“Jantung” Buatan Itu Bernama KEK (bagian 6)

Apakah rencana Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Palu itu hadiah pemerintah pusat untuk pemerintah daerah, atau karena perjuangan pemerintah kota? Itu bukan unsur penting diperdebatkan. Hanya menguras energi. Lebih bermanfaat jika kita mendiskusikan bagaimana kita mengambil peran di KEK itu nanti. Menjadi penonton? Jadi investor? Jadi calo proyek? Jadi tukang kritik? Tukang puji? atau tidak berbuat sama sekali.

Pemerintah pusat dan daerah, dua-duanya punya andil. KEK tidak ada, jika tidak diprogramkan pemerintah pusat dan diundangkan lewat DPR. Sebaliknya, KEK tidak bisa jatuh ke Palu jika tidak ada perjuangan pemerintah kota. Program “ambisius” itu tidak akan jatuh ke Palu jika pemerintah kota hanya duduk berdiam diri di belakang meja. Berdoa sepanjang tahun tanpa ikhtiar. Mustahil.

KEK itu seperti magnet bagi daerah. Semua daerah tertarik oleh dayanya sehingga harus berlomba merebutnya. Sebanyak 65 kawasan dari seluruh Indonesia mengajukan daerahnya masing-masing agar bisa ditetapkan sebagai daerah KEK, termasuk Kota Palu. Untung saja, Kota Palu bisa terpilih bersama Kota Bitung menjadi tapak KEK. Itu pantas disyukuri.

Dengan masuknya Kota Palu dan Bitung dalam KEK berarti sudah empat daerah yang disetujui pemerintah setelah sebelumnya Sei Mangke di Sumatera Utara (berbasis agribisnis dan kimia) dan Tanjung Lesung di Banten (berbasis pariwisata).

Hemat saya, program itu wujud kongkret dari masterplan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia (MP3EI). KEK adalah jantungnya. MP3EI adalah kesatuan tubuh terdiri dari berbagai organ penting termasuk urat-urat syarafnya. KEK menjadi harapan besar dalam menggerakkan sekaligus menggetarkan seluruh potensi yang ada di daerah ini. Begitu jantungnya berhenti berdenyut, berhentilah seluruh organ lainnya. MP3EI akan kehilangan satu organ pentingnya; KEK. Begitu hebatnya KEK.

Kelak kita berharap Sulawesi Tengah akan menjadi Guangzhou-nya Tiongkok untuk Indonesia. Tiongkok sudah menggerakkan KEK sejak 1992. Lihatlah sekarang bagaimana kemajuan yang mereka petik. Sementara kita baru mau memulai, tetapi ributnya minta ampun. Itulah kita, negara yang lebih banyak tukang kritiknya dari pada kerjanya. Negara yang lebih suka memproduk aturan yang banyak dibanding implementasinya.

Dari sisi aturan, KEK sudah disebut dalam Undang-Undang 25/2007 tentang Penanaman Modal. Pasal 31 undang-undang itu menyebut secara khusus KEK. Karena desakan yang begitu gencar dan mendesak perlunya desain detail tentang KEK maka dibuat lagi Undang-Undang Nomor 39/2009 tentang KEK. Sudah empat tahun diundangkan kita baru mau mengimplementasikannya 2014. Cukup lama interval waktunya. Sudah bergunung-gunung deposit tambang kita dijual ke luar negeri baru mau kita bangun pabriknya. Sudah banyak kakao yang mati, baru kita bergerak membangun pabriknya. Tapi tidak mengapa, belum telat, dari pada tidak berbuat sama sekali.

Melihat lambatnya implementasi KEK itu maka tidak boleh lagi kita berpangku tangan. Semua sudah harus bergerak mencari peluang-peluang penting agar KEK bisa didorong lebih cepat. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) tidak boleh lagi hanya asyik dengan wacananya yang tak kunjung terwujud. Kadin paling tidak bisa membuktikan usahanya mendatangkan satu atau dua investor.

