Kave-Doamu dan Konsolidasi Politik Lokal

(catatan dari Pilkada Donggala)

Pesta demokrasi Pilkada Donggala 4 September 2013, berakhir sudah. Disebut pesta karena pilkada itu masih cenderung menonjolkan kemeriahan kampanye, dikotomi jalur perseorang versus partai politik, maupun kecenderungan terjadinya politik uang. Heroik keterwakilan daerah (pantai barat-Banawa), peluang satu putaran atau dua putaran masih menjadi bahan bercakap-cakap menarik dibanding mengupas tuntas problem-problem kedaerahan. Saya khawatir heroik ini terus berlanjut hingga nanti pascapelantikan bupati. Karena itu menjadi dominasi akhirnya pemerintah daerah telat mengambil keputusan strategis untuk membangun Donggala yang lebih baik. Tidak satu pun warga Donggala yang ingin daerah itu menjadi kabupaten tua jompo yang hanya bisa dipapah.

Siapapun pemenangnya, itulah pilihan dan kehendak rakyat meski mungkin ada calon bupati yang menundukkan hati rakyat melalui berbagai bujukan materi sekalipun. Mungkin ada yang membagi-bagikan kebutuhan bahan pokok, bagi-bagi aksesoris ibadah, sumbang semen untuk bangun rumah ibadah, bagi-bagi recehan, klaim keberhasilan pembangunan ini dan itu, sampai pada menurunkan alat berat untuk menggusur jalan. Semua ditunjukkan supaya dibilang peduli. Tak ayal, rakyat pun kadang terkecoh.

Lagi-lagi saya dihantui khawatiran, jika ‘manfaat sesaat’ itu menjadi dasar jatuhnya pilihan rakyat, maka tanggungjawab pemimpin terpilih kepada rakyat menjadi lemah. Karena semuanya sudah diongkosi diawal sehingga tidak perlu lagi rakyat menuntut terlalu banyak. Celakalah Donggala. Semoga saja tidak.

Tidak bermaksud mendahului penghitungan manual Komisi Pemilihan Umum (KPU) Donggala. Namun merujuk hasil hitungan sementara berbagai versi yang berseliweran, hampir dipastikan perolehan suara terbanyak direngkuh pasangan Kasman Lassa/Vera Laruni (Kave). Apakah ada putaran kedua atau tidak karena tidak, itu soal nanti. Kita tunggu keputusan KPU.

Seandainya kemenangan itu berpihak pada Kave, satu putaran atau dua putaran. Tugas utama dan terbilang berat adalah membangun stabilitas politik pemerintahan lokal lewat konsolidasi politik. Konsolidasi itu tidak saja horizontal kepada legislatif, kelompok masyarakat akar rumput dan kabupaten tetangga. Tapi juga konsolidasi vertikal, kepada gubernur dan pemerintah pusat. Ini beralasan karena Kave lahir di panggung politik dari poros perseorangan. Secara politik tidak memiliki perwakilan di DPRD, tetapi secara konstitusional, Kave dikehendaki rakyat menjadi bupati.

Beda lagi jika bupati terpilih pasangan Anita Nurdin/Abdul Chair (Doamu). Mereka tidak bekerja keras membangun konsolidasi politik di DPRD karena diusung partai koalisi, diantaranya Golkar. Partai simbol warna kuning itu masih memiliki kendali besar di DPRD, meski bukan dominasi. Ditambah partai koalisinya, kekuatan itu akan bertambah dahsyat. Konsolidasi politik di DPRD tidak lagi menjadi tugas utama dari Anita/Chair, tetapi juga menjadi beban dari partai pengusung.

Dalam membangun konsolidasi politik horizontal, biasanya ada pihak yang mulai bertingkah. Jual mahal, padahal butuh. Mereka berusaha menaikkan posisi tawar. Pura-pura tampil tegas dan menolak kebijakan eksekutif. Alasannya macam-macam. Alasan paling populer bersandar pada alasan aspirasi rakyat. Ancaman paling serius, mereka bisa ‘membunuh’ eksekutif dengan ‘pisau’ hak atas anggaran. Hak untuk mencoret anggaran yang diusulkan eksekutif. Di sinilah potensi terjadinya ancaman gagalnya kepala daerah mewujudkan visinya seperti yang ia janjikan pada saat kampanye.

