“Jantung” Buatan Itu Bernama KEK (bagian 15)

Hampir dua bulan terakhir, saya banyak meluangkan waktu untuk mengurus organisasi kepemudaan Gerakan Pemuda Ansor sehingga tulisan mengenai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) nyaris terabaikan. Untung, Senin siang (27/1/2014), saya bertemu dengan Gunawan, seorang pegiat sosial dan periset politik di Palu. Kawan ini mengetuk kembali semangat saya untuk menulis.Begitulah manusia, dalam kondisi tertentu kadang kehilangan semangat pada satu sisi pekerjaan, tapi di pekerjaan lain justru semangatnya bangkit. Inilah yang melanda saya hampir dua bulan terakhir. Semoga apa yang saya alami ini, tidak demikan halnya dengan KEK. Rencana pemerintah untuk mendorong daya saing Indonesia melalui kekuatan KEK itu tetap menjadi perhatian serius. Sudah lama rasanya saya selalu menulis seputar KEK, tetapi hingga kini belum ada tanda-tanda kepastiannya baik dari dukungan produk hukum apalagi gerakan nyata di lapangan. Katakanlah peletakan batu pertama KEK oleh Presiden atau pejabat negara lainnya.

Saya sangat khawatir KEK bisa diabaikan mengingat tingkat kesibukan para penentu kebijakan negeri ini tersita menghadapi Pemilu 2014. Belum lagi nanti menghadapi anggota DPR baru, yang mungkin dulunya tidak setuju dengan KEK lalu mendominasi kursi parlemen. Ini bisa menjadi ancaman serius terhadap nafas KEK. Dan itu bisa saja dilakukan dengan tekanan politik parlemen, misalnya menolak alokasi dukungan anggaran dengan berbagai dalih. Belum lagi nanti kalau presiden sudah terganti dengan visi barunya, wahhh bisa-bisa KEK hanya menjadi impian yang tak kunjung menampakkan wujudnya. Jadilah KEK cita-cita besar yang tak sampai. Semoga saja tidak.

Saya berusaha mendalami lagi tentang KEK dan memberi pemaknaan atas berbagai realitas dengan merevew perjalanan saya ke Batam pada 21-23 November 2013. Apa yang saya lihat, amati, rasakan dan pertanyakan seputar Batam sebagai kawasan pasar bebas dan pelabuhan bebas terdepan di Indonesia, semakin meyakinkan saya betapa KEK itu kita perlukan. KEK kita butuhkan sebagai pemicu baru tumbuhnya pusat perekonomian baru di daerah tua, setua bangsa ini.

Selama ini, kita sudah begitu “sakit hati” karena pusat-pusat pertumbuhan hanya berada di kawasan tertentu saja di Pulau Jawa. Seakan-akan Indonesia itu hanya Pulau Jawa sehingga kebijakan keuangan negara banyak yang digelontorkan di sana. Tidak heran jika pulau Jawa selalu menjadi kiblat dalam berbagai aspek. Mulai dari fashion, ilmu pengetahuan dan teknologi, kesejahteraan dan infrastruktur. Jadilah, pulau Jawa seperti gula yang selalu dikerubuti semut. KEK diharapkan bisa mempercepat perubahan stigma itu.

Dari sisi penamaan antara KEK dan Free Trade Zone Batam (FTZ Batam) merupakan dua hal yang berbeda. Keduanya diatur oleh dua undang-undang yang berbeda yakni undang tentang KEK dan undang-undang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

Dari sisi implementasi jelas, Batam sudah 42 tahun membangun sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, sementara KEK baru mau diimplementasikan. Artinya, jika mengacu ke Batam, maka kemajuan daerah-daerah KEK harus menunggu puluhan tahun baru bisa tumbuh seperti Batam saat ini.

Kendatipun dua hal yang berbeda, tetapi roh atau substansinya sama saja yakni mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dalam kawasan tertentu khususnya di luar pulau Jawa. Jika Batam dibangun sebagai pintu kebangkitan ekonomi Indonesia di Asia, maka daerah-daerah KEK hadir untuk melengkapi kekuatan ekonomi Indonesia itu.

Ibarat satu titik bentangan, semua ruang bentangan itu berkonstribusi sesuai keunggulannnya sehingga tidak ada sisi bentangan yang lebih berat sementara sisi bentangan lainnya lebih ringan. Demikian halnya Imdonesia ini harus dibangun dengan kekuatan yang seimbang sehingga tidak ada dari bagian Indonesia ini yang dianggap lemah. Mestinya, saat Batam dibangun awal 1970-an sebagai pintu gerbang ekonomi Indonesia di wilayah barat untuk basis logistik, minyak dan gas bumi, maka Timor-Timur mewakili Indonesia paling timur dibangun hal serupa berbasis pertambangan sehingga keseimbangan Indonesia tetap utuh. Dengan begitu tidak ada ruang bagi negara lain untuk mengorek Indonesia karena kuat di berbagai aspek. Tapi sudahlah, nasi sudah jadi bubur. Ke depan sejarah buruk Indonesia tidak boleh terulang.

Jelas sudah bahwa KEK sebetulnya dibangun tidak sekadar menguatkan lalu lintas ekonomi Indonesia, tetapi sekaligus sebagai perekat keindonesiaan yang dalam beberapa tahun terakhir banyak yang meragukan keuntuhannya. Salah satu aspek ancamannya adalah kesenjangan sosial, ekonomi dan infrastruktur. KEK menjadi bagian dari jawaban atas ancaman itu.

Dengan begitu, sikap yang menolak atas rencana implementasi KEK, atau pun terhadap tindakan politik yang tidak ingin KEK beroperasi adalah bagian dari upaya untuk mempertahankan ancaman keretakan Indonesia. Ini tidak boleh dibiarkan, maka kita butuh gerakan serius untuk mempercepat implementasi KEK itu. Di sinilah salah satunya ruang kerja dari partai politik dalam mendorong percepatan implementasi KEK.***

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s