“Jantung” Buatan Itu Bernama KEK (bagian 11)

Satu hal yang tidak pernah luput dari kecemasan publik di Kota Palu dalam beberapa tahun terakhir adalah masalah keamanan. Daerah ini tidak pernah sunyi dari bentrok antarwarga, antarsatu kelurahan bertetangga, antardesa. Ada yang menyebut konflik antar kelurahan tertentu sudah berlangsung sampai belasan tahun.

Bentrok itu sudah sangat mencemaskan karena sudah merusak tatanan sosial dan ancaman keselamatam jiwa manusia. Rumah-rumah penduduk yang pemiliknya tidak pernah bersinggungan dengan konflik justru menjadi korban. Rumah dan tempat usaha mereka dibakar. Tak sehelai pakaian pun berhasil diselamatkan. Begitu tragisnya konflik itu.

Anehnya, konflik itu tak bertepi. Tak ada ujungnya. Konfliknya berpindah-pindah, dari satu titik ke titik yang lain. Dari kelurahan satu, ke kelurahan yang lain. Bahkan ke kabupaten tetangga. Pantas saja muncul pandangan negatif bahwa pemerintah daerah dan aparat keamanan gagal melindungi warganya. Gagal memberikan rasa aman. Gagal menegakkan hak asasi manusia. Kecemasan pun terus menghantui warga di lokasi konflik dan sekitarnya. Konflik itu tersiar ke seantero negeri dengan kekuatan media. Pandangan negatif atas Sulawesi Tengah pun tak bisa dihindari. Tidak saja terkait rekam jejak konflik Poso tapi juga konflik antarwaga

Hak masyarakat untuk hidup tenang, aman dan nyaman kian sulit rasanya. Tidak sedikit warga yang melintas di daerah tertentu dihantui rasa takut, was-was dan penuh rasa curiga. Dalam beberapa kasus tertentu, masyarakat yang tidak tahu menahu soal konflik kena imbasnya. Warga yang melintas di jalan raya ditembak dengan senjata rakitan dan dibacok. Seorang kawan saya pernah dibacok saat mengendarai sepeda motor malam hari. Ia dibacok di bagian pipi hingga nyaris robek menyentuh mulut. Luka itu terpaksa harus dijahit agar bisa tersambung kembali. Kini sahabat saya itu cacat. Senyum khasnya tiada lagi. Kasus ini akan ia ingat seumur hidupnya.

Di tempat berbeda warga yang sedang mengendarai kendaraan tiba-tiba dibusur dari samping. Anak busur yang tidak jelas sumbernya tiba-tiba menancap di paha pengendara, menancap di punggung. Begitu tidak nyamannya masyarakat melintas di kotanya sendiri. Sungguh ini ironi di tengah masyarakat beradab, masyarakat yang besar dari akar budaya lokal.

Di tengah kecemasan publik itulah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dihunjamkan ke Kota Palu, kota empat dimensi. Kota ini didukung dengan kabupaten tetangga yang kaya sumber daya alam. Program yang mengadopsi sistem pembangunan ekononi di China ini diharapkan bisa mengurai problem pengangguran sehingga bisa menekan konflik, sebab ada indikasi konflik itu lahir karena adanya kesenjangan ekonomi. KEK diharapkan bisa menjadi salah satu jalan keluarnya. Benarkah?

Jika sistemnya dibangun dengan baik dengan mempertimbangkan kondisi lokal, mempertimbangkan aspek potensi lokal, mempertimbangkan aspek tenaga kerja lokal, maka KEK bisa diharap menjadi solusi penyelesaian konflik. Menjadi jalan mulus mengurai problem-problem konflik. Tetapi jika itu diabaikan, justru KEK menjadi sumber konflik baru. Artinya, KEK bukan menyelesaikan masalah tapi justru menambah masalah baru. Dengan begitu, substansi KEK yang ingin mensejahterakan masyarakat justru berbalik arah; menyengsarakan rakjat. Kita tidak ingin itu terjadi.

Baik. Mari kita lihat dari mana kemungkinan potensi konflik itu akan bergerak. Pertama, kesenjangan sumber daya manusia. KEK yang akan membawa misi industrialisasi berbasis teknologi akan menyerap tenaga kerja yang memiliki standar sumber daya tertentu. Industri akan menerapkan standar sumber daya yang sesuai kompetensi seorang tenaga kerja. Sementara di sisi lain sumber daya kita belum memadai karena memang sistem pendidikan kita belum didesain untuk itu.

Wali Kota Palu Rusdy Mastura, sudah lama menginginkan model pendidikan didesain berbasis kompetensi lokal. Sebagai implementasinya, dibukalah sekolah pertambangan dan sekolah rotan. Rusdy Mastura ingin agar dibuka lagi sekolah rumput laut. Instrumen ini sengaja dibuat untuk menciptakan tenaga-tenga trampil siap pakai berbasis potensi lojal sehingga potensi di daerah ini bisa menjemput kompetisi global dengan baik.

Sulawesi Tengah sebagai gudangnya sumber daya alam perlu didorong sumber daya manusianya agar memiliki daya saing sehingga bisa bersaing di tingkat global. Tapi sayang, setir perubahan paradigma pendidikan itu lambat diputar sehingga hasilnya belum nyata. Tapi tidak ada kata terlambat karena KEK baru akan diimplememtasikan dua atau tiga tahun mendatang. Jika tiap tahun pemerintah berhasil mencetak sumber daya manusia bersesuaian dengan kebutuhan industri di KEK sebanyak 200 orang, maka dalam waktu tiga tahun kita punya 600 orang tenaga siap pakai.

