Arus Balik Politik Masyarakat Kota Palu (5)

Ada warga bertanya. “Pak Adha, bagaimana mengatasi air bersih di Kota Palu supaya kita tidak krisis air,” tanya warga itu.

Beberapa hari lalu, tetangga di kompleks perumahan bertamu ke rumah saya. “Pak Adha, sudah satu minggu ini air susah sekali. Apakah karena musim kemarau?,” keluh tetangga saya itu.

Beberapa bulan sebelumnya saya ajak warga ramai-ramai ke PDAM Donggala. Kami menuntut

kelancaran air karena sudah dua pekan air hanya menetes-netes. Lebih kencang 10 kali lipat dari derasnya air kencing saya dibanding tetesan air kran. Menjengkelkan. Tiga hari berikutnya baru ditemukan masalahnya setelah kami marah-marah.

Di Kompleks Perumahan Palupi, air susah sekali. Warga harus sabar menunggu giliran mendapat suplai air. Ada yang hanya dilayani lima, enam jam air mengalir sehari semalam ke rumahnya. Selebihnya mati. Bayarannya tetap saja mahal.

Itu masih bagus karena PDAM masih bisa menjangkau kami. Bagaimana di tempat lain, nan jauh di sana. Mungkin lebih susah. Hanya mengharap air bawah tanah lewat sumur suntik. Untuk bangun satu sumur suntik, biayanya sampai Rp24 juta. Wow setara dengan uang muka satu unit perumahan type 45. Untuk pegawai negeri rendahan, tidak mungkin bisa bangun sumur suntik, jika tidak ada pendapatan sampingan. Kecuali dia mencubit-cubit anggaran daerah.

Air begitu penting. Karena pentingnya, warga pun menganalogikannya lebih baik listrik tidak menyala jangan air yang macet. Gara-gara air tidak lancar, saya kadang mandi di kantor. Kadang pula tidak mandi lagi langsung berkativitas. Sungguh tidak nyaman.

Makanya, ketika Pemerintah Kota membangun PDAM sendiri yang airnya diambil dari Poboya, sebagian problem air bersih di kota teratasi. Tapi belakangan warga risau karena muncul isu, air di Poboya tercemar pertambangan emas. Betul atau tidak, saya juga belum chek. Yang pasti, Wali Kota Palu sudah mengatasi sebagian problem air bersih.

Beberapa langkah perlu segera dilakukan pemerintah kota dalam mengatasi air bersih kota. Pertama, lakukan musyawarah dan negosiasi dengan pemerintah Donggala selaku pemegang saham PDAM Donggala di Kota Palu. Libatkan kedua perusahaan air minum; PDAM Donggala dan Kota Palu guna membicarakan negosiasi itu. Kalau belum cukup lagi, minta bantuan orang berpengalaman di bidangnya.

Negosiasi itu diperlukan agar pemerintah Kota Palu juga masuk sebagai pemegang saham di PDAM Donggala. Bukan membeli saham yang sudah ada, tetapi membuka saham baru sehingga pemerintah kota ikut menyertakan modalnya. Dengan begitu saham PDAM Donggala tidak sepenuhnya dikuasai Donggala sendiri karena perusahaan itu melayani 100 persen warga Palu. Warga kota Palu tidak boleh susah mendapat pelayanan air hanya karena keangkuhan pemerintah Donggala yang tidak mau membuka diri. Itu bahaya bagi kelangsungan hubungan kedua pemerintah daerah itu.

Menggabungkan dua modal investasi lebih staretegis dari mengakuisisi saham PDAM Donggala, apalagi jika membangun perusahaan daerah baru. Tidak strategis, kecuali ada wilayah khusus yang tidak bisa dijangkau PDAM Donggala. Menggabungkan dua kekuatan modal keuntungannya lebih sehat karena bisa ekspansi lebih jauh. Perusahaan bisa memenetrasi bisnis dan infrastrukturnya. Ibarat landasan pesawat tempur, semakin luas landasannya semakin leluasa pendaratannya.

Pemerintah kota juga harus mengikuti perkembangan pengelolaan bisnis perusahaan-perusahaan go publik. Perusahaan sekarang tidak boleh lagi egois. Tidak boleh hanya mau mengusai modal sendiri. Perlu dibuka kran ke pihak lain agar meringankan beban perusahaan dan meraup untung besar pula. Itu konsep bisnis perusahaan-perusahaan go publik kini yang pantas ditarik ke pusaran bisnis air minum.

