Konflik Anggaran; Maju Kena, Mundur Kena

Dua pekan lalu bahkan mungkin sampai hari ini, terjadi “perang dingin” antara legislatif Sulteng dengan eksekutif. Sumbu konfliknya satu; pembagian alokasi anggaran.

Legislatif menganggap eksekutif belum memberikan hak yang memuaskan atas plafon anggaran sementara APBD 2014 maupun

APBD perubahan 2013. Legislatif menganggap “jatah” anggaran yang diberikan ke anggota DPRD dalam rangka merespons permintaan konstituen belum adil. Eksekutif pun dituding memonopoli anggaran.

Perseteruan itu saya tangkap dari beberapa keluhan anggota DPRD di luar rapat-rapat resmi. Mereka menuding eksekutif tidak akomodatif terhadap usulan anggota legislatif. Mereka beralasan usulan yang mereka ajukan itu berdasarkan permintaan masyarakat. Bukan program yang dibuat-buat. Mereka mengajukan program setelah menyerap aspirasi masyarakat lewat kunjungan reses di daerah pemilihan masing-masing.

Benarkah program itu murni kepentingan rakyat atau sebaliknya bermuatan politis untuk pencitraan individu incumbent karena menjelang pemilu 2014. Ataukah program itu hanya sekadar alasan karena ada nilai proyeknya.

Sebaliknya, benarkah program yang diajukan eksekutif juga program yang diinginkan rakyat. Atau sebaliknya sengaja memadatkan program untuk memproteksi ruang permintaan anggota DPRD. Semakin padat program semakin banyak anggaran yang teralokasi, sehingga semakin sempit pula ruang untuk DPRD.

Untuk menjawabnya kita butuh penelusuran mendalam atas masing-masing keinginan dari dua lembaga itu. Selain itu kita juga perlu memahami tugas, fungsi dan kewenangan serta kemungkinan adanya faktor-faktor lain yang ikut memengaruhinya.

Tidak bermaksud mendahului itu semua, tetapi saya melihat semakin tinggi tingkat ekskalasi konflik di antara dua lembaga itu menunjukkan semakin membaiknya dinamika politik dari dua lembaga itu. Artinya potensi check and balancing juga semakin membaik.

Justru saya khawatir jika situasi politiknya hanya adem, biasa-biasa saja, hanya ada tiga kemungkinan yang patut dicurigai. Pertama, apakah legislatif tidak banyak menuntut lagi karena sudah diberikan alokasi anggaran yang cukup. Kedua, sudah adanya kompromi antarkeduanya. Atau ketiga, daya kritis legislatif kian tumpul dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat.

Ribut karena memperjuangkan kepentingan masyarakat itu jauh sangat bagus dibanding ribut hanya karena kepentingan sesaat, kepentingan individu dan kepentingan golongan yang tidak terakomodir dalam APBD.

Dari sudut pandang ketatanegaraan, dua lembaga itu sama-sama memiliki legitimasi rakyat karena terpilih dari proses pemilihan langsung. DPRD dipilih lewat pemilu dan kepala daerah dipilih lewat pilkada. Posisinya sama-sama kuat. Sama-sama bekerja atas mandat dan atas dasar untuk kepentingan rakyat.

Bedanya, DPRD mengakomodasi permintaan rakyat langsung melalui kunjungan reses. Sebaliknya eksekutif melalui jalur musyawarah rencana pembangunan (Musrembang) dari desa dinaikkan ke kecamatan lalu ke kabupaten. Selanjutnya ke provinsi untuk ditetapkan menjadi program pembangunan pemerintah daerah.

Dari sudut pandang tersebut, sebetulnya dua lembaga itu sudah bertemu dalam satu bingkai tujuan yakni sama-sama untuk dan atas nama kepentingan rakyat. Kadar legitimasinya juga sama-sama kuat. Bingkai “rakyat” itulah yang mempertemukan keduanya. Namun semuanya akan menjadi runyam jika ada intervensi kepentingan lain seperti kepentingan pribadi dan kepentingan golongan. Bisa jadi, munculnya “perang dingin” legislatif-eksekutif karena ada terselip kepentingan lain sehingga ikut mempengaruhi ketidaknyamanan batin kedua lembaga itu.

