Menatap Masa Depan Pertanian di Sulteng

oleh Adha Nadjemuddin

Lebih dari dua juta jiwa penduduk Sulawesi Tengah (Sulteng) akan kesulitan asupan karbohidrat jika sektor pertanian di daerah ini lumpuh. Setengah dari penduduk Sulteng yang hidup dari sektor pertanian juga akan kehilangan sumber pendapatan. Grafik angka kemiskinan bisa melonjak tajam. Ekonomi pedesaan macet. Anak putus sekolah bisa membengkak. Kerawanan sosial makin besar.

Tetapi pemerintah setempat tidak akan membiarkan itu terjadi. Apalagi tingkat konsumsi beras masyarakat Sulteng saat ini rata-rata masih tinggi, yakni 136 kilogram per kapita per tahun. Oleh karenannya berbagai upaya pun ditempuh agar sektor pertanian tetap tumbuh dan berkembang.

Pemerintah berupaya memperbaiki infrastruktur irigasi, mencetak sawah baru, memperluas areal padi ladang, menggelontorkan bantuan pupuk dan sarana produksi sebelum dan paskapanen, mengevaluasi mesin produksi, hingga berupaya memperbaiki pola pikir petani dari yang instan menjadi petani yang berwawasan luas dan cerdas.

Di tengah upaya perbaikan tersebut, mengakibatkan beban keuangan di sektor pertanian semakin berat. Irigasi yang menjadi tanggungjawab pemerintah provinsi misalnya, saatnya ini hanya sekitar 60 persen dalam kondisi baik sementara dukungan anggaran di sektor ini kian menurun.
“Tahun 2009 dukungan anggaran untuk Dinas Pekerjaan Umum Rp260 miliar. Tahun 2010 turun menjadi Rp223 miliar. Hanya sekitar 35 persen yang terserap ke sektor pengairan,” kata Sekretaris Dinas PU Sulteng, Iskandar Nontji.

Kepala Dinas PU, Moch Noer Mallo, mengatakan jika irigasi tidak terurus baik bisa saja berdampak buruk dengan menurunnya produksi pertanian. Noer Mallo mengatakan, untuk mendukung pertumbuhan sektor pertanian irigasi merupakan salah satu kata kuncinya.

Dari 30 daerah irigasi yang ada dalam genggaman pemerintah provinsi rata-rata sudah usia tua. Bendung Irigasi yang mengairi 48.777 hektare sawah itu sebagian besar dibangun tahun 1970-an. Hanya tiga irigasi yang dibangun di atas tahun 2000-an.
Dalam usianya yang sudah lebih dari 20-30 tahun, sudah rentan terhadap kerusakan. Sedikit saja bencana banjir datang,bendung irigasi gampang rusak. Belum lagi endapan sungai yang mengakibatkan sekitar irigasi juga semakin dangkal.  “Untuk mengeruk sungai saja anggarannya tidak sedikit,” kata Noer Mallo.

Ancaman Serius

Daerah irigasi di Sulteng saat ini sebagian sedang dalam ancaman akibat kerusakan sekitar daerah aliran sungai (DAS) terutama di bagian hulu. Ancaman ini juga menjadi kekhawatiran bagi Dinas PU.

Noer Mallo mengatakan, untuk membangun jaringan irigasi baru untuk mengairi ribuan hektare sawah, hanya berharap dari pinjaman luar negeri atau dana LOAN. Dukungan APBD tidak mampu membangun irigasi baru. Sedangkan memelihara saja sulit dipenuhi.

Saat ini jaringan irigasi hanya mempertahankan fungsinya. Untuk mengembalikan fungsi tersebut pada posisi 100 persen dari 30 bangunan irigasi yang ada, dibutuhkan dana sekitar Rp65 miliar. Sementara dana yang tersedia setiap tahunnya hanya sekitar Rp8 miliar. Masih amat jauh dari kebutuhan yang sesungguhnya.

