“Jantung” Buatan Itu Bernama KEK (bagian 9)

Di tengah kesibukan menjalankan rutinitas kantor. Di tengah kesibukan rencana menerbitkan buku “Biduk-Biduk Politik Longki Djanggola”. Di tengah persiapan pencalonan diri saya menjadi Ketua Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Sulawesi Tengah, sejenak saya kembali me-refresh pikiran seputar Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Palu.

Tidak terasa tulisan ini sudah masuk ke edisi sembilan. Berbagai masukan, kritikan, bahkan sanjungan pada delapan tulisan sebelumnya, telah memompa kembali semangat saya untuk melanjutkan tulisan ini. Kali ini saya ingin berbincang tentang upah tenaga kerja.

Berapa gaji yang Anda inginkan jika direkrut bekerja di KEK? Satu juta, dua juta, atau mungkin 10 juta, 20 juta per bulan. Terserah mau pilih yang mana. Saya yakin semua daftar gaji itu tersedia di KEK jika diintervensi dengan kebijakan yang menguntungkan tenaga kerja. Tergantung di posisi mana Anda di tempatkan. Seorang buruh pabrik, hanya akan menghayal untuk mendapat gaji lima juta per bulan.

Sebelum kita meminta standar upah layak. Mari kita hitung berapa besar kebutuhan layak setiap orang di Palu. Berapa standar kelayakan seorang bujangan dan mereka yang sudah berkeluarga. Ini penting untuk mengukur seberapa besar nanti kontribusi KEK dalam meretas angka pengangguran dan tingkat kesejahteraan rakyat.

Jika kita mengacu pada upah minimum provinsi yang dirancang dewan pengupahan daerah maka uoah tenaga kerja sebesar Rp1.250.000,- maka itulah standar upah yang akan berlaku di KEK. Sebab standar pengupahan di kawasan itu akan mengacu pada UMP.

Jika upah itu disetujui pemerintah, berarti upah tahun 2014 naik sedikit dibanding 2013 hanya Rp995.000,-. Sudah pantaskah standar upah itu diberlakukan di KEK. Menurut saya, belum. Sebab saya melihat mengenai upah tenaga tidak menjadi kekhususan di KEK.

Buruh di Jakarta, baru-baru ini berunjuk rasa menuntut agar Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo menetapkan upah buruh Rp3,7 juta per bulan. Itulah standar kebutuhan layak hidup di metropolitan menurut buruh. Upah itu sudah mencakup urusan di kamar mandi, di dapur, di kamar tidur dan pendidikan. Itu di luar investasi (tabungan), biaya kesehatan dan rekreasi. Kalau itu mau dipenuhi tentu jauh lebih banyak lagi.

Pemerintah DKI tidak bisa mengabulkan tuntutan buruh itu. Pemerintah DKI hanya menyetujui Rp2,4 juta per bulan. Alasannya industri bisa sesak karena tingginya biaya upah tenaga kerja. Pemerintah khawatir jika terlalu tinggi nanti investor bisa lari ke luar negeri. Aneh juga, padahal upah tenaga kerja di luar negeri sana jauh lebih tinggi dari Indonesia. Mungkin hanya Indonesia yang menerapkan upah rendah. Itulah kita, selalu kalah dengan kebijakan pemerintah di luar negeri. Kita sudah menyediakan bahan baku, tenaga kerja kita dibayar murah pula. Kita rugi kalah dua kali.

Apakah juga nanti buruh di KEK menuntut kelayakan upah seperti buruh di DKI Jakarta? Atau kita pasrah saja dari apa yang sudah distandarkan pemerintah daerah saat ini, kurang dari Rp1 juta per bulan. Sudah cukupkah upah minimum itu mengangkat derajat kesejahteraan? Oh, rasanya tidak mungkin. Sekadar bertahan hidup, iya. Tapi hidup ini tidak sekadar bertahan hidup. Semua orang punya hak yang sama untuk memajukan kesejahteraannya.

Sebelum KEK itu beroperasi, masalah upah tenaga kerja sudah harus dimatangkan. Ditetapkan dengan berbagai pertimbangan pada semua tingkatan kerja; buruh, manager, direktur dan pengawas. Pengupahan mestinya juga masuk dalam kekhususan di KEK, sehingga kekhususan KEK itu tidak saja sebatas kemudahan izin, kemudahan investasi dan kemudahan pajak tapi juga menyangkut tenaga kerja. Ini menyangkut arus manusia. Menyangkut keringat manusia. Menyangkut nyawa. Menyangkut nasib. Menyangkut daerah. Menyangkut masa depan.