Potensi kepentingan itu muncul karena sebentar lagi pesta demokrasi di Indonesia akan berlangsung. Untuk kondisi demokrasi kita saat ini, siapa paling banyak membantu rakyat, dialah yang berpeluang dipilih rakyat. Jargon perjuangan dari yang berkepentingan pun dibesar-besarkan; bukan janji tapi bukti. Hasil akhir dari demokrasi kita hari ini justru terbalik dengan fakta di lapangan; bukan bukti tapi janji.

Kondisi eksekutif maupun legislatif kita hari ini sedang sama-sama berusaha ingin membuktikan jargon yang sebenarnya; bukan janji tapi bukti. Akomodasi politik pencitraan inilah ikut mendorong lahirnya “ketegangan” atau konflik anggaran kedua lembaga tersebut.

Eksekutif menganggap plafon anggaran yang disusun sudah mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) maupun jangka panjang daerah (RPJMPD). Rencana program itu sudah punya target dan terukur, dan harus dipenuhi. Kapan itu tidak tercapai, target pemerintah dalam menjalankan visi dan misinya akan ikut gagal.

RPJMD itulah menjadi patron, rujukan dasar dalam menyusun rencana belanja dan pendapatan anggaran. Karena itu pula pemerintah daerah ingin pengalokasian anggaran harus konsisten pada rujukannya yakni RPJMD. Kapan eksekutif tidak konsisten maka bisa jadi ada target yang terabaikan.

Pertanyaan berikutnya benarkah RPJMD juga dirancang berdasarkan kebutuhan masyarakat atau karena ada kepentingan lain. Orang bilang; ada udang di balik batu.

Bukan rahasia lagi, usulan masyarakat yang disodorkan dalam Musrembang selalu putus di tengah jalan. Pada tingkat desa masih diakomodasi, namun begitu sampai ke kabupaten dan provinsi paling banyak usulan itu masuk 10 persen. Makanya tidak boleh heran jika ada desa mengajukan lima kali usulan di daerahnya, lima kali pula gagal. Senjata jawaban eksekutif paling ampuh; kita keterbatasan anggaran. Selesailah persoalan.

Keterbatasan anggaran itu juga harus kita akui. Wilayah provinsi yang begitu luas, tidak akan mampu membiayai seluruh kepentingan rakyat. Apalagi sudah ada undang-undang yang memblokir alokasi anggaran lebih awal. Misalnya, 20 persen untuk pendidikan dan 10 persen minimal untuk biaya kesehatan. Baru dua bidang ini saja, sudah 30 persen alokasi anggaran yang ter-ploting.

Kalau DPRD minta jatah lagi 20 sampai 30 persen, maka tersisa 50 sampai 40 persen alokasi anggaran. Kalau 50 persennya lagi dialokasikan untuk biaya gaji, operasional dan biaya rutin lainnya, habis sudah anggaran itu. Belakangan ini konon ada bidang di salah satu dinas tidak dapat alokasi anggaran. Wajar jika eksekutif juga memperkuat alasannya untuk menolak halus permintaan legislatif.

Di lain pihak, legislatif juga pusing. Kebutuhan masyarakat yang tidak diakomodasi dalam musrembang akhirnya diajukan lewat jalan cepat, jalur DPRD. Masyarakat tidak mau tahu apakah itu menjadi kewenangan pemerintah provinsi atau kewenangan kabupaten/kota yang penting diajukan saja. DPRD juga, supaya dibilang aspiratif terima saja usulan itu. Kalau misalnya itu bukan kewenangan provinsi, senjata ampuh pun dikeluarkan. Eksekutif diminta pakai jalur dana hibah.

Di sinilah letak pusingnya dan ancaman dicaci makinya anggota DPRD jika janjinya tidak bisa dipenuhi. Makanya DPRD yang memiliki kewenangan penganggaran meminta ke eksekutif agar mereka juga diberikan ruang anggaran sehingga aspirasi yang mereka terima bisa diakomodasi. Kapan itu tidak tercapai, tingkat kepercayaan masyarakat pasti menurun terhadap anggota DPRD yang bersangkutan. Legislatif dan eksekutif akhinya maju kena ke belakang juga kena.***

Palu, 17 September 2013

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s