Caleg Narsis

Semalam saya tertarik dengan status FB mantan Direktur Walhi Sulteng, Wilianita Selviana. Inti status itu caleg kita sekarang cenderung narsis. Dimana-mana balihonya bertebaran. Kata-katanya juga lebih puitis dibanding

visinya. Begitu keluar rumah, ehh baliho caleg lagi. Buka FB wajah caleg lagi. Buka koran eh dia lagi. Dengar radio, eh suara caleg lagi.

Status itu, meminjam istilah mantan pacar Saskia Gotik, Vicky adalah gambaran kontroversi hati Wilianita. Ada semacam ketidakpercayaan diri sang caleg, tanpa baliho dia tidak dikenal. Memang kita akui sekarang era kampanye tapi tidak harus merampas hak orang lain. Memasang baliho di tempat umum, tanpa pajak pula, sama dengan merampas hak publik karena ruang itu bukan hanya milik sang caleg seorang. Jika kampanye saja sudah merampas hak-hak publik bagaimana kalau terpilih nanti hehe…

Saya memahami kontroversi hati Wilianita adalah gambaran dari sekian banyak orang yang tidak suka dengan baliho. Apalagi kalau simbol kampanyenya itu dipasang di pohon. Bukan saja merampas hak publik tapi juga merampas hak pohon untuk menghirup udara tanpa dihalangi baliho.

Meminjam istilah teman-teman aktivis anak muda Nahdlatul Ulama era akhir 1990-an, cara-cara seperti itu dalam merebut suara pemilih disebut dengan politik bunyi-bunyian. Politik simbolik.

Beberapa hari lalu bahkan sampai hari ini, baliho masih menjadi diskusi menarik setelah KPU mengeluarkan aturan pembatasan baliho/bilboard. Satu kelurahan/desa cukup satu baliho.

Sontak saja, peraturan itu menuai kontroversi. Caleg berkantong tebal tentu menyayangkan peraturan KPU itu. KPU bahkan diserang mengeluarkan keputusan yang kebablasan. Mereka kecewa karena ruang pamer diri mereka terbatas. Apalagi sudah banyak baliho tercetak belum dipasang.

Mereka bahkan berdalih, keputusan KPU itu mematikan industri percetakan karena pemasukan terbesar industri itu cetak baliho.

Di lain pihak, caleg berkantong tipis, menyambut gembira peraturan KPU itu. Mereka mengucapkan selama datang keadilan kampanye. Bagi mereka keputusan pembatasan kampanye adalah keputusan penting dan sangat berharga dalam membangun demokrasi yang berkeadilan.

Pembatasan baliho itu harus dipahami sebagai aturan yang menggiring caleg dalam kedudukan yang sama, setara. Sehingga caleg-caleg berkantong tebal ruang geraknya terproteksi. Tujuannya mendorong keadilan dalam merebut suara pemilih. Bayangkan jika tidak ada pembatasan seperti itu maka hanya caleg orang kaya dan partai politik mapan yang berpeluang menang. Sementara caleg miskin siap-siap menjadi penonton.

Aturan itu juga ingin menguji kepopuleran caleg. Apakah dia populer dan memiliki peluang untuk terpilih atau tidak. Kecenderungan kita sekarang terjun ke dunia politik karena ukuran uang. Seorang kawan berkata; jangan coba-coba jadi caleg kalau tidak punya uang. Percuma, biaya politik sekarang mahal. Tidak seperti dulu, orang dipilih menjadi pemimpin bukan semata-mata karena kekayaannya tapi integritas, kapabilitas dan aksebilitasnya.

Kemarin sore, seorang kawan bertemu saya. Secara ekonomi, dia lumayan. Mobil saja bisa ganti-ganti, apalagi kalau hanya baliho. Dia bilang, sejak awal dia tidak pasang baliho. Bukan dia tidak mau, tapi ia ingin menguji kepopuleran dan kemampuannya selama ini. Itu baru namanya caleg. Berani bertarung dengan mengedepankan gagasan dibanding sekadar politik bunyi-bunyian.

Ada lagi cara lain untuk mempopulerkan diri. Nebeng dengan baliho suami karena suaminya kebetulan pejabat. Jalur inilah yang digunakan.***

Palu, 16 September 2013

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s