Kontroversi Kebijakan Longki Djanggola

oleh : Adha Nadjemuddin

Baru sepekan menjabat Gubernur Sulawesi Tengah, Longki Djanggola langsung menuai kontroversi. Rencana kebijakannya menahan gaji dan tunjangan bagi pejabat tersangka dugaan kasus korupsi yang sudah ditahan penyidik dinilai sebagai sesuatu yang tidak lazim. Begitupun dengan tunjangan jabatan bagi pejabat yang mengikuti pendidikan selama beberapa bulan, juga ia hentikan. Tunjangan itu dikembalikan ke kas daerah.

Sejumlah kalangan memahami substansi kebijakan gubernur itu, yakni kebijakan politis untuk menekan tindak pidana korupsi di lingkungan pejabat. Meski mereka juga meragukan alas hukum kebijakan itu. Kewenangan penyidikan dan tindakan hukum terhadap kasus korupsi hanya ada di tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kejaksaan dan kepolisian.

Praktisi hukum, Fahri Timur berpendapat secara politik kebijakan gubernur itu dapat diterima, tetapi jika itu dimaksudkan sebagai tindakan hukum maka tindakan menahan gaji pegawai tidak dibenarkan.

“Tidak ada landasan hukumnya. Gubernur tidak berwenang. Proses dan penindakan terhadap pelaku korupsi ada di tangan KPK, polisi dan kejaksaan,” kata Fahri.

Bisa jadi kebijakan gubernur itu salah satu wujud dari janji politiknya untuk melakukan reformasi birokrasi. Menciptakan pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa. Ia ingin membuktikan janji politiknya bahwa daerah ini harus maju diawali dari perbaikan internal pemerintahan termasuk bebas dari korupsi. Apalagi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) menemukan adanya dugaan korupsi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Sulawesi Tengah tahun 2010 yang jumlahnya mencapai Rp170 miliar. Jumlah ini menempatkan Sulawesi Tengah dalam peringkat pertama provinsi korup di Indonesia.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN), Suprapto Dg Situru menilai bahwa kebijakan Longki Djanggola tersebut berangkat dari niat baiknya untuk memberikan efek jerah terhadap pejabat yang melakukan tindak pidana korupsi. Supaya kapok, hak-haknya harus ditahan sementara sambil menunggu keputusan final dari pengadilan. Bila perlu pejabat yang terbukti melakukan korupsi dimiskinkan agar mereka juga merasakan betapa susahnya orang miskin yang hak-haknya dirampas.

“Kebernian gubernur itu sebetulnya langkah maju. Tetapi perlu dukungan landasan hukum. Apakah memang dibenarkan gaji pegawai negeri sipil itu boleh ditahan sebelum ada keputusan hukum yang final,” kata Suprapto.

Disinilah letak dilematisnya seorang pemimpin dalam mengambil kebijakan meski tujuannya mulia. Secara substansi kebijakan gubernur tersebut sangat memberi arti dalam upaya menekan tindak pidana korupsi yang rentan terjadi di kalangan pejabat. Tetapi di sisi lain, tidak semua kebijakan tersebut dibenarkan oleh hukum, meski niat awalnya suci untuk sebuah perbaikan.

“Kebijakan gubernur itu sebaiknya ditinjau kembali. Kami mengerti maksudnya baik, tetapi apakah ia dibenarkan oleh aturan kepegawaian,” katanya.

Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian tidak mengatur tentang penahan gaji seorang pegawai negeri yang sedang dalam proses hukum.

Pasal 24 dalam undang-undang itu hanya menyebutkan, bahwa Pegawai Negeri Sipil yang dikenakan penahan oleh pejabat yang berwajib karena disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan sampai mendapat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dikenakan pemberhentian sementara.

Apakah pemberhentian sementara itu sudah termasuk dengan gajinya, tidak dijelaskan. Di sana hanya dijelaskan bahwa pemberhentian sementara yang dimaksud adalah pemberhentian dari jabatan negeri, bukan sebagai pegawai negeri.