Kapan itu diabaikan, KEK bakal mendapat reaksi besar bahkan bisa mengancam keberlangsungannya. Pusat-pusat pertumbuhan industri di metropolitan sudah mengajarkan kita, bagaimana memperlakukan secara arif tenaga kerja sehingga kehadiran industri itu tidak merobek-robek kemanusiaan tenaga kerjanya. Aksi-aksi mogok di pabrik-pabrik industri di Jawa cukup menjadi cermin pemerintah daerah untuk menyiapkan diri membangun KEK.

Aturan ketenagakerjaan di KEK harus di-back up oleh peraturan daerah sehingga alas hukumnya kuat. Ini penting karena investasi di KEK akan digerakkan oleh kekuatan modal asing. DPRD harus respons atas rencana itu. Jika dewan KEK dan atau pemerintah daerah belum mengajukan usulan, DPRD harus mengambil inisiatif. DPRD harus jemput bola berdasarkan kewenangan yang dimilikinya. Ini penting sebelum menjadi masalah krusial di belakang hari.

Perlakuan aturan khusus ketenagakerjaan di lingkungan KEK akan menjadi kata kunci. Jika KEK ingin berdampak baik atas nasib kesejahteraan tenaga kerja, maka harus diatur secara detail hak-hak normatifnya. Undang-undang KEK memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah mengatur itu. Di sinilah nanti akan dilihat seberapa baik keberpihakan pemerintah daerah terhadap nasib tenaga kerja di KEK.

Bagaimana dengan hak-hak kesehatan? Wow, ini juga tidak kalah pentingnya. Sama dengan hak upah tadi, ini juga harus diatur dan diberikan hak-hak istimewa sehingga memiliki kekhususan tersendiri. Bukan saja saat tenaga kerja itu berteriak atas pelayanan saat masuk di rumah sakit, tetapi menyangkut pencegahan kesehatan dan keselamatan kerjanya. Tenaga kerja harus diproteksi kesehatannya sehingga tidak sakit. Karena itu hanya akan menambah sesak rumah sakit yang kini kian sempit akibat banyaknya orang sakit.

Bagaimana dengan investasi pendidikan keluarga tenaga kerja. Ini juga patut dipertimbangkan. Misalnya, perusahaan memberikan jaminan pendidikan anak-anak pekerja. Setiap bulan ditransfer ke rekening pendidikan mereka. Bukan soal besarnya, tapi kontinyusitasnya. Misalnya Rp100.000,- perbulan dengan jangka waktu tiga tahun. Sehingga setiap tiga tahun tenaga kerja dapat menikmati uang pendidikan untuk anak-anaknya sebanyak Rp3,6 juta.

Jika itu bisa diintervensi pemerintah daerah ke dalam sistem pengupahan tenaga kerja di KEK. Luar biasa. Buruh di sana tidak pusing lagi jika anak-anak mereka hendak masuk sekolah sesuai jenjangnya. Itu bisa menjadi kekhususan dari pengupahan di KEK. Setidaknya itu juga bisa menjadi contoh bagi daerah lainnya di Indonesia.

Bisakah itu diwujudkan? Tergantung komitmen politik pemerintah daerah bersama DPRD. Jika pemerintah daerah mau, tidak ada yang tidak bisa diwujudkan.

Perlakuan khusus terhadap upah tenaga kerja di KEK patut dipertimbangkan karena investasi di sana umumnya investasi asing. Mereka sudah untung dari pembebasan pajak, kemudahan izin, kemudahan akses bahan baku, dibantu pula dengan pembangunan infrastuktur. Jangan lagi mereka menggerogoti tenaga kerja. Untung dari tetesan keringat rakyat. Rakyat sang pemilik kedaulatan atas sumber daya alam, kedaulatan atas hak ekonomi, kedaulatan atas tanah dan laut serta segala yang ada di dalamnya. Jangan memandang enteng masalah upah kerja karena itu bisa menjadi masalah baru di tengah keriangan pemerintah mendorong investasi di daerah tertinggal. Jangan sampai!***

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s