Menggagas “Sekolah Politik” Alkhairaat

Oleh Adha Nadjemuddin

Tokoh-tokoh Muhammadiyah dari berbagai daerah mendesak Ketua Umum PP Muhammadiyah Amin Rais membentuk partai politik, sebab organisasi Muhammadiyah tidak ingin mengubah orientasinya menjadi partai politik. Berkat ikhtiar politik, Amin Rais kemudian membentuk Partai Amanat Nasional (PAN). Pun Nahdlatul Ulama melalui tokoh-tokohnya yang dimotori Abdurahman Wahid membentuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Meski dua organisasi keagamaan besar itu, tidak melibatkan diri secara organisasi membentuk partai politik, tetapi esensi dua partai politik itu hadir mewakili jiwa dan semangat juang Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama.

Hubungan PAN dengan Muhammadiyah dan PKB dengan Nahdlatul Ulama seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan.

Meski PAN dan PKB mendeklarasikan diri sebagai partai terbuka tetapi kedua organisasi parpol yang lahir pascareformasi itu telah menjadi rumah politikĀ bagi warga Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Partai ini menjadi jari-jari politik perjuangan kepentingan umat dari dua organisasi itu.

Andaikan kondisi nasional itu bisa ditarik ke kondisi regional kawasan timur Indonesia, maka Alkhairaat melalui tokoh-tokohnya memungkinkan membentuk partai politik lokal. Para tokoh-tokoh Alkhairaat perlu ikhtiar memikirkan penting atau tidaknya mendirikan partai politik sebagai wadah aspirasi perjuangan politik warga Alkhairaat.

Tetapi itu tidak mungkin dilakukan karena tarik menarik arus politik di internal tokoh-tokoh Alkhairaat akan semakin kencang. Tokoh-tokoh Alkhairaat yang sudah mapan kedudukannya di partai lain tidak ingin diusik dengan kehadiran partai baru yang didirikan tokoh-tokoh Alkhairaat. Demikian halnya partai Islam seperti PPP, PKB dan PKS tidak ingin lagi ada partai yang mengganggu lahan garapan mereka.

Oleh karena kondisinya tidak mungkin maka perlu formula khusus sehingga perjuangan Alkhairaat melalui jalur politik tetap bisa diwujudkan. Ini penting dan strategis mengingat organisasi ini perlu penguatan sumber daya untuk bergerak menghidupkan seluruh madrasah, pesantren, peguruan tinggi, rumah sakit dan lembaga sosial lainnya yang bernaung di bawah Alkhairaat.

Seluruh kekuatan harus digerakkan agar seluruh aset Alkhairaat tidak sekadar bertahan apa adanya tetapi harus berkembang terus menerus dan menjadi luar biasa. Sehingga Alkhairaat semakin diperhitungkan tidak saja karena memiliki basis tradisional, tetapi juga karena manajemennya yang handal.

Alkhairaat harus kita pikirkan, tidak saja unggul secara kuantitas tetapi juga unggul dalam kompetisi global. Maka salah satu formula yang bisa ditempuh melalui jalur politik adalah mendirikan “Sekolah Politik”.

Gagasan “Sekolah Politik” ini lahir atas penafsiran subjektif saya terhadap lahirnya maklumat Ketua Utama Alkhairaat yang mendukung salah satu pasangan calon gubernur pada Pilkada serentak 2015.

Pribadi saya menilai bahwa keluarnya Maklumat Ketua Utama tersebut tidak sekadar keputusan politik semata, tetapi sekaligus isyarat dari Ketua Utama kepada generasi Alkhairaat penting membentuk formula khusus kaitannya Alkhairaat dengan dunia politik praktis.

Saya menangkap Maklumat Ketua Utama tersebut sebagai ‘warning’ pentignya penguatan nilai dan semangat juang ke-Alkhairaatan terhadap politisi berbaju Alkhairaat. Sebagai wujud dari penafsiran itu, maka perlu gagasan “Sekolah Politik”.

Ini penting agar politisi yang lahir dari rahim Alhairaat memiliki komitmen dan nalar ke-Alkhairatan yang tangguh. Sehingga ke depan, meski pun dia politisi yang bermukim di partai kuning, partai hijau, partai merah atau partai biru, tetapi darahnya tetap Alkhairaat. Sehingga seluruh prilaku politik dan keputusan politiknya tidak lepas dari nuansa Alkhairaat. Alkhairaat adalah roh perjuangannya, sementara partai politik adalah jasad tempat bersemayamnya roh tersebut.

Ketika dia menjadi anggota DPR, DPD, DPRD, gubernur, bupati/wali kota atau pejabat negara lainnya selalu mengingat misi dan perjuangan Alkhairaat yakni misi keummatan. Melalui kekuasaannyalah ia membantu Alkhairaat. Sebab tidak menutup kemungkinan, ketika dia mencalonkan diri menjadi anggota legislatif misalnya, selalu membawa-bawa nama Alkhairaat karena dirinya kebetulan pernah sekolah di Alkhairaat, tetapi setelah terpilih dia lupa Alkhairaat.

“Sekolah Politik” yang saya maksud tidak seperti sekolah formal berjenjang dari SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi. Tetapi hanya semacam lembaga yang tidak memiliki garis komando terhadap institusi Alkhairaat karena didirikan atas inisiatif tokoh-tokoh Alkhairaat dengan misi perjuangan untuk Alkhairaat.

Lembaga inilah yang mengurus sumber daya politik dari kader-kader Alkhairaat yang ingin berjuang untuk kepentingan Alkhairaat melalui jalur politik. Dengan demikian, sumber daya yang dikantongi Alkhairaat tidak bercampur aduk. Pengusaha ya konsisten sebagai pengusaha, guru komitmen sebagai guru, penceramah ya penceramah. Pegawai negeri tetap mengurus birokrasi. Tidak lagi penceramah mau juga terlibat politik atau sebaliknya pengusaha sewot dengan politik praktis.

Serahkan urusan politik praktis itu kepada mereka yang sudah pernah menjadi siswa di “Sekolah Politik”. Dengan begitu akan lahir politisi murni yang jiwa dan raganya untuk Alkhairaat. Tetapi menjadi kewajiban moral bagi pengusaha, guru, penceramah atau pegawai negeri sipil yang berbaju Alkhairaat mendukung alumni “Sekolah Politik” itu menjadi kepala daerah atau anggota legislatif tanpa melihat latar belakang partai politiknya.

“Sekolah Politik” itu didirikan dengan visi dan misi yang tegas untuk Alkhairaat. Punya pengurus yang terstruktur, punya manajemen sendiri. Punya modul bahkan aset yang dikelolah sendiri. Punya database siswa terdaftar beserta nomor registrasinya. Mereka adalah siswa calon politisi yang handal, calon pemimpin masa depan yang diproses melalui mesin “Sekolah Alkhairaat”.

“Sekolah Politik” memiliki tanggungjawab mengisi sumber daya siswanya. Memberikan pengetahuan ketatanegaraan, sosial, politik, demokrasi dan nilai-nilai perjuangan Alkhairaat. Dengan begitu, siswa di “Sekolah Politik” itu sarat dengan sumber daya, sehingga ditempatkan di partai politik manapun sudah siap lahir batin untuk mengusung politik keummatan.

Penguatan sumber daya bisa dilakukan dengan tatap muka. Badan pengurusnya paling tidak, sekali sebulan mengundang para pakar di bidangnya memberikan kuliah khusus. Sehingga siswa di “Sekolah Politik” itu terdidik, tercerahkan dari berbagai aspek. Sehingga dia terjun menjadi politisi yang berintegritas.***

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s