tentang banyak hal datang saja ke warung kopi.  Konon di sana sudah jadi kantor “DPRD tingkat III”. Saya juga heran kenapa disebut DPRD tingkat III. Setelah saya selami, ada juga betulnya, sebab segala hal dibahas di sana. Saya menyebutnya sebagai komunitas liberal. Mau bicara apa saja, boleh. Tidak ada tata tertib diskusi. Diskusi sambil tertawa lebar boleh. Kecuali bikin kacau, Anda diangkat patroli keamanan. Itu pasti. Jangan kira di warung kopi tidak ada intelijen.

Di Palu banyak pilihan warung kopi. Tergantung selera. Mau agak elit, ber-AC juga ada. Mau merakyat, murah meriah juga ada. Biasanya di tempat ini paling ramai. Kebanyakan yang dibahas juga masalah rakyat. Masalah orang banyak.

Senin kemarin di warung kopi Depan Lapangan Walikota, sekitar dua jam saya larut dalam sebuah diskusi tentang iklim investasi pertanian di Sulteng. Malah lanjut malam, meski topiknya sudah berbeda. Sudah masuk ke ranah kajian tasauf. Asyik juga.

Masalah tasauf tidak perlu saya cerita di sini, sebab ini sudah menyangkut komunikasi transendental. Lagipula anak muda jarang yang suka topik seperti ini. Cukup saya tahu, betapa liberalnya komunikasi di Warung kopi.

Kita kembali ke iklim investasi perkebunan di Sulteng. Topik ini sebetulnya berkaitan dengan rencana Himpunan Pengusaha Muda (HIPMI) Sulteng untuk menggelar seminar perkebunan Januari 2010 mendatang. Menurut saya ini langkah maju, karena sudah ada kemauan dari HIPMI untuk mendialogkan masalah perkebunan, yang selama ini belum disentuh banyak oleh organisasi semacam HIPMI atau Kadin.

Tapi yang namanya gabungan pengusaha, pikirannya bukan perkebunan sekala kecil. Sukanya yang besar-besar. Dasar idenya sederhana, jika investasi besar yang masuk maka besar pula perputaran uangnya. Sebut saja investasi kelapa sawit, kelapa dalam, atau kebun tebuh dalam sekala besar. Modalnya besar sehingga perlu keterlibatan orang berduit banyak pula. Sepertinya HIPMI juga sudah tertular ekonomi kapitalis. Meski HIMPI menyadari tidak mau menjadi kelompok kapitalis.

Saya mengusulkan, kenapa HIPMI tidak fokus saja ke satu masalah. Misalnya, perkebunan kakao. Daripada kita berharap investasti besar tapi tak tau jalan keluarnya untuk menarik investor, kenapa tidak kita perkuat saja perkebunan rakyat. Komoditi kakao adalah komoditi rakyat, yang tidak memiliki dampak ekologi besar dibanding sawit. Tidak perlu kita khawatir apalagi kakao saat ini memegang posisi puncak ekspor di Sulteng.

Nilai ekspor di Sulteng Oktober lalu misalnya, mengalami kenaikan sebesar 0,67 persen dibanding bulan September. Kakao masih memegang peranan penting dengan nilai 26,34 juta USD atau sebesar 86,13 persen terhadap total nilai ekspor di Sulteng. Kalau perkebunan kakao Sulteng dirawat lagi, praktis nilai ekspor di sektor ini setiap tahunnya mengalami pertumbuhan nilai.

Itu alasan utama sehingga menurut saya, diperlukan forum fokus yang membahas masalah kakao ini. Tidak bisa kita serahkan saja ke Asosiasi Kakao Indonesia atau Gabungan Pengusaha Kakao dan pemerintah. Tidak ada salahnya HIPMI juga ambil bagian. Malah itu lebih baik. HIPMI bersama dengan asosiasi kakao lainnya, perlu berjuang bersama untuk menggolkan standarisasi mutu produksi kakao dalam negeri.

Alasan kedua, tahun 2009 Sulteng mendapat suplai anggaran sebesar Rp 82,9 miliar untuk proyek Gerakan Nasional (Gernas) Peningkatan Mutu Produksi Rehabilitasi Kakao. Dari jumlah itu, sekitar Rp 17,8 miliar dialokasikan khusus untuk bibit. Ini dana besar. Tidak kalah dengan biaya investasi sawit. Makanya perlu dikawal. Hitung-hitung sekaligus kita membantu negara dalam menyelamatkan uang negara, agar dana itu benar-benar termanfaatkan.

Tahun 2010 lebih besar lagi. Diperkirakan dana yang turun untuk Gernas sekitar Rp 140 miliar. Ini juga bukan dana sedikit. Sangat membantu petani kakao kita. Sekadar catatan, luas kebun kakao di Sulteng saat ini sebanyak 221.368 hektare. Masih ada sekitar 50.645 hektare lagi yang belum menghasilkan. Sementara masih ada 10.554 hektare lagi tanaman tua atau rusak. Ini perlu dicarikan solusi.

Alasan ketiga, masyarakat Sulteng yang hidup dan bertumpu dari kakao ini lebih dominan dan tersebar di 10 kabupaten. Jika satu rumah tangga saja memiliki lahan seluas satu hektare dan menghasilkan 100 kilogram per bulan, maka ada pemasukan Rp2 juta/bulan, Rp 24 juta/tahun (estimasi harga Rp20 ribu/kilogram). Jika total produksi kakao di Sulteng mencapai 100 ribu ton pertahun maka ada pemasukan ke petani sebesar Rp 2 triliun. Ini uang ril yang beredar di masyarakat. Anggap saja ini sumbangan HIPMI ke petani. Inilah liberalismenya pemikiran komunitas warung kopi. Bisa dapat uang Rp 2 triliun hanya dengan kopi satu gelas. Kalau diskusinya menarik bisa sampai tiga gelas.

Adha Nadjemuddin
Pemerhati Warung Kopi

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s