Arus Balik Politik Masyarakat Kota (8)

Menurut Anda, isu apa yang paling seksi bahkan dapat menimbulkan pecahnya kongsi politik dalam manajemen pemerintahan? Kemungkinan hanya dua. Pertama, penempatan pejabat. Dua, pembagian proyek.

Keduanya ini pula ditengarai menjadi pemicu utama sebagian orang berlomba-lomba menjadi calon legislatif dan kepala daerah kendati harus mengeluarkan ongkos politik berlipat-lipat dari rasio gaji pokok kepala daerah atau pun anggota DPRD.

Kekuasaan dan proyek menjadi magnet terbesar yang ikut mendorong lahirnya birahi politik seseorang karena di sana ada kilauan rupiah. Ada anggapan dengan jalan inilah, gampang meraih kekayaan dalam waktu singkat. Padahal ini pula yang mendorong banyak orang ke pintu penjara bahkan putusnya hubungan kemanusiaan. Tapi tetap menjadi incaran meski mengorbankan segalanya untuk meraih kekuasaan itu.

Dengan kekuasaan dan kepentingan proyek, orang bisa saling menyuap, saling sikat, saling menelikung bahkan menghamba. Karena itulah sehingga dua hal tersebut penting kita diskusikan agar kita bisa menemukan gagasan ideal sebagai solusi menekan penyalahgunaan kekuasaan itu.

Kata orang, banyak jalan menuju Roma. Demikian halnya dalam urusan kekuasaan ini, banyak hal yang bisa dilakukan jika kita berkendak dengan komitmen yang teguh melakukannya.

Pertama, pentingnya penegakan prinsip-prinsip profesionalisme. Apapun dikerjakan dengan profesional akan mendapat pengakuan positif termasuk mengelola proyek pembangunan di daerah baik pengadaan barang maupun jasa.

Penegakan profesionalisme pelaksanaan proyek tidak saja terkait prosedur lelang, tetapi juga kualitas pekerjaan, pengawasan, asas manfaat serta penegakan hukum.

Penegakan hukum di sini antara lain mencakup tindakan hukum atas keterlambatan pelaksanaan proyek, pelanggaran administrasi, maupun pelanggaran pelaksanaan proyek karena dikerjakan tidak sesuai rencana baik kuantitas maupun kualitasnya. Ini juga membutuhkan sikap profesionalisme dari pemerintah sehingga tidak ada perusahaan atau orang perorang yang dilindungi dari jeratan hukum akibat kelalaiannya dalam melaksanakan proyek.

Pelaksanaan proyek pembangunan menjadi bernilai baik jika proyek yang direncanakan tepat sasaran sehingga berdampak nyata di masyarakat. Sebaliknya proyek yang direncanakan dengan sembrono tidak saja merugikan penerima manfaat, pemerintah dan keuangan daerah tapi juga rawan untuk dikorupsi. Jika ini terjadi, kita akan mengalami kerugian berlipat mulai dari menguapnya keuangan daerah, tidak memberi manfaat dan berakibat hukum. Siapa yang rugi? Semuanya akan menderita kerugian terutama masyarakat.

Sebelum terlalu jauh kita berdiskusi soal profesionalisme pelaksanaan proyek pembangunan ada baiknya kita merunut asal muasal munculnya sebuah proyek pembangunan itu.

Awal mulanya proyek direncanakan karena dua hal. Pertama atas kebutuhan atau kepentingan masyarakat luas. Kedua, karena keinginan kekuasaan dengan tujuan tertentu dengan persetujuan DPRD.

Proyek yang lahir atas kebutuhan dan kepentingan masyarakat diperoleh melalui proses musyawarah rencana pembangunan (Musrembang) yang mulai digagas dari tingkat kelurahan. Selanjutnya diproses di kecamatan dan kabupaten/kota. Ini sudah menjadi jalur baku dalam perencanaan pembangunan dimanapun di negeri ini.

Pemerintah kabupaten/kota akan memilah, mana kebutuhan pembangunan yang menjadi kewenanngan dan kesanggupannya dan mana yang tidak. Tuntutan masyarakat di luar kewenangannya akan diteruskan ke pemerintah di atasnya, provinsi atau ke pemerintah pusat. Atau dengan jalan ‘sharing’.

Prosedur ini tidak menjadi masalah jika pemerintah serius menangkap aspirasi kebutuhan masyarakat dan mengusulkannya menjadi rencana-rencana proyek berbasis kebutuhan masyarakat. Bahkan lebih dari itu, masyarakat akan terpanggil untuk berpartisipasi.

