Arus Balik Politik Masyarakat Kota Palu (4)

Halo ibu-ibu rumah tangga di Kota Palu. Apa kabar le? Semoga sehat semua. Semoga belanja sebulan ke depan masih cukup. Kelengkapan kosmetiknya masih lengkap. Tabung gas tiga kilogramnya masih membiru. Semoga ibadahnya lancar. Amiin…

Saya menyapa ibu-ibu karena perannya sungguh mulia dalam hidup ini. Mengurus anak, memanjakan suami, memperindah penataan rumah dan mengatur belanja. Peran ibu rumah tangga sebagai “pengendali” sangat menentukan. Tidak saja mengendalikan suami, tapi juga mengendalikan belanja. Mengatur isi rumah, dari halaman rumah, teras, kamar tidur, sampai dapur.

Sebentar lagi ibu-ibu ikut dipusingkan dengan dua hal. Pertama, penerimaan siswa baru. Kedua, menyambut lebaran idul fitri. Ini puncak kepusingan karena terkait dengan belanja yang mahal. Belanja yang menggetarkan tabungan. Bagi mereka yang hidup berkecukupan, mungkin tidak masalah. Tapi, bagi warga pendapatannya pas-pasan pasti pusing.

Musim masuk sekolah, ibu-ibu pusing dengan biaya pendaftaran tinggi. Jelang lebaran, pusing dengan harga daging naik dan kebutuhan pokok juga naik. Belum lagi dipusingkan dengan gorden baru, kursi tamu, cat rumah, dan pakaian baru. Pasti pusing di tengah minimnya pendapatan suami.

Terkait belanja kebutuhan sehari-hari, pemerintah tidak bisa mengintervensi. Tidak bisa mengerem hasrat personal warga untuk berbelanja apa saja. Itu soal selera, soal rumah tangga, soal kemampuan dan soal privat. Tapi soal pendidikan, pemerintah wajib mengurusnya, mengintervensi, mengatur dan seterusnya. Karena itu, bicara pendidikan adalah bicara hak dan kewajiban.

Masyarakat berhak mendapat pelayanan pendidikan layak dan  murah. Sementara pemerintah berkewajiban memenuhi kebutuhan hak masyarakat. Kapan itu tidak terpenuhi, di sinilah pelanggaran hak asasi manusia terjadi. Warga kecewa bahkan marah karena haknya tidak bisa dipenuhi oleh negara. Begitu beratnya pelayanan publik di sektor pendidikan ini.

Semakin pemerintah mengkampanyekan pendidikan murah, bukannya semakin enteng pembiayaan masuk sekolah. Malah terasa semakin sulit karena tingginya biaya pendaftaran kembali, biaya bulanan ini dan itu. Tarifnya beragam. Tergantung sekolahnya. Tapi intinya pendaftaran sekolah mencapai jutaan rupiah. Apalagi kalau letjen (lewat jendela), wowww lumayan mengeruk tabungan.

Ini sudah menjadi problem setiap tahun penerimaan siswa baru. Selalu dikeluhkan, tapi tak kunjung dibasmi. Ombudsman RI Perwakilan Sulteng saja, menyerah menginvestigasi pungutan masuk sekolah itu.

Alasan sekolah memungut biaya karena mendapat persetujuan Komite Sekolah, yang selama ini disimbolkan sebagai wakil orang tua siswa. Alasan lainnya, minimnya dukungan anggaran dari pemerintah sehingga tidak bisa bangun pagar, ganti gorden sekolah, ganti tehel dan perbaiki taman. Solusinya, terpaksa meminta ke orang tua siswa. Beban biaya fisik sekolah akhirnya menjadi beban masyarakat. Sudah berat memikul beban biaya bahan pokok tinggi, dibebankan lagi biaya pembangunan sekolah. Makin beratlah beban masyarakat hidup di negeri ini.

Saya melihat ada yang keliru dalam pengelolaan dunia pendidikan. Pertama, adanya kecenderungan membangun sumber daya anak didik diukur dari kemegahan sekolah. Semakin bagus fisik sekolah, dianggap semakin hebat bobot sumber daya yang dihasilkan. Akhirnya, ukurannya berorientasi pembangunan fisik. Bukan mengendepankan kemampuan otak, pembangunan moral, membangun mentan dan spritual.

Memang fasilitas ikut menentukan, tapi bukan segalanya. Coba bandingkan sekolah-sekolah swasta dengan fasilitas seadanya. Sudah fasilitas minim, gurunya juga minim. Dominasi gurunya masih honor pula. Tapi banyak juga keluarannya yang mampu menembus pasar, menembus belantara pengangguran, mampu menjawab tantangan perubahan, mentalnya baik dan spritualnya hebat.

