Arus Balik Politik Kota Palu (3)

Ini kira-kira problem Kota Palu selanjutnya yang saya rasakan dan lihat; kotor, berdebu, panas dan tata letaknya semrawut pula. Untuk kasus lingkungan ini, sudah dijawab Wali Kota Rusdy Mastura/Mulhanan Tombolotutu dengan program Kota Hijau dan Bersih (Green and Clean). Ini misi besar nan teramat mulia untuk eksotisme, kenyamanan dan eksistensi sebuah kota.

Jika ini terwujud, aura kota sebagai kota bersih dan hijau langsung menjadi buah bibir. Orang pun akan berdatangan ke Palu, belajar bagaimana menghijaukan dan membersihkan Palu dari deburan sampah dan debu jalanan.

Tetapi benarkah problem lingkungan itu sudah terjawab dengan kekuatan program itu? Jawabnya belum. Lihat saja di berbagai tempat, masih banyak sampah tergeletak di tempat pembuangan sampah sementara karena lambat diangkut. Membusuk hingga berulat. Sampah disimpan bukan pada tempatnya. Selokan dipenuhi sampah. Lihat saja jika hujan mengguyur, dalam sekejap sejumlah ruas jalan langsung kotor. Sampah dari selokan menguap centang perenang di jalan. Begitu kering, jalanpun langsung berdebu. Sungguh tidak nyaman sebagai sebuah kota yang menyandang status ‘green and clean’. Ibu kota provinsi pula. Kota gerbang utama Sulawesi Tengah.

Ibarat kendaraan, program itu sedang bergerak menuju titik tujuannya. Namun sayang, geraknya melambat. Tidak ada gerakan spektakuler yang menghentak kesadaran publik untuk tidak boleh lagi membuang sampah di sembarang tempat sekecil puntung rokok sekalipun. Belum ada kesadaran kolektif bahwa kita sedang mengusung beban besar untuk kemanusiaan dan lingkungan yakni kota hijau dan bersih.

Itu menunjukkan slogan pembangunan kota yang begitu dahsyat ‘Green and Clean’ belum membumi. Belum dimaknai sebagai program kolektif sehingga belum berdampak serius. Cenderung masih menjadi nyanyian di panggung-panggung orasi. Supaya dibilang hebat, Kota Palu juga punya program tematik. Berbahasa Inggris pula.

Tapi saya salut, pemerintah Kota Palu dibawah pimpinan Cudi dan Tony, sudah mem-branding kota dengan sebutan kota hijau dan bersih. Ini bukan pekerjaan ringan di tengah mapannya tradisi buruk warga terhadap lingkungannya.

Coba lihat, warga lebih senang menyapu sampah dari halaman langsung ke dalam selokan depan rumahnya. Sampah dari toko disapu langsung ke selokan. Sampahnya pun bukan sampah yang gampang diurai bakteri.

Itu tanda prilaku warga cenderung cari yang enteng. Cari jalan pintas. Tidak mau sedikit bersusah angkat sampah ke bak yang disedikan. Padahal tanpa disadari, selokan akhirnya dangkal. Mampet karena kelalaian prilaku warga. Begitu banjir, warga seenaknya menyalahkan pemerintah. Padahal ini akibat tangan warga sendiri.

Cudi dan Tony menancapkan program hijau dan bersih itu di tengah tradisi masyarakat yang masih senang membuang sampah ke sungai, membuang sampah di luar tempat yang disediakan. Program ini dihembuskan di tengah tradisi perokok sembarang membuat puntung rokoknya. Sekali lagi, ini pekerjaan berat yang mau diterobos pemerintah kota.

Terseok-seoknya pemerintah menangani sampah, karena berbagai macam alasan. Mulai dari kurangnya armada pengakut, kurangnya personel tenaga kebersihan, minimnya anggaran, rendahnya partisipasi dan diperparah lagi dengan krisis budaya bersih dan hidup sehat masyarakat. Ini problem serius di tengah melangitnya pembicaraan kita tentang industrialisasi, tentang Kawasan Ekonomi Khusus, tentang budaya global, dan sebagainya.