Problem serius yang dihadapi pemerintah saat ini adalah tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan yang cenderung rendah. Ini akibat mandegnya usulan pembangunan dari masyarakat. Usulan program selama ini sebagian besar hanya berakhir pada wacana Musrembang saja, tanpa direspons apalagi dikerjakan. Kondisi inilah pemicu dominan sehingga membuat masyarakat kita malas ikut musrembang, mengawasi apalagi mengevaluasinya.

Oleh sebab itu pekerjaan serius pemerintah Kota Palu ke depan adalah bagaimana mengembalikan kepercayaan masyarakat itu sehingga mau berpartisipasi. Caranya pemerintah harus mengakomodasi semaksimal mungkin kebutuhan masyarakat. Bagi saya, mengakomodasi kebutuhan masyarakat jauh lebih penting dari sekadar mewujudkan mimpi-mimpi besar sang pemimpin.

Kalau ini tidak bisa diwujudkan maka pemerintah akan terus mengalami krisis kepercayaan karena kebutuhan masyarakat tak kunjung disikapi secara serius.

Ini hanya bisa diwujudkan jika visi pembangunan kota digiring pada basis kebutuhan masyarakat. Jika pemerintah mengakomadasi kebutuhan masyarakat maka masyarakat juga akan ikut terpanggil mengawasi jalannya sebuah program yang mereka usulkan. Bagi saya, inilah kata kunci dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat.

Dengan begitu maka kualitas dan sasaran proyek pembangunan akan semakin baik dan memberi manfaat langsung atas program tersebut. Inilah maksud saya pemerintah yang mampu menggerakkan rakyatnya dalam partisipasi pembangunan.

Jika itu sudah mampu diwujudkan pemerintah, maka urusan selanjutnya adalah bagaimana mendorong sikap pemerintah agar tidak mengintervensi terlalu jauh sebuah proyek khususnya pada proses lelang proyek, sehingga setiap kontraktor berhak mendapatkan proyek secara profesional dan proporsional.

Dengan begitu maka tender-tender proyek bukan lagi berdasarkan pendekatan kekuasaan atau arahan pemerintah. Patut dicurigai masih banyak proyek yang diklaim sebagai hasil arahan pihak tertentu untuk perusahaan atau pengusaha tertentu pula.

Salah satu penyebab terjadinya masalah hukum dari pelaksanaan proyek di berbagai daerah selama ini ditengarai karena tidak profesionalnya pemerintah dalam mengalokasikan proyek kepada kontraktor. Sebagai dampaknya, kontraktor yang tidak memiliki koneksi dan profesional akhirnya sulit mendapat ruang pekerjaan akibat adanya intervensi dalam proses lelang.

Nah, di sinilah kita butuh pemimpin daerah yang berani menegakkan profesionalisme pelaksanaan proyek sehingga tidak merugikan pihak lain. Sebab tidak menutup kemungkinan dengan kekuatan intervensi kekuasaan akan melahirkan monopoli pekerjaan di kalangan kolega semata.
Jika ini mampu dilakukan maka pengusaha/kontraktor akan terdorong secara mandiri meningkatkan kompetensi perusahaannya, baik secara administrasi maupun sumber daya manusia. Begitu hebatnya dampak positif jika pemerintah mampu menegakkan profesionalisme pelaksanaan sebuah proyek.

Membangun komunikasi kemitraan dengan kontraktor/pengusaha melalui organisasi para kontraktor juga bagian penting dalam menumbuhkembangkan sikap profesionalisme. Komunikasi ini penting karena tidak saja terkait urusan pekerjaan proyek, tetapi juga dalam membangun rencana-rencana strategis terkait pembangunan kota. Peran kontraktor/pengusaha menjadi kata kunci bagi pemerintah dalam menggerakkan perekonomian masyarakat.
Problem serius yang dihadapi pemimpin di suatu daerah saat ini karena besarnya tuntutan dari para pejuang pemenangan seorang kepala daerah. Landasan perjuangan tim sukses, misalnya, tidak dilandasi perjuangan kemaslahatan, melainkan berharap adanya balas jasa atas kerja-kerja politik. Jasa di sini dimaknai sebagai jasa bagi-bagi proyek. Karena besarnya tuntutan inilah ikut merusak prilaku keputusan pemimpin suatu daerah sehingga nekat melanggar prinsip-prinsip profesionalisme. Ini biang keroknya.

Tetapi ini tidak berdiri sendiri karena banyak faktor lain ikut bermain, seperti tingginya ongkos politik merebut kekuasaan dan dominannya penilaian pemilih kepada calon pemimpin hanya atas kemampuannya modal uang dan popularitas semata. Pemimpin yang dihasilkan, akhirnya bukan pemimpin alamiah yang lahir atas potensinya. Tetapi pemimpin yang lahir melalui polesan.

Sepanjang ini masih terjadi, pemerintah bakal sulit menegakkan prinsip-prinsip profesionalisme. Berat bukan? ***

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s