Dengan menambah modal ke perusahaan itu, maka jaringan PDAM bisa diperbarui kembali. Menambah jaringan baru dan membangun sumber-sumber pasokan air baru. Bahkan memungkinkan menciptkan bisnis baru di bidang pengelolaan air minum. Itu langkah strategisnya.

Alasan kedua, mau atau tidak, pemerintah Kota Palu harus menyiapkan infrastruktur air bersih untuk menjemput suplai air dari Sungai Lariang yang saat ini sedang dibangun dengan APBN tiga tahun berturut-turut. Debit air dari sungai Lariang itu pada tahap pertama berkisar 300 liter perdetik dari 600 liter per detik potensi kapasitas yang tersedia. Kalau jaringannya tidak dibangun sekarang, nanti perusahaan PDAM Donggala kelabakan menangkap banyaknya suplai air dari Sungai Lariang itu. Makanya modal harus ditambah. Pemerintah Donggala harus membuka diri. Tidak boleh egois karena ini hajat hidup orang banyak.

Berapapun suplai air yang akan masuk ke Kota Palu pasti dibutuhkan semuanya. Apalagi sekarang, pembangunan perumahan terus begerak, sementara instalasi airnya belum sepenuhnya tersedia. Setiap tahun rumah yang dibangun di Sulawesi Tengah berkisar 1.750 unit. Sebagain besar di Kota Palu. Masih ada perumahan yang berinisiatif membangun sumber-sumber airnya sendiri dengan berharap air bawah tanah, lewat sumur suntik. Ini tidak bisa dibiarkan mengingat Kota Palu adalah jalur sesar Palukoro yang selalu bergetar di bawahnya. Semakin sedikit air bawah tanah, kota ini semakin rapuh. Bahaya.

Kita estimasi saja dengan pekiraan rumah mencapai 200 ribu unit. Setengah dari jumlah penduduk. Jika satu unit rumah butuh satu kubik air perhari, maka kita butuh 200 ribu kubik perhari. Itu di luar kebutuhan industri seperti kebutuhan di kawasan ekonomi khusus nantinya. Artinya, sehari kita butuh 200 juta liter air untuk mandi, mencuci, minum dan cuci kendaraan pribadi di rumah. Itu bukan jumlah sedikit untuk ukuran Kota Palu.

Karena itulah tidak ada alasan pemerintah Kota untuk tidak ikut menyuntikkan sahamnya di PDAM Donggala.

Darimana modalnya? Buatkan studi kelayakan perusahaan, hitung rasio bisnisnya, uraikan rencana aksi perusahaan, jelaskan standar pelayanan operasionalnya, buat skema pengawasannya, dan seterusnya.

Jika hitungan bisnisnya bagus, buatkan alternatif skema bisnisnya. Buka peluang investasi kepada swasta. Dalam waktu bersamaan, pemerintah kota juga harus mengajukan pinjaman ke pemerintah pusat atau ke bank. Bila perlu pinjam di luar negeri. Cari bank bunga rendah. Kalau buntu, ambil dari APBD dengan memangkas belanja yang tidak penting. Pasti ada solusinya.

Prinsip saya, kendatipun daerah ini digadaikan asalkan dana pinjaman itu digunakan untuk perbaikan pelayanan dasar. Biarpun pemerintah berutang asalkan pelayanan masyarakat bisa terlayani baik dan puas. Itu prinsip membangun daerah. Membangun kota. Perlu solusi cepat dan tepat sebelum semuanya parah.

Makanya saya mengapresiasi dan angkat jempol kepada Wali Kota Rusdy Mastura atas keberaniannya meminjam Rp100 miliar untuk bangun rumah sakit Anuta Pura. Itu cara cerdas membangun kota. Saya salut, pemikir di balik kebijakan Rusdy Mastura.

Membangun daerah, apalagi sebuah kota tidak sekadar bagaimana membuka lapangan kerja, membangun gedung perkantoran atau membangun mal semata tetapi perlu memperkuat pelayanan dasar. Jika pelayanan dasar terpenuhi, masyarakat akan nyaman berusaha. Enak dan tenang.

Itulah prinsip visi pembangunan kota berbasis pelayanan dasar.***

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s