Jika hal serupa juga dilakukan setiap kabupaten sebanyak 100 tenaga kerja, maka dalam tiga tahun terdapat 9.000 tenaga kerja. Katakanlah 60 persen bisa terserap di KEK itu sudah luar biasa.

Kondisi kekinian itu cukup menyulitkan tenaga kerja dari daerah ini berkompetisi dan terserap pada posisi strategis di perusahaan. Sementara itu, jika kita melihat karakteristik konflik yang terjadi selama ini ditengarai mereka yang terlibat dalam konflik itu memiliki sumber daya kurang. Jika ditarik ke dalam industri hanya berpeluang sebagai tenaga kerja kasar alias buruh, penjaga keamanan dan level pekerjaan rendah lainnya di industri.

Itu dari sisi rekrutmen, belum lagi soal standar gaji dan diskriminasi. Karena KEK digerakkan oleh investasi asing maka tenaga kerjanya sebagian pasti akan menggunakan tenaga kerja asing. Apakah dengan bidang pekerjaan yang sama, standar sumber daya yang sama, jabatan yang selevel oleh putera puteri dalam negeri akan sama standar gaji dengan tenaga kerja asing. Jika stara dan adil, itu tidak masalah. Kapan itu timpang kecemburuan pasti akan ada.

Melihat kondisi tersebut di atas maka sulit rasanya KEK bisa menyasar tenaga kerja dari daerah-daerah konflik. Karena umumnya mereka yang terlibat konflik diengarai memiliki sumber daya yang di bawah standar. Mereka akan terus menganggur di negeri sendiri. Dengan begitu, jika penyebab konflik ditilik dari sisi pengangguran, maka konflik-konflik atas pengaruh tersebut sulit terurai. Konflik akan terua berdenyut.

Itu baru tantangan dari penyerapan tenaga kerja, belum lagi tantangan pertumbuhan penduduk dan mahalnya ongkos pendidikan. Perlu ada langkah kongkret agar tidak ada lagi generasi baru putus sekolah di daerah konflik karena hanya akan menambah daftar masalah baru. Pemerintah harus memotret setiap saat generasi yang bermunculan di daerah itu. Pemerintah harus berani melakukan terobosan dengan mengedepankan pembiayaan pendidikan bagi putera puteri di daerah konflik. Mereka diharapkan tumbuh di komunitasnya sebagai masyarakat terdidik yang mencerahkan, bukan menjadi provokator.

Kedua, konflik agraria. Banyak kasus di berbagai tempat, daerah-daerah industri kerap terjadi konflik agraria. Tanah masyarakat dirampas paksa karena alasan kepentingan negera untuk kesejahteraan rakyat. Kekhawatiran serupa juga bisa terjadi di lokasi KEK Palu. Boleh jadi, saat ini sudah muncul upaya orang tertentu untuk menguasai tanah di sana. Bahkan tidak menutup kemungkinan dilakukan oknum aparat pemerintah daerah. Hal itu dilakukan karena besar harapan, begitu KEK dibuka, harga tanah menjadi mahal. Sementara mereka sudah membeli banyak lahan dari masyarakat yang tidak mengerti bisnia hitam putihnya pertanahan. Ini juga akan menjadi salah satu potensi sumber konflik nanti.

Pemerintah daerah perlu melakukan langkah preventif sebelum konflik agraria itu terjadi. Misalnya, standar harga tanah yang akan dibeli pemerintah untuk pembangunan KEK. Larangan atas penerbitan sertifikat baru, sehingga pemerintah nanti membeli tanah langsung dari pemilik awal. Bukan melalui tangan orang kedua, atau ketiga. Pemerintah daerah harus memproteksi sejak awal sebelum terjadi penguasaan lahan pihak tertentu yang ingin meraup untung sesaat. Bukan pula sebaliknya, oknum aparatur pemerintah yang bermain menjadi kolektor tanah, menjadi calo, memonopi, dan tindakan tidak terpuji lainnya untuk memanfaatkan momentum KEK. Di sinilah sinergitas siperlukan untuk kepentingan semua.

Ketiga, kesenjangan akses pelayanan hak-hak dasar masyarakat di sekitar KEK. Ini potensi konflik yang tidak kalah dahsyatnya. Manusia bisa saling membunuh jika hak-haknya dilanggar, dirampas, diabaikan oleh pemerintah. Bayangkan, jika nanti di lokasi KEK, para tenaga kerja mendapat akses pelayanan dasar yang baik, sementara masyarakat di lokasi KEK terabaikan, di sinilah ancaman potensi konflik.

Sebelum KEK benar-benar diwujudkan, maka perhatian atas kebutuhan dasar masyarakat sekitar lokasi KEK harus dikedepankan baik terhadap layanan kesehatan, infrastruktur, air bersih dan hak untuk mendapat layanan pekerjaan atas KEK.

Tiga hal itulah yang akan berpotensi melahirkan konflik jika tidak diurus baik. KEK di satu sisi menjadi peluang membaiknya ekonomi namun di sisi lain menjadi potensi baru lahirnya masalah sosial. Potensi lahirnya masalah negatif itulah yang perlu diproteksi sebelum benar-benar nyata menjadi masalah.***

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s