Cudi dan Ale, Pemimpin Satu Rahim

oleh Adha Nadjemuddin

Rusdy Mastura (Cudi) dan Mohammad Saleh Bantilan (Ale) adalah dua politisi lokal terlahir dari generasi “jalanan” pada eranya.

Dalam Pilkada Kota Palu, Cudi unggul. Di Pilkada Tolitoli, Ale juga unggul. KPU Palu menetapkan Cudi pasangan Mulhanan Tombolotutu, sebagai wali kota dan wakil wali kota Palu periode 2010-2015.

Cudi-Mulhanan yang diusung Partai Golkar dan PAN itu unggul dari lima pesaingnya dengan 43.411 suara atau 31,94 persen dari 135.897 suara sah yang masuk.

Dua hari sebelum Cudi-Mulhanan ditetapkan, KPU Tolitoli juga menetapkan Ale pasangan Amran Yahya sebagai bupati dan wakil bupati Tolitoli terpilih periode 2010-2015. Pasangan yang diusung 12 partai politik itu unggul 36.944 suara, mengalahkan dua kandidat lainnya.

Cudi dan Ale, punya prototipe dan latar belakang sama. Sama-sama lahir dari Pemuda Pancasila, sama-sama pernah menjadi ketua DPRD, sama-sama di Golkar, meski Ale akhirnya hengkang dari partai itu.

Yang menarik lagi, keduanya sama-sama pernah terlibat dalam kelompok “geng” pada era tahun 1980-an. Era itu adalah era keemasan bagi kedua tokoh tersebut dalam dunia “geng”. Panggung politik jualah membawa perubahan dahsyat keduanya hingga berada di puncak karir sebagai pemimpin daerah.

Bedanya, Cudi sudah tamat sekali menjadi wali kota. Ale, baru memulai. Cudi, memimpin di pusat kekuasaan provinsi yang jumlah penduduknya lebih banyak dan masalah yang dihadapi juga sangat kompleks. Ale di daerah kabupaten yang penduduknya relatif lebih sedikit, tetapi wilayahnya yang sangat luas. Itu tidak menjadi masalah, sebab ini hanya menyangkut batasan teritorial, yang bisa diatasi sesuai kemampuan kepemimpinan masing-masing.

Yang menarik, justru fenomena komunikasi politik yang dimiliki keduanya, yakni komunikasi dengan rakyat sebagai pemilih nyaris terbangun sempurna. Pendukung Cudi dan Ale, sering memberi predikat keduanya. Terkesan merakyat, tidak birokrasi, enteng ditemui, gaul, kerap mengabaikan protokoler, tidak kaku, dan sederet predikat lainnya.

Predikat itu memberi andil besar sehingga mampu mengalahkan lawan-lawan politiknya yang pernah dibesarkan dalam tradisi akademik dan cenderung birokrasi. Mengalahkan tokoh yang pernah bersekolah tinggi hingga menyandang titel master, bahkan doktor. Ini sangat kontra sekali dengan kenyataan politik, ternyata mereka yang menjadi tokoh dengan tempahan tradisi akademik tidak menjamin untuk dipilih rakyat. Justru sebaliknya, ketokohan yang ditempah dalam tradisi “jalanan” lebih disukai rakyat.

Fakta tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan kerja politik tidak dapat diukur dengan banyaknya uang dan pendidikan yang tinggi, tetapi kepintaran politisi bermain di ranah citra. Cudi dan Ale, membuktikan itu.

Pekerjaan Rumah

Siapapun pemimpin di daerah, tantangannya berat. Masalahnya, banyak hal yang membutuhkan tuntutan segera sehingga perlu intervensi segera dari pemimpin. Sementara di pihak lain, tidak sedikit pula upaya politik dalam mengontrol dan membatasi intervensi itu. Di sinilah, pentingnya komunikasi politik antareksekutif selaku eksekutor anggaran dengan legislatif sebagai pengawas lalu lintas keuangan daerah. Kapan kedua lembaga ini beda perspektif, di situlah awal kemandegan perencanaan sehingga sulit mewujudkan janji-janji politik saat kampanye.

Akankah gejala ini akan dihadapi Cudi dan Ale. Tergantung dari komunikasi politik dua pemimpin yang lahir dari satu rahim itu.

Setidaknya pekerjaan rumah paling awal dilakukan oleh Cudi-Ale adalah memperbaiki komunikasi politik dengan legislatif. Praktik komunikasi yang dimaksud bukan tawar menawar proyek, atau penempatan kepala dinas, tetapi lebih penting adalah komitmen dalam membangun, sehingga tidak mengurangi nilai takar fungsi anggota legislatif pun eksekutif. Jika praktik komunikasi politik hanya diukur dalam tawar menawar kekuasaan atau proyek, justru membuka ruang kolusi dan peluang untuk korupsi terbuka.

