“Jantung” Buatan Itu Bernama KEK (bagian 5)

Hari Sabtu (5/10), saya menggunakan kesempatan baik itu berbincang dengan Bakal Calon Wakil Presiden RI dari Hanura, Hary Tanoesoedibjo. Sambil menikmati santap siang di lantai satu Hotel Mercury, Hary Tanoe begitu cair bicara seputar ekonomi global dan lokal.

Sebagai calon wakil presiden, saya ingin tahu bagaimana kira-kira kebijakan ekonomi yang akan ditempuh Hary, terutama terkait dengan rencana besar pemerintah saat ini membangun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Ini penting, jangan sampai ganti pemimpin, ganti kebijakan. Itu bisa berimplikasi pada matinya KEK secara mendadak. Nasib KEK bisa terkatung-katung, meski sudah di backup dengan Undang-Undang 39/2009 dan segenap peraturan pemerintah sebagai penjabaran dari undang-undang tersebut. 

Jika tidak ada kebijakan berkelanjutan, selesailah urusan KEK. Pupuslah perjuangan sang “profesor” KEK Palu, Mulhanan Tombolotutu. Karena itulah KEK tidak bisa dipandang sebagai rencana temporer atau rencana pembangunan jangka pendek belaka. Tapi dia harus masuk dalam rencana pembangunan jangka panjang nasional dan rencana jangka panjang daerah.

Sepintas saya berkesimpulan, Hary Tanoe kelihatannya belum memahami penuh terhadap rencana pemerintah itu khususnya terhadap KEK Palu. Makanya pengusaha media itu bertanya, industri apa yang mau difokuskan dalam KEK itu. Apakah industri berbasis pertanian atau industri berbasis pertambangan. 

Jika industrinya berbasis agrobisnis sesuai ketersediaan potensi lokal di daerah ini, maka itu sangat cocok untuk meningkatkan daya saing komoditas lokal. Jika itu menguntungkan rakyat dan negara, KEK patut dilanjutkan karena sudah menyangkut hajat hidup orang banyak dan kantong produksi uang bagi negara.

Komitmen itulah yang kita tunggu. Tidak hanya dari pandangan calon wakil presiden Hary Tanoe seorang, tapi juga yang lain. Tidak hanya komitmen dari calon pemimpin nasional tapi juga calon pemimpin lokal. Siapapun jadi pemimpin di provinsi, kabupaten, terlebih lagi di Kota Palu harus mengkoneksi misi pembangunannya dengan KEK. 

KEK tidak bisa berdiri sendiri dengan keangkuhannya, tapi dia harus ditopang oleh seluruh kawasan yang ada di sekitarnya. Begitu pentingnya keberlanjutan KEK itu untuk negeri, untuk rakyat, untuk daerah, untuk Indonesia.

Apa yang saya pikirkan sebelumnya, sejalan dengan pikiran Hary Tanoe bahwa KEK itu harus kita fokuskan pada industri pengolahan berbasis potensi lokal. Sehingga pengelolaan sumber daya alam kita tidak sekadar bertumpu pada kegiatan eksploitatif di bidang pertambangan.

Biarlah dulu potensi tambang yang dipunyai daerah ini kita simpan rapi untuk masa depan bangsa kita. Masa depan anak cucu kita. Masa depan Sulawesi Tengah yang sebentar lagi penuh dengan tumpukan manusia. 

Setelah industri hilir mapan, dan dunia internasional mulai menangis akan langkanya bahan baku, nikel, emas dan biji besi, misalnya, barulah potensi itu digerakkan. Barulah dewan kawasan memikirkan langkah mineralisasi, seperti pembangunan pabrikasi alat-alat berat berbahan baku mineral. 

Pemikiran itu penting sebagai manifestasi dari salah satu misi pemerintah provinsi, yakni memanfaatkan pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan. Misi itu juga harus diterjemahkan ke dalam lingkaran KEK.

Potensi pertanian kita hari ini masih cukup banyak dan memadai untuk melayani kebutuhan domestik dan luar negeri. Masalahnya hanya satu; belum berdaya saing tinggi. Jangan heran, jika selama ini kita hanya menjadi daerah pemasok bahan baku. Kita hanya menjadi negara sasaran impor. Misalnya, produksi rumput laut kita, masih kalah dengan Filipina. Inilah yang harus didorong ke pintu gerbang KEK. Didorong sekuat tenaga sampai masuk ke dalam jantung KEK. 

