Donggala, “Three in One”. Sama Ngototnya (2)

 Oleh Adha Nadjemuddin

Konstalasi politik pemekaran Pantai Barat, sudah pernah saya bahas dalam buku Menakar Komitmen Kerakyatan Calon, Dalam Pilkada dan Pemilu 2014 (Adha Nadjemuddin;2013). Di sini, saya bicarakan kembali dalam perspektif yang berbeda.

Pasca desakan dimekarkanya Donggala Utara (bagian dari Pantai Barat) awal 2014 oleh Forum Pemekaran Pantai Barat maka konstalasi politik dari tuntutan pemekaran wilayah di Donggala saat ini berubah. Tuntutan itu melahirkan pergeseran isu sekaligus berpotensi melahirkan konflik kepentingan antar daerah dan ini bisa menjadi batu pengganjal percepatan pemekaran.

Kendati demikian, konstalasi ini memiliki dampak positif jangka panjang karena Donggala akan menjadi tiga bagian daerah otonom yakni Donggala Utara, Pantai Barat dan Donggala itu sendiri. Saat ini Donggala masih dalam posisi “Three in One”.

Jika sebelum Donggala Utara dihembuskan, skema politik perjuangan daerah otonom baru hanya bertumpu pada dua pilihan, yakni; apakah Donggala akan tetap memekarkan Pantai Barat termasuk di dalamnya Donggala Utara dan Donggala tetap bertahan menjadi kabupaten induk. Ataukah ibu kota Donggala dipindahkan ke Pantai Barat dan Banawa (ibu kota kabupaten saat ini) menjadi kota.

Skema ini tidak melahirkan kerja-kerja politik yang terlalu tarik menarik karena pemerintah dan masyarakat hanya diperhadapkan pada dua pilihan.

Kemunculan Donggala Utara membuat skema perjuangan justru menjadi tiga pilihan, yakni Donggala Utara, Pantai Barat, dan Kota Donggala. Mana yang hendak didahulukan dari tiga pilihan itu, nanti akan kita diskusikan pada edisi berikutnya.

Tiga beban pemekaran tersebut bakal membuat agenda politiknya pun semakin berat karena terdapat dua daerah sekaligus yang tarik menarik meminta dimekarkan, yakni Pantai Barat dan Donggala Utara. Problem yang dihadapi akan semakin berat karena sejarah pemekaran Kabupaten Sigi (juga bagian dari Donggala) dan pemekaran Pantai Barat pada 2005-2006 akan terulang kembali di sini.

Pemerintah pusat, sulit mengabulkan pembentukan daerah otonom baru dua sekaligus dalam waktu bersamaan dari rahim yang sama. Sejarah tuntutan Sigi versus Pantai Barat akan kembali terulang. Pada perebutan pemekaran itu, hanya Sigi yang dikabulkan pemerintah pusat, sementara Pantai Barat masih tetap asyik dengan mimpi-mimpinya menjadi sebuah kabupaten.

Romantisme pemekaran wilayah menjadi sebuah daerah otonom baru akan sangat ditentukan oleh kekuatan lobi-lobi politik, finansial, jaringan dan keterpenuhan syarat-syarat administrasi daerah otonom. Artinya, siapa paling hebat lobi politiknya, dukungan anggaran dan memiliki jaringan luas, dia yang akan keluar sebagai pemenangnya.

Oleh karena minimnya dukungan faktor-faktor tersebut di atas sehingga Pantai Barat hingga kini tak kunjung menjadi daerah otonom baru. Di sinilah pentingnya strategi yang harus dibangun untuk mendorong percepatan pembentukan daerah otonom baru. Strategi apa yang paling menguntungkan, nanti kita sambung edisi berikut. Saya mau ke warung kopi dulu hehehe.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s