Kerja Baru Dimulai

Kamis pagi sebelum ke Aula Wali Kota Palu mengikuti penyusunan Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sy mampir di ruang kerja Asisten II Ansyar Sutiadi di lantai III kantor wali kota. Di belakang saya menyusul beberapa sahabat jurnalis yang diberi tugas oleh redaksi meliput di kantor wali kota itu.

Baru beberapa detik pantat sy mendarat di kursi tipis di depan meja rapat, para sahabat jurnalis langsung melontarkan pertanyaan terkait sorotan DPRD Palu terhadap Tim Pendamping yang dibentuk Wali Kota Palu. Sebelumnya sy sudah menduga para sahabat jurnalis itu akan bertanya seputar Tim Pendamping karena sedang hangatnya dibicarakan media.

Sebagai jurnalis, tentu saja sy senang sekali ketika melihat para sahabatku. itu bekerja, berburu dan menggali informasi sedalam-dalamnya. Sy bangga karena mereka bekerja dengan nalar dan ramah. Mereka telah bekerja dengan etika, meski kadang sebagian orang masih mencibir mereka tanpa etika. Padahal di pena merekalah baik buruknya informasi itu berada. Itulah kekuatan karya jurnalistik.

Tim Pendamping ini dinilai sudah mencaplok tugas DPRD. Tim Pendamping dinilai melabrak aturan. Tim Pendamping dianggap tidak punya sandaran hukum. Tim dianggap hanya pemborosan uang daerah. Itu antara lain pernyataan sahabat jurnalis, mengutip narasumber. Mungkin masih banyak anggapan miring di luar sana.

Pemerintah Kota dan kami Tim Pendamping tentunya, tetap menerima semua kritikan dengan lapang dada. Sebab ini sesuatu yang baru, pasti jadi perhatian publik. Kehadiran Tim bisa saja dianggap mengancam kemapanan, merusak tradisi birokrasi, mengutak-atik usulan program, merusak rencana perjalanan dinas dan sebagainya. Yaa, bisa saja ada anggapan seperti itu. Jangankan di luar sana, di sebagian pegawai negeri sipil pun mungkin terbesit pikiran itu.

Sy merasa aneh dengan pernyataan bahwa Tim Pendamping mencaplok kewenangan DPRD. Justru sy bertanya kewenangan DPRD mana yang kami caplok? Kami tidak punya kewenangan menetapkan anggaran, apalagi membuat dan menetapkan undang-undang. Kalau pengawasan mungkin kami terlibat, sebab menjadi tanggungjawab kita bersama mengawasi pemerintah sejak dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluas program.

Bukankah semakin banyak pihak yang mengawasi pengelola negara itu semakin baik. Sedangkan sudah banyak pengawas, belum tentu program dilaksanakan sesuai cita-cita dan kehendak rakyat.

Oleh Pemerintah Kota Palu, setidaknya memberi empat tugas utama yang harus diembam oleh Tim Pendamping. Pertama, pendampingan dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Kedua, mengklarifikasi dan asistensi program, kegiatan dan anggaran pada SKPD.

Ketiga, mengkaji, menganalisa, sinkronisasi program, kegiatan dan anggaran SKPD. Keempat, memonitoring dan mengevaluasi terhadap dampak dan manfaat sasaran program. Kegiatan dan anggaran.

Pemerintah Kota Palu dalam menetapkan keputusan Tim Pendamping menggunakan tujuh alas hukum. Empat pertimbangan undang-undang dan tiga peraturan daerah dan peraturan wali kota.

Secara khusus Tim Pendamping juga ditetapkan melalui Peraturan Wali Kota yang sebelumnya melalui asistensi oleh pemerintah provinsi. Lalu, peraturan mana yang dilanggar pemerintah Kota Palu atas pembentukan Tim Pendamping itu.

Bagi kami, empat tugas itu bukanlah pekerjaan ringan. Bukanlah pekerjaan satu dua hari. Tugas itu tidak semudah menyalakan kompor gas. Kadang kami bekerja sampai malam. Kadang pula turun lapangan melihat fakta di lapangan. Bahkan kami kadang berdebat dengan kepala dinas dan jajarannya dalam penyusunan rencana program dan kegiatan. Alangkah eloknya negeri ini jika dibangun atas partisipasi publik, partisipasi kita semua.

Kami tidak punya tendensi pribadi, karena kami bukan bawahan kepala dinas. Kami bukan pegawai negeri sspil yg secara emosional terikat satu sama lain. Sehingga kami tidak memegang prinsip “tidak bakuenak”. Kami bukan di atas, bukan pula di bawah mereka, tapi kami di samping mereka, mendampingi pemerintah agar program dan kegiatannya rasional, realistis dan proporsional. Misi kami agar Kota Palu lebih maju dan menjadi kota luar biasa.

Pemerintah Kota Palu dibawah kepemimpinan Hidayat-Pasha, baru mulai bekerja. Baru 87 hari termasuk hari libur. Pemerintahan ini perlu dikawal, perlu didampingi, agar cita-cita besar Kota Palu sebagai kota jasa, berbudaya dan beradat, berlandaskan iman dan takwa dapat terwujud.

Pemerintahan Hidayat – Pasha seperti mengarungi laut, perjalanan akan indah dan terkesan karena ada riak ombak dan angin. Seperti perjuangan hidup sepasang kekasih, akan lebih indah dan berkesan jika sama-sama mendaki gunung, dari pada satu diantaranya menunggu di puncak sana. Begitu pula dengan pemerintahan ini, akan lebih indah jika berjuang bersama, mengisi kekurangan yang ada, dari pada menunggu hasil dengan berpangku tangan.***

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s