Jurnalisme Press Room

Kamis siang saya ditelepon teman, meminta saya agar maju menjadi ketua press room di kantor Gubernur Sulawesi Tengah. Saya tidak tahu apa pertimbangan teman itu sehingga meminta saya menjadi fasilitator wartawan dari berbagai latar belakang media dan tentunya karakter yang beragam pula. Teman-teman wartawan itu selama ini ‘ngepos’ di kantor gubernur. Sejak setahun terakhir saya memang ditugasi kantor agar ngepos di kantor gubernur itu. Tapi saya jarang nongol di sana. Paling hari Senin, saya datang mengambil jadwal kegiatan gubernur selama satu pekan mendatang.

Satu jam setelah ditelepon, pesan singkat masuk di telepon genggam saya. Pesan itu meminta saya segera bergabung di MJM, sebuah rumah makan/warung kopi di Palu. Saya pun bergegas. Dari halaman parkir MJM, meja-meja di dalam sudah kelihatan sesak dengan wartawan. Mereka teman-teman wartawan dari berbagai media. Dari daftar nama yang beredar, jumlahnya sekitar 50 orang.

Selama bertugas di Kantor Gubernur, baru kali itu saya melihat wartawan banyak sekali. Sebagian sudah akrab dengan saya, tetapi lebih banyak yang belum akrab. Saya sendiri merasa asing di komunitas teman-teman itu. Dalam pikiranku, kalau saya terpilih menjadi Ketua Press Room, teman-teman itulah yang akan jadi mitra kerja saya.

Dalam pikiran saya juga terbesit tanya, apa untungnya menjadi ketua press room. Paling nanti hanya juluki jurnalis press room. Kerjanya menunggu statemen dari pemerintah daerah atas sesuatu yang ingin disampaikan ke publik. Wartawan dengan enteng juga bisa mendapat berita melalui statemen tersebut. Apakah yang disampaikan gubernur/pejabat itu sesuai fakta atau tidak, itu urusan nanti. Yang penting ada komentar dulu dari gubernur atau pejabat daerah lainnya.

Dalam pemahaman saya, press room itu hanya wadah yang memudahkan komunikasi gubernur atau pejabat di sana dengan wartawan. Wartawan/media dan pemerintah memang ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Ada simbiosis mutualisme di sana. Gubernur dan pejabat di sana butuh wartawan untuk mempublikasikan misi pemerintah, di sisi lain wartawan juga butuh pejabat untuk dimintai tanggapan dari masalah yang perlu dijawab pemerintah daerah.

Waktu saya ditugasi meliput di DPR RI, ada press room di sana. Ruangannya dilengkapi komputer dan online. Banyak sekali wartawan setiap hari nongkrong. Disi sisi press room itu ada kantin. Bisa pesan mi kuah, mi goreng atau kopi susu. Di belakang gedung DPR juga banyak warung makan. Fasilitas itu cukup membantu wartawan bisa betah menunggu di press room. Jika ada fraksi atau komisi yang ingin menyampaikan sesuatu kepada media, cukup datang ke press room saja, pasti akan diliput. Apakah beritanya itu nanti diberitakan atau tidak, tergantung dari kebijakan media masing-masing.

Saya sering mendengar cerita indah dari beberapa wartawan senior yang berpengalaman nongkrong di press room pemerintah daerah. Setidaknya dengan aktif di press room, wartawan dengan mudah memonitor kegiatan gubernur/bupati, bisa ke daerah ikut rombongan gubernur/bupati, jika ada hal-hal yang segera dikonfirmasi tinggal memberi tahu biro humas agar gubernur memberi keterangan kepada wartawan tentang hal tertentu.

Hanya sebatas itukah yang bisa dilakukan wartawan di press room. Menurut saya, tidak. Masih banyak hal yang bisa dilakukan. Misalnya, press room bisa membuat agenda setting tentang isu-isu strategis di daerah. Misalnya kasus dugaan korupsi di lingkungan pemerintah daerah, banjir bandang, kekeringan, kerusuhan, kerawanan pangan, dan sebagainya. Pengurus press room bisa mengundang para pihak untuk wawancara di press room. Tidak perlu lagi ramai-ramai ke kantor pihak yang bersangkutan. Para pihak itu saja yang diundang ke press room. Toh ini juga untuk kepentingan pemerintah daerah dalam berkomunikasi dengan masyarakat melalui media massa. Kalau tidak direspons, yah pemerintah daerah sendiri yang rugi.