Akhir tahun 2009, warga tani di Kecamatan Toribulu, Kabupaten Parigi Moutong meradang. Mereka mengeluh karena jaringan irigasi di daerah itu tidak berfungsi baik. Petani akhirnya mengolah lahan secara bergiliran sesuai kemampuan suplai air. Warga pun kemudian mengadu ke anggota DPRD Sulteng. Mereka berharap, DPRD segera menjembati keluhan mereka ke pemerintah, agar problem irigasi di daerah itu segera dituntaskan.

Di Kabupaten Tolitoli, sebagian jaringan primer irigasi juga rusak akibat diterjang banjir bandang. Masyarakat pengguna air setempat bergotong royong memperbaiki jaringan irigasi itu sehingga berfungsi kembali. Beberapa waktu lalu, irigasi ini pernah dikeluhkan petani karena debit air semakin merosot.

Di Kabupaten Morowali dan Banggai, sebagai salah satu daerah lumbung pangan di Sulteng juga dalam ancaman serius. Hutan-hutan di daerah itu terancam habis untuk kepentingan kebun sawit.

Anto Sangadji, aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang saat ini sedang melakukan studi Program Doktor di York University Toronto, Kanada, dalam penelitiannya menyebutkan, pemerintah daerah akan mengkonversi hutan alam menjadi hutan sawit. Anto menyebutkan, Pemkab Morowali pada Mei 2009, telah menerbitkan 14 izin lokasi untuk perkebunan kelapa sawit dan mengusulkan revisi rencana tata ruang wilayah provinsi (RTRWP).

Dia mencurigai, usulan tersebut sebagai upaya mengalihkan fungsi kawasan hutan menjadi kawasan sawit. Menurut Anto, dalam usulan revisi RTRWP tersebut, luas kawasan Hutan Alam dan Pelestarian Alam di Morowali yang saat ini mencapai 241.331 hektare diusulkan untuk dikurangi menjadi 152.249 hektare.

Hutan lindung seluas 436.756 hektare dikurangi menjadi 285.180 hektare. Hutan Produksi Terbatas dari 238.177 hektare menjadi 267.722 hektare. Hutan Produksi Tetap dari 181.366 menjadi 127.843 hektare. Dan Areal Penggunaan Lain dari 417.266 hektare menjadi 743.118 hektare.

Menurut Anto, sejak pertengahan 1990-an, salah satu perusahaan sawit di Banggai telah mengembangkan perkebunan kelapa dengan luas lahan mencapai 12.000 hektare. Perusahaan itu juga memiliki pabrik CPO dengan kapasitas produksi 3.000 ton perbulan. Perusahaan sedang merencanakan pembangunan pabrik CPO di Mentawa, Kecamatan Toili Barat, pada tahun 2010. Pabrik baru tersebut diharapkan mengolah 90 ton tandan buah segar (TBS) perjam.

Perusahaan juga sedang mengembangkan areal perkebunan sawit di daerah Mamosalato dan Baturube, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah masing-masing seluas 4.000 hektare, sedangkan di daerah Mentawa, Toili Utara, Kabupaten Banggai seluas 10.000 hektare.

Mutu Rendah

Masalah lain yang bikin kepala pemerintah daerah pusing adalah masih rendahnya mutu produksi beras. Sulteng masih kalah mutu dengan provinsi tetangga seperti Sulawesi Selatan. Beras di Sulteng sebagian besar masih bercampur menir. Tidak heran jika masyarakat banyak memburu beras dari Sulawesi Selatan.

Banyak faktor yang memengaruhi rendahnya mutu beras. Dinas Pertanian Daerah Sulteng, mengidentifikasi salah satunya akibat sistem kerja mesin giling padi yang masih menggunakan sistem kerja “one pass”. Cara mesin ini belum bisa memisahkan beras utuh dengan menir.

