“Jantung” Buatan itu, Bernama KEK (Bagian 1)

Sudah lama saya ingin menulis wacana paling anyar di bidang ekonomi, yakni Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Baru pagi ini otak rasanya segar menuangkan itu.

Ya, KEK! Program ini akan menjadi jantung baru perekonomian di Sulteng dalam memompa laju aliran perekonomian ke seluruh daerah. “Jantung” ini sedang dipersiapkan seluruh jaringannya agar berfungsi sempurna. Karenanya dia butuh gabungan berbagai ahli.

Karena pentingnya KEK itu, saya akhirnya menanyakan ke delapan calon bupati Donggala ketika menjadi panelis debat calon bupati 31 Agustus 2013. Kebijakan apa yang ditempuh calon bupati dalam menyambut program nasional itu? Apakah ini sempat dipikirkan para calon bupati? Bagaimana dengan daerah lain sudahkah mensinkronkan kebijakannya menyambut KEK? Atau kita masa bodoh saja dengan rencana itu. Ada dengan tidaknya sama saja; ekonomi kita tetap compang camping.

Pertanyaan itu pantas karena KEK bukanlah milik Kota Palu seorang. Bukan pula terbatas pada milik provinsi saja. Semua daerah di Sulawesi Tengah dan Sulawesi memiliki akses yang sama. Dia akan menjadi jantung untuk semua.

Saya bayangkan nanti hasil akhir KEK itu seperti Batam. Daerah-daerah KEK di Indonesia akan menjadi Batam-Batam baru yang punya otoritas tersendiri dalam memperlakukan industri yang ada dalam kawasan itu. Begitu Batam jadi pusat industri dan diperhitungkan sebagai pintu gerbang ekonomi Indonesia, dari mana-mana orang pun berdatangan. Batam seperti magnet. Begitu di pikiran saya tentang Kota Palu, setelah KEK diimplementasikan.

Khusus Kabupaten Donggala, Sigi dan Parigi Moutong termasuk daerah penyangga paling depan dan dekat dengan pusat penempatan program itu. Hampir semua tahapan KEK nanti akan berimplikasi pada daerah sekitarnya. Jika daerah-daerah penyangga sekitarnya tidak siap menyambut implementasi KEK itu, maka bersiap dirilah menjadi penonton.

Tahap awal pembangunan KEK berupa pembangunan infrastruktur yang rencananya dimulakan 2014 sudah menyedot tenaga kerja luar biasa. Arus tenaga kerja kasar bisa saja datang dari mana-mana. Pembangunan infrastruktur berupa jalan, setidaknya menelan tenaga kasar ratusan orang. Mereka yang punya pengalaman, pengetahuan dan sedikit koneksi mungkin posisinya lebih baik. Bagi yang nol pengalaman, siap-siaplah menjadi buruh kasar.

Jika DPRD provinsi meloloskan anggaran di awal pembangunan infrastruktur jalan sebesar Rp15-20 miliar, maka ini bukan pekerjaan sedikit. Setiap pembangunan fisik di Sulawesi Tengah selama ini, jika kebutuhan anggarannya di atas Rp5 miliar hanya dikerjakan tahun jamak (multy years). Artinya anggarannya tidak digelontorkan sekaligus tahun itu, tapi diangsur setiap tahun. Tapi KEK langsung digelontorkan Rp15-Rp20 miliar untuk membangun jalan di dalam kawasan itu.

Itu baru dari alokasi APBD provinsi yang dihibahkan. Belum lagi nanti dari dukungan anggaran dari Kota Palu dan pemerintah pusat. Sebut saja total anggaran untuk pembangunan infrastruktur Rp100 miliar. Ini bukan jumlah yang sedikit. Jumlah itu sama dengan tiga tahun pendapatan asli daerah Donggala.

Dari sisi ketenagakerjaan sudah jelas. Membutuhkan mobilisasi manusia. Dari mana orang-orang itu nanti didatangkan? Inilah peluang bagi daerah-daerah penyangga. Tenaga kerja harus siap. Untuk keadilan, Pemerintah Kota tidak boleh egois hanya mengutamakan tenaga kerja dari daerahnya. Sehingga tenaga kerja dari daerah lain juga bisa terserap bagus.