Tidak terungkap dalam pasal-pasal berikutnya terkait dengan penahan gaji bagi seorang pegawai negeri sipil yang ditahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil juga tidak menjelaskan sanksi penundaan gaji bagi pegawai negeri sipil yang sedang dalam proses hukum. Pasal 7 dalam Peraturan Pemerintah itu misalnya, hanya menjatur tentang jenis hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat, pemindahan, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. “Makanya perlu dikaji kembali kebijakan gubernur itu,” kata Suprapto.

Politisi Partai Demokrat, Nawawi S Kilat juga berpendapat bahwa tidak ada alasan gubernur untuk menahan gaji seorang pegawai negeri sipil sebelum ada keputusan hukum tetap. Kecuali tunjangan jabatannya, sebab jika seseorang pejabat ditahan otomatis tidak bisa menjalankan jabatannya.

“Makanya kalau ada pejabat yang tersandung kasus korupsi dan sudah diproses hukum segera cabut jabatannya sehingga ia tidak berhak lagi menerima tunjangan jabatan tersebut,” kata Nawawi.

Politisi Partai Demokrat ini mengatakan, dirinya khawatir seseorang pejabat yang ditahan gajinya tetapi pengadilan menyatakan yang bersangkutan tidak bersalah, gubernur bisa dituntut balik.

Direktur Yayasan Dopalak Indonesia, Idham Dahlan juga turut memberikan komentar atas kebijakan gubernur tersebut. Menurutnya, kebijakan gubernur itu resistensi terhadap penegakan hukum maupun terhadap gubernur sendiri jika tidak didukung oleh aturan yang ada.

Masih banyak cara lain yang bisa dilakukan seperti memperketat pengawasan arus kas keuangan daerah melalui mekanisme pengeluaran satu pintu.

Bagi Gubernur Longki Djanggola, kasus penahanan sementara gaji seorang pegawai negeri sipil yang sedang dalam proses hukum dan sudah ditahan penyidik pernah terjadi di Kabupaten Parigi Moutong, saat dirinya masih menjabat Bupati di daerah ini.

Menurut Longki, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjadikan suatu temuan pelanggaran karena seseorang pejabatnya sudah tiga bulan ditahan penyidik tetapi tunjangan dan gajinya tetap berjalan. Atas pengalaman inilah sehingga Longki memerintahkan menahan gaji Sutrisno Sembiring beserta tunjangan seorang pejabat yang sedang dalam proses hukum.

Sutrisno Sembiring adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah yang saat ini masih dalam tahan kejaksaan di rumah tahananan Donggala dalam dugaan kasus korupsi Pilkada Sigi 2010 lalu.

Longki mengatakan, gaji Sutrisno akan dibayarkan kembali jika sudah ada keputusan tetap dari pengadilan negeri yang menyatakan Sutrisno bersalah atau tidak.

Selain itu, gubernur juga memerintahkan agar tidak mencairkan tunjangan jabatan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Hidayat, karena sedang mengikuti pendidikan di Jakarta selama enam bulan.***

2 thoughts on “Kontroversi Kebijakan Longki Djanggola

  1. fandy 13 Juli 2011 / 6:49 am

    inilah raut wajah hukum di negeri kita tdak memberikan kepastian hukum…
    tumpang tindihnya hukum mengakibatkan para pejabat terus melkukan korupsi dan susah untuk menjeratnya dalam proses hukum sehingga tidak ada efek jera…
    sampai kapan rakyat menunggu kejelasan hukumnya???
    hhhuuuuuuuuuuuuhhhhhhh…. negeriku dirimu di rusak moralnya….

    • adha 13 Juli 2011 / 12:42 pm

      Sy juga berfikir seperti itu. Kalau misalnya tidak ada upaya menekan korupsi khususnya di kalangan pejabat, korupsi akan tetap merajalela di negeri ini. Justru menurut saya, langkah yang ditempuh Longki itu salah satu solusi menekan korupsi.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s