Ibarat pertumbuhan manusia, pembangunan KEK pada awalnya harus lebih dominan disuapi makanan yang bersifat nutrisi dibanding karbohidrat. Itulah komoditas lokal. Balita, diawal pertumbuhannya hanya butuh air susu ibu. Belum bisa diberi daging karena kemampuan pencernaan dan kebutuhan karbohidratnya yang masih kecil. Begitupun dengan KEK. Kalau langsung mendorong hidupnya pabrikasi alat berat, akan ada yang teraibaikan.

Kalau begitu, maka perioritas zona yang harus dibangun dalam KEK itu adalah industri pengolahan. Setidaknya industri pengolahan rumput laut, kakao, kelapa dalam, rotan, ikan dan turunannya. Potensi itulah yang sering kita agung-agungkan sebagai potensi paling besar di daerah kita. Kapan itu diabaikan, di situlah awal kekeliruan peletakan pondasi KEK. 

Kita harus jujur pada fakta, selama ini kita hanya puas sebagai daerah penghasil, daerah penikmat hasil industri olahan dari negara dan daerah lain padahal bahan bakunya dari daerah kita.

Baik. Mari sejenak kita tengok potret industri kelautan kita, khususnya rumput laut. Saat ini industri pengolahan rumput laut di Sulawesi Tengah masih merayap. Mari kita anjangsana ke beberapa daerah potensi penghasil rumput laut khususnya di zona unggulan pertama, yakni Teluk Tolo. Di sana baru satu pabrik pengolahan beroperasi di Luwuk Banggai. Namanya PT. Brasindo Gun.

Pembangunan pabrik satu-satunya di Provinsi Sulawesi Tengah itu telah memasuki tahap produksi dengan kapasitas produksi sebesar 250 ton chip (lempengan) perbulan. Pabrik itu masih kesulitan bahan baku sehingga harus membeli sampai ke daerah-daerah tetangga, Maluku Utara. 

Untuk kebutuhan bahan baku, perusahaan ini butuh sekitar 1.000 ton rumput laut kering per bulan. Untuk menghasilkan 100 ton chip dibutuhkan bahan baku sekitar 400 ton. Produksi Brasindo Gun telah dieskpor ke Brazil untuk bahan baku pembuatan kapsul.

Coba kita bayangkan, jika tidak ada diversifikasi usaha itu, maka petani rumput laut kesulitan akses pasar. Paling tidak hanya berharap ke pedagang pengumpul. Ini berisiko karena selain rentan permainan harga juga akses pasar yang lambat. Dengan hadirnya pabrik, bisa mempercepat proses penjualan dan mendorong petani untuk terus membudidayakannya.

Apa yang diharapkan dari KEK, tentu jauh lebih baik dari sekadar rumpu laut dalam bentuk lempengan, tetapi sudah menjadi produk karagenan. Pabrik pengolahan karagenan di Indonesia masih sangat terbatas. 

Di China, pabrik karagenan sudah mencapai 600 unit. Sementara di Indonesia kita baru punya tiga pabrik. Hanya satu pemiliknya orang Indonesia. Dua dari luar negeri. Akibatnya, Indonesia harus mengimpor karagenan sampai 1.200 ton per tahun. Sungguh ini masih menjadi ironi di tengah luasnya laut Indonesia.

Pabrik karagenan milik orang Indonesia itu ada di Desa Kurung, Kecamatan Kejayan, Pasuruan, Jawa Timur. Pabrik ini mampu menghasilkan karagenan yang sama dengan milik asing, sebesar 40 ton per bulan. 

Untuk membuat karagenan, pabrik itu memerlukan bahan baku lima ton rumput laut per hari dengan harga jual dari petani Rp 6.000-8.000 per kilogram. Sementara sampai pabrik dijual seharga Rp 10.000-11.000 per kilogram. Saat menjadi tepung karagenan mampu dijual dengan harga 13 dollar AS atau sekitar Rp 120.000. 

KEK salah satunya akan didorong menjadi pusat industri karagenan di timur Indonesia, mengingat kawasan ini memiliki potensi rumput laut paling besar. Sulawesi Tengah sudah urutan kedua setelah Sulawesi Selatan dengan produksi mencapai satu juta ton basah pada 2012. Dari 11 titik penanaman rumput laut di dunia, enam diantaranya ada di Indonesia.

KEK diharapkan menjadi agen baru produksi karagenan di Indonesia sehingga impornya bisa ditekan. Itulah mengapa, KEK harus didorong pada pengolahan industri berbasis komoditas lokal, karena itu untung bagi Indonesia, untung bagi Sulawesi Tengah.***

Sumber data : http://www.antarasulteng.com, harian radar sulteng, http://www.kompas.com

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s