Persoalannya, apakah tenaga kerja itu bisa dicetak hanya dalam tempo singkat? Rasanya tidak mungkin. Balai Latihan Kerja (BLK) yang selama ini kita harapkan bisa mencetak tenaga kerja terampil, tidak bisa diharap banyak. Lembaga itu ketar-ketir mengongkosi kegiatannya. Makanya, ada keinginan pemerintah provinsi untuk mengembalikan BLK ke pemerintah pusat.

Bagaimana dengan BLK di kabupaten? Oh, provinsi saja susah. Di kabupaten tidak ada BLK. Bagaimana caranya? Kabupaten harus mengalokasikan anggaran untuk mengongkosi pencetakan tenaga kerja trampil ke BLK provinsi supaya provinsi tidak keteteran. Tenaga kerja yang hendak dicetak harus disesuaikan dengan spesifikasi yang dibutuhkan KEK. Supaya bisa diserap. Jika setiap kabupaten mengirim 50 calon tenaga kerja profesional, maka tiga kabupaten dalam enam bulan sudah bisa tercetak 150 tenaga kerja bersertifikat.

Mereka dipilih dari kalangan generasi muda yang latar belakang keluarganya miskin. Bukan asal pilih, apalagi jika diambil dari keluarga pejabat yang mapan. Setidaknya ini bisa membantu pemerintah daerah dalam mengurai kemiskinan di daerah. Itu dari sisi ketenagakerjaan.

Tahapan KEK berikutnya, pembangunan infrastruktur pabrik, perumahan, air bersih, listrik, lingkungan, kesehatan dan pendidikan. Dari mana tenaga kerjanya? Lagi-lagi daerah penyangga yang diuntungkan.

Bagaimana dampak ikutannya? Ini juga tidak kalah dampaknya dengan penyerapan tenaga kerja. Misalnya, jika tenaga kerja yang disedot dalam pembangunan infrastrukturnya mencapai ribuan orang, darimana mereka makan. Dari mana pasokan sayur mayurnya. Dari mana pasokan daging, telur dan ikannya. Siapa tukang masaknya. Pakai catering atau masak seperti di camp-camp peperangan. Jika daerah kita tidak siap, maka mau tidak mau didatangkan dari luar. Gigit jarilah kita. Habislah kita. Jadi penontonlah kita. Daerah tetanggalah yang untung.

Dari mana pasokan bahan baku itu. Tidak mungkin dari Kota Palu. Palu tidak punya lahan sayur, tidak punya peternakan. Kabupaten penyanggalah yang diharapkan bisa memasok semuanya. Kota Palu cukup menerima jasanya saja.
Itu baru dari satu sisi tahap pembangunan infrastrukturnya. Belum lagi yang lain. Misalnya, mobilisasi tenaga kerja akan membutuhkan tempat tinggal di Palu. Ini peluang bisnis pemondokan dan rumah-rumah sewa. Tenaga kerja profesional pada level manager, tidak mungkin tinggal di kost. Mereka pasti menginap di hotel. Wajar jika sekarang orang berlomba-lomba bangun hotel. Bisnis perhotelan tetap menjadi primadona.

Membaiknya iklim bisnis hotel akan berdampak pada tenaga kerja. Hotel pasti butuh tenaga kerja mulai tahap pembangunan fisik sampai pada operasionalnya. Tidak itu saja, jika pemerintah Kota Palu mau ketat sedikit, setiap hotel wajib menyiapkan interior bernuansa lokal, maka lakulah kursi-kursi rotan kita. Pelukis kita juga akan hidup karena karya-karya mereka akan dipajang di sudut-sudut hotel. Tidak seperti sekarang, nuansa hotel kita mengabaikan khas lokal. Padahal itu punya nilai jual.

Caranya, pemerintah harus mengeluarkan aturan, setiap hotel wajib memajang hiasan interior dan eksteriornya bernuansa lokal. Hotel yang tidak patuh cabut izinnya. Apakah itu sudah dilakukan? Belum. Pemerintah Kota perlu didorong. Jangan menunggu bola. Perguruan tinggi harus bersedia menyodorkan konsep aturannya sehingga pemerintah tinggal memperbaiki.

Itulah kira-kira dampak-dampak ikutan dari KEK nanti. Apalagi dampak lainnya? Ini juga tidak kalah bagusnya. Tapi nanti saja kita lanjutkan lain waktu. Saya mau menikmati kopi pagi dulu, menikmati wajah-wajah cantik yang melintas di depan warung kopi hehehe…

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s