Berbeda dengan Sulawesi Selatan, daerah lumbung beras terbesar di kawasan timur Indonesia itu, sudah menggunakan mesin gilingan dengan sistem kerja “multi pass”. Hasilnya lebih bermutu karena menir tidak bercampur lagi dengan beras utuh.

Menurut Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (P2HP) Dinas Pertanian Daerah Sulawesi Tengah, Retno Erningtyas, tidak sedikit gabah dari Sulteng dibeli oleh pebisnis beras dari Sulawesi Selatan. Gabah itulah yang dijual kembali ke Sulteng dalam bentuk beras.

“Saya juga belum lama tahu, ternyata gabah kering dari lumbung pangan kita dibeli pengusaha dari Sulawesi Selatan. Mereka giling di sana, karena mesin gilingan mereka sudah ‘multi pass’, kualitasnya lebih bagus,” kata Retno.

Retno menyadari, membangun gilingan padi sistem “multi pass” di Sulteng bukan pekerjaan enteng. Tidak saja menyangkut investasi tapi juga butuh dukungan lahan luas dalam satu wilayah. Sementara di Sulteng, lahan pertanian terpencar-pencar di beberapa kabupaten. Mobilisasi gabah akan menambah ongkos produksi.

Penyebab lain masih rendahnya mutu produksi beras adalah perlakuan paskapanen. Lapangan jemur masih terbatas sehingga banyak padi yang baru dipanen menumpuk dulu beberapa hari dalam karung baru dijemur.

Jalan keluar dari kasus ini pemerintah mengadakan terpal yang dibagi-bagi ke petani. Tapi tidak semua petani kebagian karena anggaran yang terbatas.

“Perlakuan paskapanen juga sangat menentukan. Belum lagi serangan hama atau bencana banjir. Padi yang terendam beberapa hari kualitasnya akan menurun,” kata Retno.

Pola pikir yang sehat juga ikut memegang peranan penting dalam perbaikan mutu beras di Sulteng. Retno Erningtyas, suatu ketika menemukan berkarung-karung tumpukan menir di sebuah gilingan padi. Menir itu sengaja ditumpuk jika sewaktu-waktu harga beras naik, bisa dicampur dengan beras yang utuh sehingga menir punya nilai jual.

“Masalah ini saya pernah tanya ke pengelola gilingan padi. Menir sengaja mereka simpan dan sewaktu-waktu bisa dicampur dengan beras utuh jika harga beras anjlok,” cerita Retno.

Dia mengatakan, masalah ini adalah bagian tak terpisahkan dari semak belukar pertanian di Sulteng, sehingga ikut memperburuk mutu produksi beras lokal.

Lagi-lagi pemerintah bekerja keras mencarikan jalan keluarnya. Menurut Retno, pemerintah Provinsi tahun ini akan mencari teknologi yang bisa mengubah menir menjadi tepung berkualitas. Jika ini dapat diwujudkan, menir akan bernilai jual tinggi.

“Sudah ada perusahaan gilingan padi yang siap bekerjasama. Mudah-mudahan tahun ini bisa kita wujudkan,” kata Retno.

Ada dua manfaat dari terobosan itu yakni pemanfaatan menir, terciptanya lapangan kerja baru, dan kompetitifnya pasar tepung. Tepung dalam kemasan yang selama ini membanjiri pasar lokal, akan tersaingi dengan munculnya produk tepung lokal.

“Sekaligus kita mendorong masyarakat untuk mencintai produk daerah,” kata Retno.

Kendatipun sektor pertanian di Sulteng sedang diliputi berbagai masalah, tetapi masih tetap surplus beras. Tahun 2008 surplus mencapai Rp60 ribu ton. Dinas Pertanian Daerah Sulteng menyebutkan, ramalan luas panen padi sawah tahun 2009 di daerah ini mencapai 205.679 hektare dengan produksi sebesar 945.483 ton.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s