Menanti Solusi Pemberantasan Mafia Peradilan

Oleh Adha Nadjemuddin

Mantan Hakim Agung Benyamin Mangkoedilaga tampak serius memencet tombol telepon selulernya. Sesekali ia mendekatkan perangkat komunikasi itu di pandangannya.

Pria berkacamata itu duduk paling pojok di bangku belakang Anggrek Room, Hotel Sultan, Jakarta. Di deretan kursi itu hanya ada dia seorang diri. Di deretan lainnya ada beberapa pria muda.

Pak Ben–panggilan kepada Benyamin, yang sudah kenyang asam manisnya urusan peradilan itu, hadir atas undangan Ikatan Alumni Universitas Indonesia (Iluni) Jakarta.

Dia satu dari empat pembicara yang diundang dalam dialog terbuka “Menjaga Kredibilitas Hakim dan Mencegah Mafia Peradilan di Mahkamah Agung (MA)”.

“Ahamdulillah saya dipercaya sehingga banyak undangan. Minggu depan ada lagi undangan dialog. Saya juga sebagai pembicaranya,” kata Pak Ben, sembari memperlihatkan pesan singkat di telepon selulernya.

Selama pensiun menjadi hakim, tidak sedikit pengacara, hakim dan jaksa berkonsultasi dengannya. Bahkan sekarang ia masih terdaftar sebagai arbiter Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Itu artinya, pria kelahiran Garut, 30 September 1937, itu masih dipercaya.

Pak Ben merupakan satu dari sekian orang yang percaya bahwa “mafia peradilan” bisa diberantas. Menurut dia, kuncinya ada di tangan Ketua Mahkamah Agung sebagai pemegang kebijakan tertinggi di jajaran peradilan. “Ketua MA harus berani bertindak tegas terhadap oknum-oknum pengadilan yang berbuat tindakan tercela,” katanya.

Meskipun dia mengakui ada hakim yang tidak benar di pengadilan, dia menyaakan tidak setuju dengan istilah “mafia peradilan”. Untuk menyebut sesuatu sebagai mafia, baginya, harus memenuhi beberapa unsur, di antaranya ada pimpinan dan terorganisir. “Saya lebih melihat itu tindakan tercela yang dilakukan oleh aparat di tingkat pengadilan,” kata Benyamin.

“Bahwa ada hakim yang tidak benar di pengadilan itu saya akui,” katanya.

Untuk melihat ketidakbenaran hakim, katanya, dapat dilihat dari banyaknya keluhan masyarakat yang dimintai uang terhadap kasus yang menimpa dirinya. Namun, kata Benyamin, itu juga perlu pembuktian.

Mafia peradilan atau praktik jual beli perkara adalah merupakan kejahatan dalam penegakan hukum yang melibatkan banyak pihak, mulai dari pengacara, hakim, jaksa, terperkara, dan petugas lembaga.

Emerson Juntho, dari Indonesian Corruption Watch (ICW), yang juga hadir sebagai pembicara dalam dialog terbuka Iluni tersebut mengungkapkan, dari hasil riset yang dilakukan ICW, semua jajaran di MA belum bisa terlepas dari praktik mafia peradilan.

Emerson mencontohkan kasus dugaan suap yang pernah menghebohkan masyarakat atas perkara yang melilit terpidana korupsi Probosutedjo. Kasus itu memaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeladah kantor MA.

Setelah penggeledahan itu, kata dia, tak lebih dari sebulan perkara itu pun diputus. Probosutedjo harus masuk penjara empat tahun dan mengganti kerugian negara Rp100 miliar, ditambah denda Rp30 juta.

“Dalam kasus Probosutedjo dapat kita lihat praktik mafia peradilan ini. Tapi kasusnya tidak pernah dituntaskan oleh KPK,” kata Emerson.

Padahal, kata dia, KPK merupakan salah satu lembaga yang diharapkan memberikan solusi atas praktik mafia peradilan.

Menurut Emerson, terjadinya mafia peradilan atau jual beli perkara itu diakibatkan masih lemahnya pengawasan dan sanksi terhadap para pelaku, apalagi jika sanksi yang diberikan hanya sanksi administrasi. “Omong kosong pemberantasan mafia peradilan kalau hakim yang terlibat hanya diberi sanksi administrasi,” kata Emerson.

Menurut dia, selain lemahnya pengawasan, faktor lainnya yang membuat mafia peradilan tidak pernah tuntas yaitu tidak ada mekanisme perlindungan bagi seorang pelapor mafia peradilan. Bahkan sebaliknya, pelapor justru terancam.

Praktisi hukum Benny K Harman mengatakan, kasus mafia peradilan masih terjadi karena tidak adanya agenda yang jelas dari pimpinan lembaga peradilan terhadap pemberantasan hal tersebut. Bahkan kata dia, majelis hakim masih bisa diatur oleh yang berperkara.

“Penyelesaian mafia peradilan tergantung dari semua pimpinan pengadilan di semua level,” katanya.