Contoh lain, press room bisa mengagendakan dialog secara bergilir dari setiap satuan kerja perangkat daerah. Ini penting karena banyak hal yang ditemukan di lapangan dan perlu konfirmasi dengan pejabat yang bersangkutan. Ini sekaligus ujian kepada satuan kerja perangkat daerah apakah mereka siap menghadapi wartawan atau tidak. Dua keuntungan yang diperoleh sekaligus dari agenda seperti itu. Pertama, SKPD tidak perlu pusing-pusing mengundang wartawan. Kedua, SKPD juga terhindar dari ancaman dan pemerasan, yang bisa saja dilakukan wartawan tidak bertanggungjawab.

Itu soal teknis saja, tetapi hal lebih penting yang perlu ditanamkan wartawan press room adalah prinsip kritis terhadap pemerintah daerah. Biasanya, kalau wartawan sudah difasilitasi daya kritisnya menurun. Takut tidak dilayani proposalnya oleh biro humas atau khawatir tidak diikutkan jika ada kunjungan gubernur ke kabupaten. Ah, mungkin itu hanya prasangka saya saja.

Hal penting lainnya adalah membangun solidaritas sesama wartawan dalam bingkai etika jurnalistik dan profesionalisme kerja. Misalnya, menggelar diskusi media sesama wartawan press room ataupun diskusi isu-isu strategis daerah. Ada ‘goal’ yang bisa dicapai dari kerja-kerja wartawan ‘press room’, sehingga tidak sekadar menjadi corong pemerintah daerah. Jika itu terjadi, saya dan wartawan di press room sana, tak ubahnya sebagai juru humas pemerintah daerah. Inilah jurnalisme press room.***

One thought on “Jurnalisme Press Room

  1. mustar labolo 23 Januari 2012 / 2:59 pm

    Apa yg sudah disampaikan oleh sdr adha nadjamudin adalah sesuatu yg menjadi fakta dan realita selama beliau dgn segudang pengalaman empirik yg dilakoni selama ini, apa yg menjadi sedikit katakan “kegelisahan” beliau dgn jurnalis pressroom sangat dimaklumi.
    Tapi satu hal yg juga dapat saya sarankan adalah jurnalis yg menjadi komunikator antara berbagai pihak baik itu Pemerintah Daerah dgn segala perangkatnya dan masyarakat bahkan anggota legislatif dilain pihak adalah sangat membutuhkan percepatan informasi yg dikelolah dan di sebarkan oleh teman2 jurnalis dan tentunya melalui medianya tsb.
    Jika sahabat2 wartawan dgn medianya tetap berkiprah secara profesional dan berdasarkan kode etiknya, maka hasil informasi yg di kemas dgn baik, tentunya tdk mempertimbangkan untung rugi dr suatu pemberitaan, tapi semata mata fakta aktual yg dpt dipertanggungjwbkan secara moril dan harus diberitakan kepada publik baik itu menyangkut suatu keputusan, kebijakan atau direction dari seorang pejabat publik sekalipun dgn azas hak informasi bagi masyarakat, saya berpendapat bahwa itulah wartawan sejati, dgn tidak memandang tempat bekerjanya difasilitasi oleh Pemda, atau lembaga resmi lainnya mereka tetap bekerja Profesional utk memberikan hak mesyarakat mendapatkan informasi dari tugas mulia seorang jurnalis,,,,
    Jika hal ini dapat dilakoni dgn baik, seimbang dan proposional maka saya berpikir tdk ada salahnya Bung Adha dapat menerima permintaan sahabat2nya utk menjadi MEDIATOR DI RUANG PRESS ROOM MILIK PEMPROV TSB,,,,mengapa tidak, toh itupun bagian dari pengabdian kita juga kpd masyarakat,,,,,selamat dan sukses selalu utk sahabatku Bung Adha N dan semua sahabat2 indan Pers di Sulteng.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s