Kekeliruan kedua, pemerintah menghitung biaya pendidikan 20 persen dalam APBD sudah termasuk biaya gaji pegawai. Akhirnya, meski mencukupi 20 persen dari total APBD, tapi yang menyentuh langsung biaya operasional jadi kecil, karena sebagian besar dipakai bayar gaji pegawai dan biaya perjalanan dinas. Wajar jika biaya pendidikan tak kunjung memenuhi separuh dari kebutuhan.

Mengapa pendidikan jadi perioritas? Karena inilah pondasi segala kebaikan, tolak ukur kemajuan peradaban suatu bangsa, sumber identitas sosial, sumber desain kepribadian dan solusi bagi kompetisi global. Semua sumber-sumber keuangan seperti sumber daya alam suatu saat akan menipis bahkan habis untuk membiayai pembangunan bangsa. Tetapi sumber daya manusia tidak akan pernah habis bahkan terus bertambah. Sumber daya manusia akan selalu dinamis, mampu menghasilkan inovasi, kreasi bahkan mampu menjawab semua problem.

Begitu pentingnya pendidikan sehingga negara mengamanahkan 20 persen biaya dialokasikan untuk sektor pendidikan. Selebihnya barulah dialokasikan ke tempat lain yang lebih mendesak. Karena itulah tidak ada ruginya, jika pemerintah serius mengongkosi pendidikan. Ini demi masa depan rakyat, masa depan bangsa, masa depan negeri.

Ke depan kita butuh wali kota yang serius dan rela mempertaruhkan jabatannya untuk memperjuangkan kepentingan pendidikan. Bukan wali kota bergaya berjois, apalagi mewariskan gaya pemerintahan kolonial. Inilah yang mau kita cari, pemimpin hebat untuk mengurus rakyat kota.

Hari ini pemerintah dituntut kerja serius membangun sumber daya manusia, karenanya semua hal terkait perlu digerakkan. Kita perlu membangun ruang-ruang diskusi untuk rakyat, membangun lembaga-lembaga pendidikan non formal, memperkuat lembaga seni dan budaya, mereorientasi fungsi-fungsi rumah ibadah sehingga tidak sekadar tempat ibadah, tapi juga fungsi pendidikan dan komunikasi sosial.

Pemerintah kota ke depan harus berani menerobos kemapanan pendidikan yang sudah terlanjur mengkluster dan sarat pungutan. Dengan begitu tidak ada lagi kluster sekolah unggulan dan tidak unggulan. Semua sama dan setara, yakni sekolah untuk rakyat. Kita butuh keberanian wali kota menghapus jejak-jejak perbedaan sekolah karena hanya ini menciptakan kecemburuan dan diskrimansi terhadap rakyat. Dengan begitu, pemerintah tidak perlu lagi berpikir membangun sekolah untuk rakyat miskin, karena itu hanya meruntuhkan martabat masyarakat miskin kota.

Harapan kita, pemerintah merazia anak-anak yang berkeliaran di jalan saat jam sekolah berlangsung. Begitu di dapat, langsung dibawah ke Kantor lurah. Diproses di sana. Dimana alamatnya. Siapa orang tuanya. Kenapa dia tidak sekolah. Apa masalahnya. Panggil orang tuanya. Kalau dia putus sekolah karena miskin, masukkan anak itu ke sekolah yang wajar. Pemerintah harus menanggung biayanya, bukan justru dibiarkan menjadi gelandangan. Itu baru namanya pemerintah. Pantas dipuji dan dihormati.

Tidak kalah pentingnya, membantu swasta memperkuat lembaga pendidikannya. Kontribusi swasta tidak bisa diabaikan. Alkhairaat, misalnya, sudah membuktikannya sejak puluhan tahun lalu berkontribusi dalam membangun sumber daya manusia. Jika mau serius, maka ini akan menguras pikiran, tenaga dan dana.

Memang banyak variabel terkait pendidikan. Mulai dari sarana, tenaga pengajar, sistem pengajaran, anggaran, peran swasta serta regulasi. Tetapi pemerintah kota harus mengambil langkah strategis berdasarkan prioritas.

Inilah maksud saya, kerja-kerja kongkret dari visi membangun kota berbasis pelayanan dasar berdimensi budaya yang hendak kita tawarkan ke calon wali kota Palu mendatang.

Maafkan saya dengan tulisan ini. Tidak ada maksud sok pintar, sok idealis, apalagi melukai hati Anda. Omongan ini hanya sekadar berbagi bahwa kita butuh kerja-kerja serius dan fokus bagi Pemerintah Kota Palu mendatang. Ayo bulatkan tekad mencari sosok yang pantas.***

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s