Pintu Amarah Para Pengabdi Honor Sipil

Oleh Adha Nadjemuddin

Apakah Anda seorang tenaga honor di kantor pemerintah daerah? Jika iya, sudah berapa lama Anda mengabdi? Jam berapa Anda datang dan pulang setiap hari kerja? Apa tugas-tugas Anda di kantor? Berapa kali Anda lembur dalam sebulan? 

Lalu, berapa gaji Anda? Dari kas mana sumber gaji itu? Siapa yang meng-SK-an Anda? Adakah dalam SK itu tertuang tanggungjawab dan hak Anda? Apakah Anda masuk tenaga honor melalui tes atau karena Anda punya keluarga di dalam?

Demikian banyak pertanyaan yang mestinya dijawab dengan jujur oleh para pengabdi sipil di negeri ini. Katakanlah Anda sudah lima, enam, tujuh, delapan tahun mengabdi. Tugas dan kewajiban kantor cukup banyak. Sebulan dua kali lembur. Masuk pukul 07.30, paling telat pukul 08.00 dan pulang pukul 16.00. Semua perintah dikerjakan dengan penuh tanggungjawab.

Sementara gaji hanya Rp300 ribu per bulan. Sumber gaji dari APBD. Dapat SK dari kepala daerah disertai uraian tugas, tanggungjawab dan hak. Masuk menjadi tenaga honor lewat ujian tertulis dan wawancara. Jika demikian, lalu Anda tidak lolos dalam seleksi CPNS kategori1 (K1) maupun K2, wajar jika Anda marah. Itu manusiawi bro.

Sementara ada orang lain, yang tidak diketahui kapan ia menjadi tenaga honor. Masuk dan keluar kantor tidak karu-karuan. Lebih banyak santainya dari kerjanya. Masuk tenaga honor karena dekat dengan keluarga di dalam dan tidak punya SK pula, tetapi lolos dalam seleksi CPNS. Maka wajar jika ada yang protes, karena pemerintah dalam menyeleksi seseorang tidak menyandarkan pada prinsip-prinsip keadilan. Nyata ada diskriminasi di depan mata dilakukan oleh segelintir orang yang mengatur negeri ini.

Diskriminasi ini kemudian menggelinding hingga ke hati sanubari para pengabdi yang kecewa dan menyerempet sampai ke keluarga, wartawan, lembaga-lembaga antidiskriminasi bahkan tersangkut di otak-otak para intelektual. Dari sinilah potensi lahirnya irasional. Otak mulai tidak sehat menerima keadaan yang selalu berulang setiap momentum penerimaan pegawai negeri sipil.

Sementara di lain pihak, saluran aspirasi selalu buntu sehingga tidak melahirkan solusi yang memuaskan para pihak. Amarah pun memuncak dan tidak bisa dibendung lagi. Amarah itu kemudian menampakkan wujudnya dalam aksi anarkisme. Menghancurkan fasilitas pemerintah. Beberapa daerah, sasaran amuk massa gedung Badan Kepegawaian Daerah. Gedung yang tidak bisa diajak bicara. Gedung yang tidak bersalah itu kemudian rusak karena ketidakadilan, ketidakjujuran seleksi dan sebagainya.

Sudah hampir 16 tahun, kita melewati pintu gerbang reformasi dengan ragam agenda perbaikan, salah satunya reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi selalu didengunkan, ditanda tangani lewat pakta integritas setiap kali pengangkatan pejabat, diceramahkan setiap kali apel bahkan melalui pendidikan dan pelatihan. Tapi, problem birokrasi tak kunjung selesai baik dalam cara pandang maupun cara kerja.

Rekrutmen pegawai honor misalnya, selain ini menyangkut cara pandang juga menyangkut cara kerja. Misalnya, bagaimana tata cara merekrut tenaga honor secara legal, terbuka dan transparan. Bukan lagi dengan cara diam-diam karena kebetulan ada keluarga di jaringan birokrasi sehingga menitip anaknya, ponakannya, cucunya, agar ditampung menjadi tenaga honor. Yang penting dia punya kerja dulu. Akhirnya, penerimaan tenaga honor kita tidak mengacu pada analisis kebutuhan kerja, melainkan karena kedekatan kerja. Penerimaan tenaga honor pun tidak lagi melalui ujian tertulis dan wawancara.

Karena kelakuan ini, akhirnya hak-hak tenaga honor pun diabaikan. Standar gajinya tidak lagi mengacu pada upah minum, yang penting ada kerja dulu. Bahkan mungkin ada gaji hanya diambil dari keuntungan proyek yang disubsidi dari pengusaha. Tidak jelas hak dan tanggungjawab karena bisa jadi tidak ada ikatan kontrak yang jelas.

Tidak heran jika kemudian, tenaga honor itu tidak memahami bagaimana menjadi pelayan publik yang baik karena bisa jadi mereka tidak dididik secara profesional. Jadilah, dia pelayan publik yang kerja apa adanya. Senyumnya pun susah, yang muncul justu keangkuhan di balik baju seragamnya.

Problem ini menunjukkan betapa manajemen birokrasi pemerintahan kita masih lemah. Tidak jelas analisis kebutuhan kerja, tenaga yang dibutuhkan dan target yang ingin dicapai dari kerja tersebut. Wajar, jika kemudian muncul honorer siluman akibat dari banyaknya pintu masuk tenaga honor.***

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s