Catatan Dari Diskusi Perparkiran

Ini beberapa catatan penting dari diskusi perparpkiran yang dilaksanakan Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Sulawesi Tengah pada 29 Januari 2016 malam di @Cafe Depan Taman Budaya Palu.

Diskusi yang dihadiri sekitar 100 peserta tersebut juga dihadiri Walikota Palu terpilih Hidayat, Waki Walikota Palu terpilih Sigit Purnomo Said, Ketua DPRD Kota Palu M Ikbal Andi Magga, Masyarakat Transportasi Indonesia (Dr Taslim), perwakilan Dinas Perhubungan Kota Palu, sejumlah akademisi, tokoh masyarakat, mahasiswa, anggota DPRD provinsi dan masyarakat umum.

Berikut point-point penting :

1. Parkir progresif : Parkir ini berlaku di tepi jalan umum khususnya di jalan-jalan utama kota Palu. Setiap kendaraan yang parkir di tepi jalan tersebut dikenakan biaya sampai Rp10 ribu dan kelipatannya setiap satu jam. Tepi jalan sesungguhnya bukan untuk area parkir. Mereka yang parkir di tepi jalan tersebut telah merampas hak pengguna jalan karena mengganggu. Pantas jika mereka parkir di tepi jalan ini harus mahal.

2. Setiap warga yang ingin membangun tempat usaha seperti rumah toko dan sejenisnya, tidak akan diberikan izin mendirikan bangunan oleh pemerintah kota jika tidak menyediakan area parkir.

3. Parkir berlangganan (yang saat ini diberlakukan kepada pegawai negeri sipil) akan ditinjau kembali. Apakah nanti akan dinaikkan hingga mencapai Rp200 ribu per bulan untuk mobil dan motor Rp50 ribu per bulan atau dihapus. Kemungkinan parkir berlangganan juga akan dikenakan kepada masyarakat umum (tergantung hasil kajian).

4. Penataan parkir tidak sekadar mengejar target pendapatan asli daerah, tetapi juga untuk kenyamanan, ketertiban, keamanan dan kesejahteraan juru parkir. “PAD oke, kenyamanan yes”.

5. Pengelolaan parkir berbasis wilayah akan dikaji lagi apakah diserahkan ke kecamatan atau langsung dikelolah setiap RT, atau dipihakketigakan. Tidak ada lagi area parkir yang dikuasai oleh kelompok tertentu.

6. Pemerintah harus menyediakan area parkir khususnya di pusat-pusat keramaian seperti Anjungan Pantai Talise dan pusat perbelanjaan. Dengan demikian pemerintah harus membebaskan lahan untuk perparkiran atau membangun gedung khusus parkir. Karena lahan yang sempit, memungkinkan dibangun bertingkat untuk kebutuhan parkir.

7. Juru parkir akan diberikan penguatan dengan kompetensi khusus, kartu pengenal khusus sampai pada pakaian khusus dan hak atas kesehatan dan pendidikan bagi anak-anaknya. Setiap juru parkir akan disertifikasi. Sehingga tidak sembarang lagi orang jadi juru parkir. Termasuk sanksi seperti mempekerjakan anak di bawah umur menjadi juru parkir. Jika ditemukan ada juru parkir melanggar maka seluruh identitas juru parkirnya ditarik. Jika hasil studi nantinya memungkinkan, maka juru parkir akan dibiayai langsung oleh APBD dengan upah di atas rata-rata upah minimum kabupaten/kota.

8. Dinas teknis dan dinas terkait lainnya seperti tata ruang dan Cipta Karya harus melakukan koordinasi intens terkait program yang berhubungan dengan perparkiran.

9. Regulasi (Perda Perparkiran) akan ditinjau kembali, sehingga eksekutif dan legislatif serta pihak-pihak terkait perlu duduk bersama menyusun regulasi yang lebih komprehensif terkait perparkiran.

10. Terkait parkir khusus seperti bandara akan ditinjau dari berbagai aspek. Demikian halnya dengan area parkir yang dikenakan pajak seperti hotel, mal dan rumah sakit juga akan ditinjau kembali apakah diperlukan sistem yang seragam atau diserahkan pengelolaannya kepada masing-masing lembaga pengelola karena pemerintah kota menerima pajak dari parkir khusus tersebut.

11. Setiap tiga bulan sekali, kebijakan yang telah ditetapkan akan dievaluasi bersama dengan melibatkan stakeholders. Pemerintah harus tegas memberlakukan perda lalulintas.

Substansi :

Penataan/pengelolaan parkir dilakukan setidaknya dengan dua subtansi yakni ;

1. Ketertiban dan keamanan. Artinya pengelolaan parkir diperlukan agar tertib dan aman.

2. Kenyamanan dan penghormatan atas hak pengguna jalan. Artinya, parkir diperlukan tetapi parkir yang nyaman dan tidak melanggar hak-hak pengguna jalan. Parkir di tepi jalan umum, itu artinya kita melanggar hak pengguna jalan sekaligus menciptakan rasa tidak nyaman.

Rekomendasi :

Sejumlah masukan dari hasil diskusi tersebut akan direkomendasikan kepada pemerintah kota dan DPRD untuk dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan terkait penataan dan pengelolaan parkir. Eksekutif, legislatif, perguruan tinggi dan stakeholders duduk bersama untuk segera menemukan langkah-langkah penyelesaian problem perparkiran di Kota Palu.

Semoga bermanfaat.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s