Kedua, merekrut lawan-lawan politik dan menempatkan mereka pada peran strategis sesuai kemampuan sumber daya yang dimilikinya. Praktik politik selama ini, lawan politik cenderung jadi musuh, bahkan dilempar jauh, sehingga tidak mengganggu kenyamanan dalam memimpin. Ini bukan zamannya saling dendam politik, sebab akan berimplikasi buruk pada kemajuan daerah.

Tiga, kreatif dalam mengelola APBD sehingga lebih ekspansif. Menerjemahkan APBD ke dalam program-program ril pro rakyat jauh lebih penting dari sekadar membuncitkan anggaran-anggaran perjalanan dinas, pembelian kendaraan dinas mewah, dan program-program seremoni.

Pemimpin pro rakyat akan tercermin dari kreatifitasnya dalam mengelola APBD dalam bentuk program-program realistis, terjangkau dan mendesak. Ada kecenderungan pemimpin daerah apalagi jika pemimpinnya dari birokrasi sangat berhati-hati sehingga menjaga stabilitas APBD agar tidak defisit. Sehingga perhitungan sisa anggaran diupayakan selalu surplus.

Masalahnya, demi stabilitas keuangan, surplus kerap mengorbankan belanja publik atau belanja langsung. Sementara belanja tidak langsung dibiarkan terus mengucur. Padahal, tidak menjadi masalah APBD defisit asal ekspansinya jelas dan bisa dipertanggungjawabkan. Lebih baik difisit tapi jelas peruntukkannya, dari pada surplus tapi pembangunan jalan di tempat.

Sudahi Permusuhan Politik

Pilkada sudah menghabiskan banyak anggaran. Untuk logistik, keamanan, perjalanan dinas, dan publikasi atas nama demokrasi. Bahkan ada yang terpaksa merangkak di penjara gara-gara Pilkada. Sudah terlalu banyak dana yang keluar, energi yang tercurahkan. Tidak saja oleh daerah, tapi juga oleh kandidat. Jangan sampai energi itu habis hanya untuk merebut kekuasaan lalu lupa menyimpan energi untuk merawat, membangun, dan memperbaiki daerah.

Apa yang didapat rakyat dari Pilkada itu, masih sebatas janji. Janji manis dari para kandidat yang menyeret alam pikiran masyarakat ke alam angan-angan. Seakan-akan semua masalah beres hanya dengan janji. Semua kandidat menjanjikan perubahan demi kemajuan daerah sehingga lebih bermartabat seperti daerah lainnya yang lebih dulu maju.

Nyaris tidak ada kandidat yang berjanji akan mengakhiri permusuhan politiknya jika ia kalah. Kalau pun ada, langka sekali, bahkan mungkin sekadar basa-basi. Jelaslah bahwa tujuan mencalonkan diri bukan untuk kepentingan rakyat, melainkan untuk kekuasaan semata.

Hanya mereka yang berbesar hati, berjiwa besar mampu menyatakan dan menyudahi permusuhan politik. Mestinya lembaran baru harus dibuka, yakni membangun bersama. Daerah ini perlu dirawat dalam visi kebersamaan.

Selama permusuhan politik masih terus terbangun, bisa dipastikan sulit mencapai tujuan pembangunan seperti yang dijanjikan bersama.

Sebaliknya, pemenang juga harus tahu diri. Tidak harus menganut paham “mentang-mentang”, paham “aji mumpung” atau paham “balas dendam”. Sehingga dengan kebesaran hati, ia juga memberikan porsi yang wajar bagi yang kalah. Bukan justru menekan, melempar, menonjobkan, dan mengucilkan yang kalah.

Saya percaya, Cudi dan Ale, bukan tipe seperti itu. Bukan pendendam, tidak suka menekan, apalagi mengucilkan yang kalah, sebab mereka, dua pemimpin yang lahir dari rahim yang sama. Mereka lahir dari visi untuk memajukan daerah. Bukan untuk yang lain.***

One thought on “Cudi dan Ale, Pemimpin Satu Rahim

  1. Prana Djaya Rais 9 Agustus 2010 / 11:14 am

    kita sama berharap tidak ada politik balas dendam dan untuk itu yang kalah dengan segala kerendahan hati menerima kakalahan demi kepentingan bersama

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s