“Jantung” Buatan Itu, Bernama KEK (Bagian 3)

Seorang sahabat meminta saya bantu cari investor. Sahabat itu punya tanah sekitar delapan hektare berdampingan dengan Kawasan Industri Palu. Letak dan aksesnya dari jalan induk di kawasan Industri Palu cukup strategis. Kira-kira satu kilometer dari jalan trans Sulawesi di Pantoloan, naik ke atas melintas jalan induk di kawasan itu.

Tanah itu sudah digusur pakai alat berat. Konturnya rata, tapi bertingkat-tingkat seperti teras. Dari dataran itu, kita bisa melihat Kelurahan Pantoloan di bawah dan aktivitas orang-orang di pelabuhan. Lokasi ini dulu mau dijadikan pengelolaan tromol emas, ketika pemerintah Kota Palu mau memindahkan industri tromol dari Poboya ke Kawasan Industri Palu. Tapi entah kenapa, rencana itu tidak jadi. Nah, sahabat saya ingin tanah itu dijual saja atau dikerjasamakan supaya bisa bernilai.

Sahabat itu mau berbagi jika ada investor mau membuka usaha di sana. Terserah apa jenis usaha apa saja yang mau dibangun, itu urusan teknis. Sahabat itu berkeyakinan, lokasi itu nantinya akan hidup dan bernilai ekonomis tinggi. Lokasi itu dihidupkan oleh jantung perekonomian baru bernama KEK.

Selain berpeluang jadi lokasi usaha, harga tanah di sana nanti semakin mahal karena didongkrak oleh KEK. Tiga, lima tahun lalu, tanah di kawasan itu murah. Paling mahal mungkin Rp10.000 per meter. Sekarang, ohh jangan tanya, harganya terus merangkak naik. Bersyukurlah mereka yang sudah punya tanah di sana.

Saya menduga orang-orang berkantong tebal, para pemilik modal, para spekulan, sudah mengincar tanah di sana. Bahkan mungkin sudah banyak yang punya hak kepemilikan. Mereka membeli dari penduduk lokal dengan harga yang murah. Bahkan mungkin dicicil. Mereka sudah bergerak sejak aroma KEK tercium. Intuisi bisnis mereka benar-benar berjalan, meski mungkin dengan menawar harga yang murah.

Jika KEK nanti jadi diimplementasikan, penduduk sekitarnya yang dulunya punya tanah berhektar-hektar harus rela melepaskan tanahnya. Dulu yang mungkin punya kebun harus merelakannya demi ambisi pembangunan ekonomi. Ambisi negara dalam membangun pertumbuhan ekonomi di kawasan timur Indonesia atas nama demi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Di sinilah salah satu peluang terjadinya konflik kepentingan antara negara dengan rakyat. Antara rakyat dengan spekulan dan pemilik modal. Demi rakyat dan investasi, mau tidak mau, suka atau tidak, harus ada yang kita korbankan. Salah satunya korban kepemilikan lahan. Korban hak atas ulayat.

Kita tentu butuh perlakuan bijak dan perlindungan dari pengendali otoritas KEK. Masyarakat yang akan melepaskan tanahnya harus diberi perlindungan, tidak saja terhadap harga tetapi bagaimana akses pekerjaan mereka nantinya ke KEK. Adakah jaminan mereka juga mendapat pekerjaan yang layak di sana, atau sebaliknya mereka terancam hanya menjadi penonton. Hanya menjadi masyarakat pinggiran yang saban malam bercerita di beranda-beranda rumah atas kekayaan tanah yang pernah mereka miliki. Nostalgia atas kekayaan ulayat dan adat yang pernah mereka miliki. Tentu kita tidak ingin itu terjadi.

Apa yang harus kita lakukan? Serendah-rendahnya usaha adalah berdoa. Tentu itu tidak cukup tanpa usaha ril, tanpa pembelaan, tanpa pengawasan, tanpa monitoring dan tanpa keterbukaan. Para pihak harus turun ke masyarakat, setidak-tidaknya memberikan pencerahan agar tidak sembarang menjual tanahnya kepada orang yang hanya ingin mengais untung berlipat dari momentum KEK. Proyek besar Indonesia ini sangat berpotensi meraup rupiah dalam tempo singkat oleh para spekulan. Waspadalah kata Bang Napi. Hehe…

Peluang terjadinya praktik culas, tidak saja oleh orang-orang berkantong tebal, tapi juga kepada aparat pemerintah dan aparat penegak hukum. Tidak bermaksud berburuk sangka kepada aparat, tetapi dalam banyak kasus konflik agraria justru ambisi oknum aparatlah yang kerap menjadi pemicunya. Modusnya, aparat membujuk masyarakat agar mau menjual tanahnya. Macam-macam alasannya. Alasan ini dan itulah.

Tim otoritas KEK harus memproteksi ini. Tim harus transparan kepada rakyat di sana tentang kompensasi tanah yang pantas, pekerjaan yang layak dan hak-hak lainnya. Sebaliknya, pemilik lahan juga tidak harus pasang tarif yang tidak pantas. Seperti kejadian di beberapa daerah. Karena ada kepentingan investasi, harga tanah pun dipasang mahal. Mahalnya sudah di luar kepantasan.

Hak-hak masyarakat di sekitar KEK (Pantoloan dan Lambara) harus jelas. Hak-hak apa yang bisa mereka peroleh. Saya khawatir jangan nanti mereka yang ada di pusat KEK menikmati air bersih yang cukup, sementara masyarakat sekitarnya hanya gigit jari. Memanggul jerigen dari pusat mata air, karena buruknya jaringan pipa air bersih. Jangan nanti mereka yang berinvestasi di KEK berkipas-kipas dengan lembaran rupiah, sementara masyarakat di sekitarnya menerima risiko pembuangan limbah industri. Jangan nanti mereka yang hidup dari KEK menikmati rumah-rumah mewah sementara mereka di sekitar KEK hanya bergantian masuk rumah sakit karena polusi industri dan stres karena ketiadaan pekerjaan. Kalau itu terjadi, pupuslah sudah kadar kepercayaan dan kebanggaan kita atas KEK. Semoga saja tidak.***

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s