Anehnya, titik masalah itu sudah diketahui, tetapi tak kunjung terselesaikan. Padahal mencari solusi anggaran perjalanan keluar negeri untuk pejabat dan DPRD begitu gampang. Tidak pernah ribut, solusinya pun langsung ditemukan. Aneh bukan?

Itu antara lain tantangan yang tidak kalah beratnya dihadapi oleh calon wali kota mendatang. Kita butuh pemimpin yang inovatif, kreatif, peduli dan bertanggungjawab.

Lalu apa solusinya? Ini soal teknis. Terlalu banyak ruang yang dibutuhkan untuk diurai di sini, apalagi penuturan ini hanya saya tulis pakai Blackberry.

Saya hanya ingin kembali ke visi besar yang perlu dikuatkan untuk Kota Palu ke depan yakni pembangunan kota berbasis pelayanan dasar berdimensi budaya. Lagi-lagi kata kuncinya di sini.

Pendekatannya adalah pendekatan budaya. Kita perkuat budaya bersih. Bersih dalam pengertian luas. Bersih lingkungan, bersih dari korupsi, bersih dari kolusi, bersih dari pungli, bersih dari pikiran kotor dan seterusnya. Ini sumbu yang harus diletakkan dalam pembangunan kota ini.

Sebagai contoh, untuk membangun budaya bersih lingkungan, pemerintah harus membangkitkan kembali semangat gotong royong. Tiap hari Sabtu pagi, selama satu jam, di satu tempat dilaksanakan Sabtu bersih bersama warga. Wali kota turun langsung memimpin. Bila perlu menyapu dan mengangkut sampah bersama warga ke mobil truk sampah.

Hari itu seluruh warga di kompleks itu harus turun semua. Jalan raya diblokir agar tidak ada kendaraan yang melintas kecuali truk sampah. Lalu lintas dialihkan karena ada kerja bakti. Siapkan mobil sampah sebanyak mungkin sehingga sampah hasil kerja bakti langsung diangkut. Jangan lagi dititip di trotoar. Itu percuma.

Cara membangun partisipasi warga yakni rangsang dengan hiburan dan makan bersama. Makan jagung rebus, pisang rebus dan makanan khas lainnya, selepas kerja bakti. Ini salah satu cara membangun tradisi kebersamaan, tradisi gotong royong yang belakangan ini telah terkubur akibat liberalisasi di berbagai sektor termasuk budaya.

Sabtu pekan depan pindah lagi di kompleks lain. Sehari sebelumnya sudah diumumkan kepada warga, bahwa besok jam tujuh pagi kita kerja bakti bersama wali kota. Kalau ini selalu dikerja, lama kelamaan akan menjadi tradisi. Tradisi masyarakat Palu yang tak ada di kota lain. Hanya ada di sini. Di Palu. Dahsyat.

Jika kesadaran sudah terbangun, barulah pemerintah mengeluarkan peraturan daerah dengan menyanksi warga yang buang sampah di sembarang tempat. Sanksinya berat, denda Rp1 juta jika ada yang tertangkap buang sampah di sembarang tempat. Setiap rumah yang di halaman depan rumahnya ada sampah ikut didenda.

Karenanya pemerintah jangan dulu langsung membuat perda sebelum kesadaran kolektif terbangun. Kapan itu dilakukan, pemerintah akan menjadi musuh. Dibenci bahkan warga tidak segan-segan membangkang.

Cara kerja bakti bersama seperti di atas banyak manfaatnya. Selain bersihkan lingkungan, ada silaturahim antara pejabat dan masyarakat. Penjual jagung dan pisang juga ikut menangguk untung. Inilah maksud saya, kita butuh wali kota yang kreatif dan inovatif. Bukan pemerintah yang taunya membangun image agar ditakuti. Itu cara-cara dulu. Cara kuno. Ngga zaman.

Itulah yang saya maksud dengan visi membangun kota berbasis pelayanan dasar berdimensi budaya. Kongkretnya, pemerintah tidak boleh hanya memerintah dari belakang meja, tapi harus turun langsung ke lapangan.

Boleh begitu bro? Maafkan saya, jika penuturan ini kurang berkenan. Mungkin Allah sudah menakdirkan saya menjadi tukang kritik hehe.

Selamat HUT Sulteng ke 50.***

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s