Anggota DPR RI dan DPD dari Sulawesi Tengah tidak boleh lagi hanya bermain di ranah citra politik, tapi harus memaksimalkan power politiknya untuk mendorong anggaran yang maksimal dalam mendukung pembangunan infrastruktur percepatan KEK.

Ini kelemahan kita sepanjang tahun. Sulawesi Tengah belum punya koneksi kuat di birokrasi pemerintah pusat, minimal satu atau dua orang di jajaran eselon I. Kita tidak punya mesin kaderisasi di bidang ini. Makanya pantas jika pelobi KEK dari daerah Palu berjuang mati-matian. Berbulan-bulan tinggal di Jakarta. Lobi sana, lobi sini. Begitu sudah mau dilaksanakan, ehhh macam-macam pula tanggapan bahkan ada yang terang-terangan menolak. Disitulah uniknya kita. Satu sisi menuntut pemerintah memajukan daerah, di sisi lain begitu mau dilaksanakan diprotes.

Makanya tidak heran jika KEK yang sudah diundangkan empat tahun lalu itu belum ada yang terimplementasi. Tahun 2011 pemerintah mengeluarkan lagi peraturan pemerintah tentang MP3EI. Konsep yang digagas Hatta Rajasa inilah kemudian kita mengenal enam koridor pembangunan ekonomi di Indonesia. Begitu banyaknya rencana membangun ekonomi sehingga kita dibuat bingung. Sepertinya mengurus negeri ini harus dibikin rumit dulu baru bisa dibangun. Terlalu banyak konsep sementara implementasinya merayap.

Dari dulu kita mengenal kawasan pertumbuhan ekonomi terpadu (Kapet). Kapet belum terimplementasi muncul lagi istilah Kawasan Industri (KI). Ada lagi yang namanya kawasan kota terpadu mandiri. Macam-macam istilah pembangunan yang muncul, tapi belum ada yang mengukir prestasi melesatkan Indonesia di mata dunia. Apalagi yang kurang. Sudah banyak sekali konsep dalam mendorong percepatan pembangunan ekonomi. Saya khawatir ganti pemimpin hasil pemilu dan pilpres mendatang, ada lagi istilah baru yang muncul.

Kota Palu dua tahun lalu sudah menangkap satu program dengan membangun kawasan industri Palu di Pantoloan. Sudah mulai berjalan, datang lagi KEK. Untungnya tidak tumpang karena dalam kawasan industri itu nantinya akan menjadi bagian dari KEK. KEK belum berjalan, muncul lagi istilah MP3EI.

Saya mengibaratkan hubungan KEK dan MP3EI itu seperti pembangkit listrik dan organ manusia. KEK saya ibaratkan sebagai pusat pembangkit tenaga listrik diesel. Kabupaten sekitarnya sebagai gardu induk yang akan membagi aliran listrik ke gardu-gardu kecil di pelosok desa. Supaya arus listriknya tetap bisa mengalir, maka gardu harus dijaga. Kalau ada gardu yang rusak, listrik tidak bisa mengalir jauh ke desa.

Ibarat pembangkit listrik tadi, maka yang membangun gardu dan seluruh jaringannya itu tanggungjawab MP3EI. Jembatan, jalan, bandara, pelabuhan, komunikasi dan transportasi dibangun untuk mempercepat akses dari dan ke daerah sekitar KEK. MP3EI inilah yang menjadi interkoneksi yang menghidupkan seluruh kepentingan dalam satu koridor ekonomi di Sulawesi.

MP3EI secara konsep adalah penjabaran dari Undang-undang Nomor 17/2007 tentang rencana pembangunan jangka panjang nasional 2005-2025. Dengan begitu KEK merupakan bagian dari prioritas pemerintah dalam rangka mengimplementasikan MP3EI agar pembangunan ekonomi Indonesia memiliki arah yang jelas dan terarah. Begitu rumitnya saya memahami hubungan istilah-istilah dalam pembangunan ekonomi dewasa ini. Itu pun belum tentu benar seperti konsep utuh yang dilahirkan pemerintah.***

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s