Menurut dia, meskipun rezim pemerintah sudah berganti dan mekanisme pengangkatan hakim agung dan MA sudah diubah, katanya, peradilan tidak lebih baik dari sebelumnya.

Dia juga sependapat dengan Emerson bahwa sanksi administrasi berupa mutasi yang diberlakukan terhadap hakim yang melanggar tidak bisa menyelesaikan masalah.

Bahkan, katanya, mereka yang dimutasi tersebut justru menyebarkan virus baru di tempat tugasnya yang baru.

Kredibilitas

Benyamin Mangkoedilaga berpendapat kredibilitas hakim masih bisa dipertahankan sepanjang hakim yang bersangkutan menjalankan tugasnya secara profesional. Hakim, bagi Benyamin, haruslah hakim yang berjiwa hakim, bukan hakim yang berjiwa peminta-minta apalagi yang memeras.

Terjadinya kejahatan di dunia peradilan, kata Benyamin, juga tidak terlepas dari “pengacara hitam”.

Mereka, katanya, ikut memvirusi para hakim. Dia optimistis, mafia peradilan bisa diberantas jika ada gebrakan dari Ketua MA.

Upaya untuk membereskan peradilan dari mafia, kata Benyamin, sudah dilakukan sejak 1999.

Waktu itu mekanisme pengangkatan hakim agung harus melalui uji kelayakan dan kepatutan di DPR. Semua calon hakim mengusung visi dan misi pemberantasan mafia peradilan.

Namun itu tidak bisa dilakukan karena hakim agung tidak memiliki kewenangan, yang punya kewenangan adalah Ketua MA.

“Kita harus dorong Ketua MA agar mau melakukan tindakan tegas. Soal bagaimana caranya, saya kira Ketua MA sudah tahu,” katanya.

Untuk membersihkan peradilan dari tindakan kejahatan, kata Benyamin, sebaiknya mencontoh era tahun 1960-an. Ketika itu, MA diketuai Soerjadi. Ketika itu, kata dia, banyak hakim yang dipengadilankan dan tidak ada orang yang berani datang ke MA.

“Saya merasakan waktu itu, kami benar-benar sangat takut. Ini yang mestinya dilakukan sehingga tidak ada hakim yang macam-macam,” kata Benyamin.

Dia mengatakan, kejahatan oknum peradilan tersebut membuat wajah peradilan di Indonesia kerap dipertanyakan berbagai pihak. Padahal, katanya, tidak sedikit hakim yang baik. “Ada juga pengacara dan jaksa yang tidak benar,” katanya.

Berbeda dengan Benyamin, praktisi hukum Benny K Harman justru menilai perlunya mekanisme baru dalam hal pengangkatan hakim.

Untuk menjadi seorang hakim, kata dia, paling rendah ia sudah menjadi “lawyer” selama 10 tahun.

Begitu juga dengan pengangkatan Ketua MA.

Menurut dia, yang menjadi Ketua MA bukan bergantung pada umur, tapi bagaimana dia bisa memberantas mafia peradilan dan MA tetap independen.

Dia mengatakan, MA harus benar-benar bebas dari pengaruh intervensi negara atau pemerintah berkuasa.

Iluni Jakarta dalam dua bulan terakhir memang rutin melakukan dialog dan kajian hukum terkait dengan mafia peradilan. Saat ini delapan dari 10 jadwal diskusi sudah dilaksanakan.

Ismet Hasan Putro, anggota Presidium Iluni Jakarta, mengemukakan, dari delapan kali dialog tersebut, pihak MA maupun Kejagung tidak pernah hadir. Mereka beberapa kali diundang, katanya, namun mereka selalu mengatakan sibuk.

Menurut dia, padahal pikiran-pikiran mereka juga penting untuk menjadi bahan rekomendasi ke Fakultas Hukum UI sebagai solusi dari pemberantasan kejahatan mafia peradilan.***

Jakarta, 18 Mei 2009.

2 thoughts on “Menanti Solusi Pemberantasan Mafia Peradilan

  1. usman hasan 27 Maret 2010 / 2:42 am

    dapat diberantas kalau dnegan cara ekstra. sepanjang tak memakai cara ekstra maka korupsi penegak hukum tetap ada.
    salah satu cara ekstra, mana yang terbukti langsung seret ke lapangan terbuka dan suruh rakyat lempari batu sampai mati.
    kalau masih terjebak dalam soal HAM, praduga tak bersalah segala macam tetek bengek BOHONG semua.
    jadi, harus ada KEJUTAN sehingga ada dampat TAKUT kepada penegak hukum

  2. usman hasan 27 Maret 2010 / 2:43 am

    dapat diberantas kalau dnegan cara ekstra. sepanjang tak memakai cara ekstra maka korupsi penegak hukum tetap ada.
    salah satu cara ekstra, mana yang terbukti langsung seret ke lapangan terbuka dan suruh rakyat lempari batu sampai mati.
    kalau masih terjebak dalam soal HAM, praduga tak bersalah segala macam tetek bengek BOHONG semua.
    jadi, harus ada KEJUTAN sehingga ada dapat TAKUT kepada penegak hukum

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s