Pada posisi ini pula rawan terjadinya pembagian kue anggaran, lewat lobi-lobi proyek, fee pekerjaan dan ongkos perjalanan dinas. Apalagi jika eksekutif ingin meloloskan proyek titipan atas balas budi penyokong dana pilkada, maka ancaman politik dagang sapi pun kian terbuka. Di sinilah potensi terjadinya politik raup rupiah sekaligus terbukanya jalan untuk mengabaikan kepentingan rakyat. Atas nama kepentingan daerah, mega proyek pun diajukan. Padahal belum tentu menjadi kebutuhan rakyat. Sementara di sisi lain, masih banyak kebutuhan dasar rakyat yang belum bisa terpenuhi. Distorsi pembangunan di daerah pun tak terelakkan. Rakyat pun diabaikan.

Ancaman semacam itu sangat berpotensi menghadang Kave. Jika solusinya kembali mengadu ke rakyat lewat mimbar seremonial acara keagamaan, misalnya, bukan menyelesaikan masalah justru melahirkan antipati dari DPRD.

Konsolidasi politik untuk menjaga stabilitas, mutlak diperlukan bupati terpilih. Stabilitas itu penting agar keinginan pemerintah untuk mewujudkan buah dari demokrasi bisa mendarat sempurna. Bupati harus mengikis krikil-krikil ancaman gagalnya pengalokasian anggaran sesuai keinginan Rencana Program Jangka Menengah/Panjag (RPJM/P) pemerintah. RPJM/P itulah rujukannya. Rencana-rencana yang masih abstrak itu harus menjadi sumbu penyatu dua kutub (eksekutif-legislatif). RPJM harus dipahami secara utuh oleh dua kutub politik itu. Keterpilihan anggota DPRD tidak boleh dipisahkan dari akarnya yakni kehendak rakyat. Dua kutub itu sama-sama eksis atas kehendak rakyat. Bukan kehendak penyokong dana demokrasi.

Konsolidasi politik merupakan pekerjaan hulu yang harus dituntaskan. Jika di hulu mulus, di hilir mengikut. Mengatur problem-problem di hilir, tergantung dari inovasi dan kecapakan bupati/wakil bupati. Mengatur hilir tidak boleh lagi menurut kehendak suka atau tidak suka. Menguntungkan diri dan kelompok atau tidak. Rujukannya jelas; menguntungkan rakyat.

Konsolidasi politik vertikal tidak kalah pentingnya. Jika konsolidasi politik horizontal sudah terbangun, maka partai politik di tingkat kabupaten bisa menjadi jembatan penyeberang mematuk-matuk anggaran pemerintah provinsi maupun pusat lewat lobi DPRD/DPR RI. Kekuatan DPRD kabupaten harus diandalkan sebagai salah satu kekuatan untuk mendapat gelontoran anggaran. DPRD kabupaten tidak boleh berpangku tangan hanya mengandalkan dana kabupaten. Tetapi juga harus membantu eksekutif mengais-ngais APBD provinsi dan APBN. Kekuatan partai harus diandalkan untuk membangun daerah. Bukan sebaliknya, partai politik menjadi benalu di APBD. Jalur partai politik salah satu kunci sukses. Kapan konsolidasi politik horozontal tidak bisa dibangun, jangan berharap banyak bisa mematuk-matuk dana pusat.

Saya memahami konsolidasi politik itu bukan pekerjaan enteng. Tapi hanya bupati/wakil bupati yang gesit, inovatif dan berani yang bisa segera melakukan itu. Tanpa keberanian dan keinginan kuat, jadilah Donggala kabupaten tua jompo yang hanya bisa dipapah. Habis tahun, habis APBD. Habis pula harapan rakyat.***

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s