IJTI, Konflik dan Diskriminasi Antarwartawan

Saat saya dapat kabar bahwa Pataruddin terpilih memimpin Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Sulawesi Tengah periode 2013-2016, Sabtu (12/10), pikiran saya langsung tertuju ke Gubernur Longki Djanggola.

Saya langsung ingat beberapa pidatonya tentang peran pemberitaan atas bentrok yang terjadi di sejumlah daerah di Sulteng. Saya juga langsung ingat beberapa bulan lalu, Pak Longki mengajak teman-teman wartawan makan siang bersama.

Di acara makan siang itu, Pak Longki meminta peran wartawan agar tidak membesar-besarkan konflik yang kerap terjadi di sejumlah kabupaten dan kota. Jika bentroknya besar dan sudah berdampak, apa boleh buat, itu sudah pantas menjadi konsumsi publik.

Pak Longki tidak bermaksud melarang berita perkelahian antar kampung ditayangkan, tetapi setidak-tidaknya wartawan dalam memberitakan konflik itu harus lebih mempertimbangkan dampaknya terhadap daerah.

Longki khawatir pemberitaan itu bisa mengendurkan rencana pihak luar berinvestasi di Sulteng. Tidak ada yang keliru dari upaya Pak Longki itu.

Terserah teman-teman wartawan khususnya IJTI, apakah opini saya ini dianggap mencederai atau tidak, tetapi harus diakui selama ini konflik yang terjadi di daerah masih menjadi komoditas pemberitaan yang pertama dan utama. Tidak satpun bentrok yang terjadi di daerah tanpa sorot kamera wartawan. Seakan-akan hanya itulah berita yang paling layak.

Teman-teman wartawan pada sisi lain tidak bisa disalahkan karena itu juga desakan dari kantor mereka bekerja. Wartawan akhirnya terjepit. Satu sisi selalu diberikan pendidikan dan pelatihan jurnalis damai di sisi lain berita konflik masih jadi berita yang menggiurkan.

Oke, tidak usah kita mempermasalahkan ini terlalu jauh karena teman-teman saya di IJTI juga menyadari itu. Tinggal kreativitas saja yang mau dibangkitkan sehingga kabar dari Sulteng tidak berita bentrok melulu. Tidak hanya kreativitas wartawan yang dituntut tapi juga kreativitas pemerintah daerah dalam membaca kebutuhan industri televisi dan media cetak juga penting.

Kalau segenap instansi pemerintah daerah memahami ini maka Pak Gubernur Longki Djanggola tidak merasa risau karena sisi baik dari Sulawesi Tengah juga terkabarkan di seantero negeri.

Contoh sederhana, setiap event pekan budaya, pemerintah jarang melibatkan media. Padahal ini momentum penting bagi daerah untuk mempublikasikan keunggulan budayanya. Pemerintah daerah lebih mementingkan mobilisasi pegawai negeri dibanding memobilisasi wartawan. Pemerintah akhirnya hanya menempatkan wartawan/media pada nomor urut terakhir. Kadang malah, tidak diberi peran sama sekali.

Komunikasi dengan wartawan perlu dibangun, misalnya, tanya ke wartawan apa saja yang dibutuhkan atau diinginkan media dalam peliputan pekan budaya. Apakah panitia harus mendesain acara juga mempertimbangkan unsur kelayakan beritanya, unsur pengambilan gambarnya, area khusus peliputan, dan sebagainya.

Ini penting, agar wartawan yang bersangkutan bisa mengajukan usulan ke redaksinya tentang rencana peliputan itu. Hampir semua televisi sekarang memberikan ruang kebudayaan, tinggal kreativitas wartawan yang dituntut.

Kalau komunikasi ini dibangun, saya yakin gubernur, bupati, wali kota tidak risau lagi derahnya hanya dikenal dalam pemberitaan konflik tetapi hal lain yang “baik” juga terkabarkan secara baik.

Satu hal selama ini juga saya cermati dari manajemen pemberitaan televisi, kurang memberikan kepercayaan kepada wartawan kontributor di daerah dalam menggarap paket pemberitaan di daerah.

Setiap kali ada paket berita, redaksi mengirim wartawan dari Jakarta, lalu wartawan kontributor di daerah hanya sebagai pendamping. Tak ubahnya hanya penunjuk jalan. Hanya sebagai pelengkap. Menyiapkan kendaraan, hotel, dan mencari narasumber. Seakan-akan hanya wartawan dari pusat yang mampu, sementara dari daerah tidak bisa.

Kebijakan ini adalah kebijakan pandang enteng wartawan di daerah. Mereka dengan sombongnya hanya menyebut kawan-kawan saya di daerah, wartawan kontri. Wartawan kontri. Wartawan kontri. Disadari atau tidak, ini iklim yang tidak sehat terjadi di kalangan wartawan dari Jakarta dan di daerah.

Lebih tidak sehat lagi, setiap wartawan dari Jakarta yang mendampingi pejabat penting ke daerah, super cuek. Senyum pun susah kepada wartawan di daerah. Ada kesan hanya mereka yang bisa, mampu dan top. Padahal di daerah sudah ada wartawan kontributor, kenapa tidak mereka. Atau setidak-tidaknya menggandeng mereka. Kondisi itu pula yang membuat saya mengambil keputusan berhenti menjadi kontributor televisi tahun 2007 silam.

Kadang-kadang saya melihat teman-teman wartawan televisi di Palu tidak dihargai. Padahal kalau ada peristiwa penting dari Jakarta merengek-rengek minta berita dari wartawan di daerah.

Ini kritik saya kepada wartawan yang ada di Jakarta. Kalau berkunjung ke daerah, hormatilah wartawan di daerah. Jangan mentang-mentang. Kita hanya berbeda tempat liputan. Tugas kita sama. Mengabarkan dan mengabdi untuk industri media.

Inilah antara lain tugas dari IJTI yang dikomandoni Pataruddin. Saya percaya sahabat saya itu bisa memberikan yang terbaik dengan tetap mengakomodir semua potensi yang ada. Selamat dan sukses untuk semua sahabatku di IJTI.***

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s